PUPR Ajukan BTT Rp2,5M

In Metropolis

DEPOK – Beberapa hari terakhir Kota Depok diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Pemkot Depok mengingatkan masyarakat agar mewaspadai bencana alam seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, terdapat 29 titik wilayah rawan longsor yang tercatat mulai dari Februari hingga November 2018.

Walikota Depok Mohammad Idris pun mengeluarkan surat edaran Nomor: 360/Pemberitahuan tentang kewaspadaan menghadapi musim penghujan di Kota Depok. Edaran tersebut berdasarkan instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

Kemudian peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Danau (GSD). “Warga harus berhati-hati dan waspada dalam menghadapi cuaca musim penghujan ini,” kata Idris kepada Radar Depok, kemarin (5/12).

Disebutkan pula pada Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang penetapan dan persyaratan jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada daerah sempadan dalam. Hal ini guna menghadapi ancaman banjir dan longsor.

“Saya instruksikan kepada camat dan lurah se-Kota Depok agar melaksanakan imbauan ini, dan mewaspadai bencana alam,” tegas Idris.

Instruksi tersebut diharapkan langsung disampaikan kepada masyarakat, untuk mewaspadai potensi bencana alam di musim penghujan. Diperlukan juga pengamatan fenomena alam, seperti tebing berubah, daun pintu dan jendela mulai susah dibuka dan ditutup yang menandakan posisi bangunan telah bergeser, atau pun ada pergerakan tanah.

“Kami harap inventarisasi titik rawan banjir dan longsor di setiap kecamatan dan kelurahan, serta (camat dan lurah, Red) membuat rencana tindakan penanganannya,” ucap Idris.

Sehingga wilayah titik rawan banjir dan longsor menjadi usulan prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019. Perlu diinventarisir juga bangunan yang melanggar GSS. Sosialisasikan juga resiko akibat banjir dan longsor di kawasan itu.

Fasilitas yang diperkenankan berada di GSS meliputi prasarana sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

“Camat dan lurah harus menggerakan seluruh elemen melakukan kerja bakti, membersihkan saluran dari sampah, merapikan saluran kecil di pemukiman dan perumahan warga,” tutur Idris.

Tidak hanya itu, diperlukan koordinasi dengan Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas Sosial, dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk penanganan apabila terjadi banjir maupun longsor.

Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto mengatakan, pihaknya masih berupaya melakukan penanganan agar longsor tidak semakin banyak. “Kita punya satgas 130 dan semua siap dikerahkan ke titik-titik longsor,” kata Manto.

Ada beberapa titik longsor yang memerlukan penanganan ekstra dengan dana cukup besar. Manto berencana mengajukan belanja tak terduga (BTT) kepada walikota untuk anggaran tambahan penanganan lonsgor, sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2019.

Namun, sementara ini Dinas PUPR telah melakukan beberapa penanganan antisipasi penambahan titik longsor. “Sementara ini, kami buatkan batu bronjong di titik-titik yang krusial terjadinya longsor,” pungkas Manto. (irw)

 

 

You may also read!

DOK.PRI FOR RADAR DEPOK SILATURAHMI: Keluarga almarhum H Faisal bin Abdul Kadir Al-Habsyi, berfoto bersama usai menggelar pengajian tiga

Read More...

Bocah 7 Tahun Punya Mata Biru

  Arindra Viona Kaela Marsya (7) sepulang sekolah langsung memanggil nama bundanya begitu sampai di rumah. Sekilas tidak ada

Read More...

Pemimpin yang Amanah

  Di tahun 2018 hingga tahun 2019 masehi mendatang, iklim politik Indonesia kembali dihangatkan oleh gelaran Pilkada serta Pilpres.

Read More...

Mobile Sliding Menu