KPU Depok: Kampanye di Depok Dianggap Kondusif

In Politika
Nana Shobarna, Ketua KPU Kota Depok

DEPOK – Sejak dimulai tahapan kampanye Pemilu 2019 pada 23 September hingga saat ini, Kamis (27/12), KPU Kota Depok mengklaim kegiatan kampanye berjalan Kondusif dan tidak ada kejadian mencolok di Kota Sejuta Maulid.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna saat dijumpai Radar Depok di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Raya Kartini nomor 19, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas.

“Sampai saat ini berjalan Kondusif. Pelanggaran sih ada, itu sudah ditindak sama Bawaslu, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kalau misalnya pemasangan APK yang menyalahi aturan, sudah ditertibkan oleh Bawaslu bersama Satpol PP, atau peserta pemilu melaksanakan kampanye belum memberitahukan kegiatan mereka, itu juga sudah ditertibkan. Tapi secara keseluruhan hingga saat ini masih kondusif, dan kami berharap akan terus kondusif sampai dengan nanti masa kampanye berakhir” tutur Nana.

Meski bersyukur hingga penghujung tahun 2018, tidak ada kejadian yang mencolok pada tahapan Kampanye. Namun, Nana terus mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu 2019, untuk mengikuti aturan main sesuai dengan bingkai PKPU 23/2018 yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman.

Ia mencontohkan, berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU PKPU No 23 Tahun 2018, peserta pemilu dilarang untuk menempelkan stiker atau bahan kampanye lainnya di tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik sekolah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

Kemudian, tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye, sesuai pasal 34 ayat (2) PKPU No 23 Tahun 2018, yakni tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau layanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

“Masa kampanye dimulai 23 September 2018 dan akan berakhir pada 13 April 2019,” paparnya.

Ia menuturkan, terkait pemasangan APK yang mandiri, yang dibuat sendiri oleh peserta pemilu yang boleh memasang foto calegnya, selain diatur pemasangannya, harus melaporkan desain, jenis, ukuran serta lokasi pemasangannya kepada Bawaslu dan KPU Kota Depok. Termasuk pemasangan APK tandem antar caleg dari tiap tingkatan diperbolehkan. Namun, harus jelas pula pelaporannya.

“Ini terkait pelaporan dana kampanye, nanti dipakai dari anggaran dana dari caleg yang mana, apakah dari DPRD Kota, DPRD Provinsi atau DPR RI. Semuanya harus jelas dan dimasukkan ke dalam aplikasi pelaporan dana kampanye oleh setiap parpol,” terangnya.

Ia menambahkan, terkait pemberian souvenir atau bahan kampanye yang juga telah diatur dalam PKPU, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp60 ribu, baik untuk kaos, topi, kerudung dan lainnya.

“Asalkan nilai satuannya tidak lebih dari Rp60 ribu. Kalau melebihi itu sudah masuk kategori pelanggaran,” imbuhnya.

Ia pun menyoroti terkait branding peserta Pemilu di kendaraan angkutan kota (Angkot) dan juga kendaraan pribadi. Pasalnya, branding di sana pun tidak diperbolehkan.

“Bahkan, lanjutnya Bawaslu dan instansi terkait sudah beberapa kali melakukan penertiban. Ini patut kami apresiasi dan menjadi pembelajaran bagi peserta Pemilu, agar lebih memahami dan taat pada aturan ,” pungkasnya. (cky)

You may also read!

ustad beben meninggal

GDC Belum Melayat Ustad Beben

IKHLAS : Orang tua Almarhum Beben, Dedeh Rosdinah saat berbincang dengan kerabatnya di Perum Griya

Read More...
Cabor Faji Kota Depok berprestasi

Mengenal FAJI Depok : Raih Emas di Porda dan Kejurnas (2)

JUARA : Atlet FAJI Depok berfoto bersama saat memenangi Kejurnas FAJI di Tasikmalaya. FOTO :

Read More...
Anggota Wantimpres Dato Sri tahir

Dato Sri Tahir, Orang Terkaya di Anggota Wantimpres

Dato Sri Tahir dilantik Presiden Jokowi menjadi anggota Wantimpres 2019-2024, Jumat (13/12). FOTO : JPNN.COM   JAKARTA

Read More...

Mobile Sliding Menu