Pemkot Depok Bantu Siswa Tidak Mampu

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MASUK SEKOLAH: Sejumlah orang tua menunggu hasil pengumuman PPDB jalur Afirmasi di SMP Negeri 8 Depok, Jalan Tugu Raya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

DEPOK – Cara Pemerintah Kota Depok menangani kesemrawutan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun dengan memberikan subsidi kepada siswa-siswi miskin di SD dan SMP swasta.

Subsidi untuk siswa SD atau MI swasta sebesar Rp2 juta per tahun. Sedangkan siswa SMP atau MT swasta Rp3 juta per tahunnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin menyatakan, SD di Depok ada 672. Dengan rincian 262 SD negeri dan 408 SD swasta. Sedangkan SMP ada 218, perinciannya 26 SMP negeri dan 192 SMP swasta.

“Kami fokuskan saat ini untuk siswa tidak mampu. Sekarang mau sekolah di swasta atau pun negeri sudah bebas biaya. Seragam wajib dan kaos olahraga pun telah dibebaskan,” kata Thamrin kepada Radar Depok, kemarin.

Cara ini dinilai ampuh untuk menekan terjadinya kesemrawutan dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, kata Thamrin, kuota untuk siswa tidak mampu di sekolah negeri hanya sekitar 20 persen.

Menurut Thamrin, sebenarnya setiap sekolah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis sembilan tahun menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun penggunaan dana tersebut tidak diperjelas dalam aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

“Jadi ada kalanya sekolah yang mengalokasikan dana tersebut, ada yang tidak. Nah, ini tidak adil. Sehingga kami intervensi melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah jelas anggarannya,” sambung Thamrin.

Ia menyebutkan, anggaran Rp44 miliar dari APBD dialokasikan untuk sekolah swasta tidak mampu.

Thamrin melanjutkan, untuk mendapatkan pendidikan gratis tersebut harus melalui verifikasi kepala sekolah terkait statusnya sebagai siswa tidak mampu.

Mekanisme seperti ini dilakukan agar dana yang dikeluarkan tepat sasarannya bagi siswa tidak mampu.

“Verifikasi siswa tersebut tidak mampu harus melalui berita acara kepala sekolah yang sudah diketahui RT, RW di tempat tinggalnya, dan kelurahan,” kata Thamrin. (irw)

You may also read!

Farabi Tunggu ‘Dilamar’

RADARDEPOK.COM, DEPOK –Lima kursi di parlemen membuat Golkar Depok memiliki bargening position yang bagus menghadapi Pilkada Kota Depok pada

Read More...

Koruptor Ditangkap di Raffles Hills

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Perumahan Raffles Hills, Blok 3 nomor 16, Keluarahan Harjamukti, Cimanggis jadi tempat bersembunyi koruptor. Kemarin, mantan anggota DPR

Read More...

Karyawan Membandel, Potong Gaji

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Meski memiliki banyak rintangan, pembangunan jalan tol penghubung antara Jakarta, Depok sampai Kabupaten Bogor harus tetap

Read More...

Mobile Sliding Menu