KPM PKH Bisa Mandiri 3 hingga 5 Tahun

In Politika
Humas Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos RI
PENCAIRAN PKH : Anggota Komisi VIII DPR RI dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat saat pencairan PKH kepada 750 KPM, di Kabupaten Karanganyar.

DEPOK – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) bisa hidup mandiri dalam kurun waktu 3-5 tahun. Hal tersebut disampaikan Anggota VIII DPR RI Endang Maria Astuti.

Menurut  Endang, Komisi VIII sudah sepakah dengan pemerintah dalam kurung waktu 3-5 tahun KPM PKH harus bisa lepas dari bantuan pemerintah. Untuk itu, Komisi VIII mendukung segala upaya pemerintah guna mewujudkan hal tersebut.

“Kita dukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah harus punya target agar peserta PKH bisa mandiri dan bisa diisi oleh warga miskin lainnya,” tegas Endang.

Endang meminta pendamping PKH sebagai garda terdepan dari kementerian sosial agar lebih aktif mendampingi dan memberikan bimbingan kepada KPM-PKH untuk mempercepat graduasi mandiri yang telah dicanangkan pemerintah. “Disini pendamping harus lebih aktif memberikan pengarahan dan mendukung upaya KPM untuk bisa keluar dari PKH,” tambah Endang.

Komisi VIII, dikatakan Endang telah menyetujui kenaikan anggaran program PKH menjadi 34 Triliun di Tahun 2019. “Pendekatan program PKH merupakan program yang menggunakan pendekatan komprehensif, dan sangat efektif mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengaku telah menargetkan sebanyak 800 ribu graduasi mandiri secara nasional pada tahun 2018. Untuk itu, kemensos telah membuat berbagai modul pelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebagai bekal dalam mememberikan bimbingan kepada KPM guna meningkatkan graduasi mandiri.

“Pendamping PKH juga harus memetakan KPM nya sebagai bahan pemberian penguatan materi kemandirian ekonomi. PKH sudah bukan era bansos belaka tetapi juga pemberdayaan ekonomi,” jelas Harry Hikmat.

Harry Hikmat menambahkan bansos PKH dapat digunakan sebagai modal usaha dengan menyisihkan sebagian melalui tabungan. Oleh karena itu, KPM diharapkan sudah mulai mengubah pola pikir mengatur keuangan keluarga.

“Perubahan pola pikir ini penting demi kemajuan mereka. Pendamping terus kita dorong untuk memberikan pengertian kepada KPM bahwa tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah artinya mereka jangan terus bergantung pada bantuan seumur hidupnya,” tegas Harry.

“Pemerintah sekarang ini banyak di apresiasi oleh banyak pihak karena penurunan angka kemiskinan secara Nasional sangat signifikan. Bahkan saat ini mencapai dibawah 10% yaitu sebesar 9,82%. Maka kepala daerah juga dapat menekan angka kemiskinan,” kata Harry Hikmat.

Harry Hikmat juga berharap bupati Karanganyar memberikan dukungan penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah KPM graduasi mandiri di wilayahnya. (cky)

You may also read!

Dapat Bisikan Misterius, Painah Loncat dari Jembatan Juanda Depok

BUNUH DIRI : Paniah yang mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan di Jalan Juanda,

Read More...

Ratusan Pesilat Adu Jurus di Cimanggis Cup

BERTANDING : Dua orang pesilat sedang bertarung di Gelanggang A pada Kejuaraan Silat Cimanggis Cup

Read More...

2020 sampai 5 Tahun Kedepan Ada Formula E di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengendarai sepeda di konvoi mobil listrik di Bundaran Hotel Indonesia,

Read More...

Mobile Sliding Menu