Program Aspirasi Banyak Tidak Terserap

In Metropolis
Foto : RAMA SAKTI/RADAR DEPOK
PERTEMUAN: Musrenbang Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, dihadiri anggota DPRD Depok.

Dewan Sukmajaya akan Polisikan Oknum OPD

DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Sukmajaya tengah dirundung kegelisahan. Musababnya, banyak program aspirasi mereka tidak terserap pada tahun 2018.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariyono mengaku kecewa dengan kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi PKS ini menyatakan, pagu anggaran untuk program aspirasinya sebesar Rp3 miliar, hanya terakomodir 40 persen.

“Bapak, ibu, saya juga kecewa dengan kinerja OPD. Saya nggak tahu ada apa ini. Program aspirasi saya banyak yang tidak terserap. Apakah karena sekarang tahun politik, ada oknum yang bermain mindah-mindahin usulan,” kata Supariyono kala menghadiri Musrenbang di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Jumat (18/1) siang.

Supariyono menegaskan, jika mendapati adanya oknum yang bermain di dinas, sehingga banyak program aspirasi anggota DPRD yang tidak terserap, ia tidak akan segan-segan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

“Ini sudah menjadi kejahatan. Tiga periode saya menjadi anggota dewan, baru kali ini kejadian (banyak program aspirasi tidak terserap). Saya akan melaporkan oknum-oknum yang memindahkan program aspirasi. Bayangkan saja, dari pagu Rp3 miliar, program aspirasi saya hanya terserap 40 persen. Tidak lebih dari Rp2 miliar,” katanya.

Usai kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok ini akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk melakukan klarifikasi. Bahkan program aspirasi yang tidak terserap dirasakan semua dewan dapil Kecamatan Sukmajaya.

“Perwakilan Bappeda yang hadir di Musrenbang ini, juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah/OPD) tolong dicatat, saya akan laporkan ke polisi kalau nanti ditemukan ada oknum yang memindahkan program aspirasi kami-kami (dewan, red),” sambungnya.

Banyaknya program aspirasi dewan yang tidak terserap, kata Supariyono, berbuntut menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Pada tahun 2018, Silpa Kota Depok mencapai Rp600 miliar.

“Dari anggaran Rp3 triliun, Silpa mencapai Rp600 miliar. Kita semua sepakat untuk hati-hati menggunakan anggaran, tapi tidak seperti ini. Kita mempertanyakan kinerja OPD. IPM Depok dari urutan ketiga, sekarang turun di peringkat keempat. Semangat OPD hanya ngumpulin Silpa setiap tahun,” kata Supariyono.

Juanah Sarmili dari Fraksi Partai Golkar menyatakan kekecewaannya dengan kinerja OPD. Dari pagu anggaran program aspirasi sebesar Rp2 miliar, pada tahun 2018 yang terserap hanya Rp1,2 miliar.

“Saya meminta kepada Bappeda, semua yang menjadi usulan skala prioritas harus terealisasi. Jangan awalnya di RKPD online sudah tercatat, tapi di akhir tahun banyak yang lenyap. Malah harusnya Rp2 miliar itu kurang, bukan jadi Silpa,” kata Juanah yang duduk di Komisi B DPRD, dalam kesempatan yang sama.

Begitu pun di tahun 2019, dari data yang ia dapat, hanya Rp1,1 miliar yang masuk dalam perencanaan. “Kalau memang ada kesalahan teknis, ya diperbaiki. Saya ini Badan Anggaran, bersama Pak Supariyono, Bu Endah (Winarti), jadi tahu perencanaan setiap tahunnya,” kata Juanah.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra, Turiman mengusulkan agar pagu anggaran untuk setiap kelurahan yang jumlah penduduknya besar dengan yang sedikit dibedakan.

“Misalnya Kelurahan Abadijaya dengan jumlah penduduk begitu banyak, pagu anggarannya sama dengan Kelurahan Sukmajaya yang hanya mempunyai 13 RW. Harus dibedakan, jangan diflat (samakan). Karena penataan pembangunan pasti beda,” katanya.

Pemerintah kota, sambung Turiman, tinggal merumuskan pembagian pagu anggaran untuk setiap kelurahan. “Logikanya pembayaran pajak nggak sama antara kelurahan yang jumlah penduduknya banyak dengan yang sedikit,” kata anggota Komisi D ini.

Saat dikonfirmasi kekecewaan anggota DPRD, perwakilan Bappeda yang hadir di Musrenbang enggan memberikan komentar.

Khusus Kelurahan Abadijaya, serapan anggaran pada tahun 2018 mencapai lebih dari Rp13 miliar. Jumlah ini melebihi dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar.

“Itu untuk semua kegiatan. Termasuk bansos, program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh),” kata Ketua LPM Kelurahan Abadijaya, Antoni Sarumaha.

Musrenbang ini diikuti tujuh anggota DPRD Depok, Camat Sukmajaya, Lurah Abadijaya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para ketua RW, tokoh agama dan masyarakat, Forum Layak Anak kelurahan, dan kader PKK. (ram)

Silpa Kota Depok dalam Lima Tahun Terakhir

>> Tahun 2013 sebesar Rp587 miliar

>> Tahun 2014 naik menjadi Rp756 miliar

>> Tahun 2015 berkisar Rp1,05 triliun atau hampir separuh dari APBD ketika itu

>> Tajun 2016 turun menjadi Rp600 miliar

>> Tahun 2017 menjadi Rp 545 miliar

>> Tahun 2018 Rp600 miliar

You may also read!

peresmian kampung KB kelurahan gandul

Bunda Elly Resmikan Kampung KB Gandul

DIRESMIKAN : Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida didampingi Kepala DPAPMK Depok Nessi, Camat

Read More...
SD Beji Peduli bencana Banjir

SD di Beji Peduli Korban Banjir

SOSIAL : Kepala SD di Kecamatan Beji memberikan bantuan kepada korban banjir dari SDN Pondok

Read More...
Beasiswa SMA Muhammadiyah 7 Sawangan

6 Siswa SMA Muhammadiyah 7 Sawangan dapat Beasiswa 

PRESTASI : Kepala SMA Muhammadiyah 7 Sawangan, Sahril Sidik (kanan) bersama dengan enam siswanya yang

Read More...

Mobile Sliding Menu