DPT Depok Nambah 23.178

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DITETAPKAN : Suasana rapat pleno DPTHP-2 KPU Kota Depok yang dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata, Senin (10/12). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perbaikan tahap 2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 dengan total 1.309.338 pemilih atau bertambah 1,8 persen dari DPT sebelumnya 1.286.160.

DEPOK – Setelah sempat tertunda, KPU Kota Depok akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Kota Depok pada Pemilu 2019 sebanyak 1.309.338 jiwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Ruang Roedjuto Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Senin (10/12).

Jumlah tersebut mengalami kenaikan 1,8 persen atau 23.178 jiwa dari DPTHP-1 sebanyak 1.286.160 yang tersebar di 5.759 tempat pemungutan suara di sebelas kecamatan yang ada d Kota Depok.

Ketua KPU Depok, Nana Sobharna menuturkan, pleno kali ini adalah tindaklanjut dari kegiatan yang sama pada 13 November 2018 lalu. Dalam masa tersebut, sejak 13 November sampai 10 Desember ini kurang lebih 27 hari, tim KPU Kota Depok baik dari tingkatan PPS, PPK sampai KPU terus berupaya semaksimal mungkin, agar Pleno berjalan lancar.

“Alhamdulillah, sudah ditetapkan, Jumlah DPTHP-2 mengalami peningkatan pemilih dibandingkan DPTHP Tahap 1 sebesar 1,8 persen atau menjadi 1.309.338. Rinciannya laki-laki 650.283, perempuan 659.055,” Ucap Nana.

Seluruh data pemilih tersebut dinyatakan sinkron dengan sistem informasi data pemilih (Sidalih) dan data di lapangan. Hal ini, sambung Nana, merupakan hasil kerja keras tim operator baik di tingkat PPS maupun PPK. Karena menyesuaikan data dengan Sidalih bukan hal yang mudah.

“Kami tegaskan seluruh jumlah yang ditetapkan hari ini sinkron 100 persen. Berita acara penetapan jumlah pemilih tetap tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu Jabar dan partai politik,” tuturnya.

Data ini, kata Nana, nantinya juga bisa digunakan oleh partai politik sebagai gambaran (pemetaan) untuk memperoleh simpatik suara. Selain itu, data tersebut juga nantinya digunakan KPU untuk menentukan jumlah logistik seperti surat suara. Data pemilih merupakan instrumen yang penting dalam penyelenggaraan pemilu, karenanya kami berupaya semaksimal mungkin, walau di tengah perjalanan banyak tim kami baik dari PPS/PPK bahkan KPU bertumbangan sakit demi data pemilih yang optimal di Kota Depok,” katanya.

“Jadi nanti untuk logistik di drop Februari hingga Maret 2019, dikirim bertahap entah untuk keperluan Pilpres atau Pileg terlebih dahulu. Tentunya jumlah surat suara juga bertambah sehingga, kita akan lebih cermat dan hati – hati baik dalam proses sortir, lipat hingga ke penghitungan,” tandasnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengenai 77.000 warga Depok yang belum melakukan perekaman KTP-el Nana menegaskan, jumlah warga tersebut telah dimasukkan kedalam DPTHP – 2.

“Semua sudah kami masukkan, untuk masalah perekaman KTP-nya itu kami serahkan kepada Disdukcapil, kami sudah mengundang mereka tapi seperti diketahui, tidak ada perwakilan yang datang,” pungkasnya.

Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, pihaknya meminta agar ada penyempurnaan catatan, seperti setelah ini Bawaslu Kota Depok meminta histori terkait dalam perjalanan DPT hingga perbaikan, misalnya ada yang meninggal atau pindah TPS.

“Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari forum ini, juga berkaitan dengan perekaman KTP-el lanjutan, baik di dalam lapas, walaupun datanya sudah kami miliki karena keterbatasan waktu, jadi belum terekam, tapi masih memungkinkan untuk melakukan perekaman,” kata Andri –Sapaannya-.

