Banyak Apartemen jadi Hotel

In Metropolis
BERUBAH PERUNTUKAN: Bangunan apartemen yang berada di kawasan Jalan Margonda Raya, Minggu (6/1). Foto:AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

DEPOK – Maraknya pembangunan apartemen di Kota Depok ternyata menjadi masalah baru. Betapa tidak, pemilik apartemen banyak menjadikan kamar sebagai kamar sewaan yang tak jarang dijadikan tempat prostitusi.

Berdasarkan penelusuran Radar Depok, hampir sebagian besar apartemen di Kota Depok menyediakan sewa kamar, baik satu hari penuh, maupun paruh waktu. Mulai dari enam hingga tiga jam.
Untuk menyewa kamar, masyarakat juga tidak perlu repot-repot. Tinggal melihat media sosial (medsos) apartemen pilihannya dan langsung menghubungi nomor telepon yang ada di medsos.

Seperti akun medsos Instagram @SewaApartemenHarianDepok menawarkan kamar di Apartemen Margonda Residence 5, dengan harga Rp300.000 untuk full day, dan Rp200.000 untuk lima jam. Selain itu, akun Instagram @sewakamarhariandepok juga menawarkan jasa penyewaan kamar di Apartemen Margonda Residence 2, dengan harga Rp250.000 untuk satu hari, dan Rp180.000 untuk enam jam. Masih banyak lagi apartemen yang dengan sengaja menyewakan kamar harian. Bahkan tidak jarang di akun Twitter secara terang-terangan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial sekaligus dengan kamar apartemen di Depok.

Seperti akun Twitter @DepokIncludeBo yang menawarkan jasa seks, sekaligus dengan kamarnya. Peminat tinggal menghubungi nomor telepon yang tertera di medsos tersebut. Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Depok, Kusumo, terkait alih fungsi kamar apartemen yang kerap disewakan mirip hotel, pihaknya belum bisa memastikan karena itu merupakan ranah bagian perizinan.

“Kalau begitu silakan tanyakan ke perizinan, dalam hal ini BPMPTSP. Karena mereka yang mengeluarkan perizinan,” kata Kusumo.

Namun demikian, Kusumo menegaskan sebenarnya tidak diperbolehkan mengkomersilkan ruang kamar apartemen. “Setahu saya ya nggak boleh, kalau mau alih fungsi harus diubah izinnya. Karena ini terkait dengan pengawasan perizinan,” kata Kusumo.

Dia mengatakan, terkait penegakan perda memang berada di ranah Satpol PP, namun terkait masalah alih fungsi merupakan kewenangan bagian perizinan.

“Karena terkait dengan perizinan maka BPMPTSP dulu yang melakukan pengawasan dan peringatan,” pungkas Kusumo. (rub)

You may also read!

Ikhsan Blusukan ke Depok Bantu Fogging Warga Mekarjaya

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Mengantisipasi penyebaran wabah demam berdarah di lingkungan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Calon Legislatif (Caleg) Golkar Kota

Read More...

1.324 Surat Suara Rusak KPU : Bakal Dimusnahkan

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok ambil langkah seribu, sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sebanyak 1.324 surat suara

Read More...

TOLAK PROVOKASI DAN POLITISASI PETANI OLEH PATAKA, ALIANSI PETANI ANTI POLITISASI GELAR AKSI DEPAN MABES POLRI

SIARAN PERS AKSI DAMAI RADARDEPOK.COM – Akhir-akhir ini publik sedang ramai akan informasi yang masif dilakukan lembaga swadaya masyarakat

Read More...

Mobile Sliding Menu