Andri yang juga Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok ini menjelaskan, berbicara terkait perekaman KTP-el pihaknya hanya tahu di Lapas saja, tapi tidak tahu data di Kota Depok. Padahal, dua bulan lalu disampaikan bahwa ada 77.000 warga Depok yang belum melakukan perekaman.

“Tapi secara histori kita, ini kan data yang belum rekam nol. Itu (77.000 warga belum melakukan perekaman.red) disampaikan Disdukcapil Kota Depok sendiri,” terangnya.

Untuk itu, KPU Kota Depok sudah melakukan koordinasi dan melayangkan surat untuk meminta yang terupdate berapa jumlah warga yang sudah direkam hingga per 10 Desember. Namun, dari Disdukcapil sendiri tidak hadir saat penetapan DPTHP-2 untuk menjelaskan seperti apa data yang sudah melakukan perekaman.

Padahal, dalam UU nomor 7 tahun 2012 bahwa tentang Pemilu, pemilih wajib memiliki e-KTP pada Pemilu 2019 di TPS. “Walaupun pahitnya mereka tidak terdata di DPT, tapi kan sudah punya e-KTP, surat keterangan sendiri sudah tidak berlaku. Meski bukan domain Bawaslu untuk perekaman, tapi kami juga mendorong Disdukcapil untuk melakukan perekaman tersebut, ini upaya kami dalam melindungi hak konstitusi warga pada Pemilu 2019,” kata Andri.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menambahkan, 77.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el berdasarkan informasi dari Disdukcapil, posisinya saat ini pihaknya tidak tahu karena Disdukcapil tidak pernah membuka data itu, dan sudah berkurang berapa dari data yang diinformasikan sebelumnya.

“Itu harus dijelaskan oleh KPU, mereka tidak diikutkan ke dalam DPT, karena memang datanya tidak dibuka oleh Disdukcapil. Kami pun menyesalkan ketidakhadiran pihak Disdukcapil dalam Pleno Penetapan DPTHP-2, untuk menjelaskan perihal penduduk Depok yang belum melakukan perekaman KTP-el,” geram Dede.

Kemudian, minus data Lapas, data itu juga tidak dimasukan ke data rekap, meski telah dimasukan ke database, mereka dimasukan ke dalam TPS 501 hingga 506, karena payung hukum untuk TPS tersebut belum ada. “Artinya, jika kebijakan itu ada, nanti KPU bisa membagi mereka ke dalam TPS-TPS tambahan tersebut, dari total 5.759 TPS tadi, minus 6 TPS bayangan,” terangnya.

Kendati demikian, ia mengaku bersyukur Sidalih dengan rekap manual sudah sinkron sesuai harapan. Artinya, KPU memang sudah cukup perform, tinggal beberapa hal saja, seperti keterbukaan informasi, karenannya Bawaslu Kota Depok merekomendasikan untuk dimasukan dan dibunyikan dalam berita acara tersebut.

“Saya kita publik juga harus tahu, KPU Provinsi dan KPU RI juga harus tahu terkait ini, makanya harus ditulis di berita acara itu. Yang direkomendasikan Bawaslu pada 13 November sudah dilaksanakan KPU, tinggal secara formal suratnya disampaikan ke Bawaslu,” pungkasnya. (cky)

You may also read!

Serunya Ayu Tingting Rayakan HUT RI di Rumah Juanah Sarmili

LOMBA : Ayu Tingting dan Anggota DPRD Kota Depok, Juanah Sarmili melihat Ayah Rojak yang

Read More...

Upacara HUT ke-74 Republik Indonesia di Balaikota Depok

KHIDMAT : Pemerintah Kota Depok melaksanakan Upacara HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Balaikota Depok, Sabtu (17/8). Acara

Read More...

Keseruan Anak-anak Mengikuti Perlombaan HUT ke-74 Republik Indonesia

SERU : Sejumlah anak mengikuti di Lapangan RT01/06, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Sabtu (17/8). Warga di kawasan tersebut

Read More...

Mobile Sliding Menu