Penetapan Pemilih Ditunda

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
RAPAT PLENO KPU: Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna didampingi Ketua KPU Kota Depok Nana Sobarna (kanan) dan Komisioner Bawaslu Kota Depok Dede Selamet Permana (kedua kiri) memberikan sambutan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan DPTHP-1 dan Penetapan DPTHP-2 pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kantor KPU, Jalan Kartini, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, kemarin (13/11).

DEPOK – Keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ditunda, setelah menjalani rapat pleno selama delapan jam di kantor Sekretariat KPU Kota Depok, Jalan Raya Kartini Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (13/11).

Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana mengatakan, pihaknya meminta pengunduran waktu penghitungan pemilih tetap tersebut, dengan alasan tidak adanya keterbukaan dari KPU dalam merekapitulasi seluruh DPT. Sehingga baru satu kecamatan di Kota Depok yang dinilai sudah sesuai.

“Dari 11 kecamatan di Kota Depok, baru satu kecamatan saja yang sudah sinkron menurut kami. Oleh sebab itu, kami meminta agar penghitungan ini di undur,” ucap Dede.

Selain itu, lanjut Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Depok ini, menurut pantauan pihaknya selama ini KPU dinilai tidak terbuka dalam proses melakukan pendataan terhadap pemilih tetap.

“Jadi, ketika melakukan Coklit mereka tidak terbuka pada prinsipnya data DPT itu kan akuntabel, bukan seperti data anggaran seharusnya terbuka saja. Oleh sebab itu, kita meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), harus mengeksplorasi hal ini jangan malahan menyembunyikan,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna menuturkan, selama ini pihaknya telah mengikuti prosedur pemilu terutama masalah Coklit. Namun diakuinya, dalam tahapan tersebut pihaknya menerjunkan petugas terbatas dengan jangka waktu sembilan hari.

“Kalau dibahas soal Coklit, kita sudah mencoba untuk transparan disitu juga ada PPK. Namun, kemungkinan ketika melakukan itu tidak ditemui secara bersama-sama di lapangan,” paparnya.

Selanjutnya, Nana menegaskan dengan pengunduran keputusan tersebut tentunya menyebabkan kekecewaan terhadap para perwakilan partai politik yang telah datang dan menunggu hasil perbaikan DPT tersebut.

“Mereka datang itu sejak pagi hingga petang ini, akhirnya diundur. Saya lihat dari raut wajah mereka kecewa. ya mau bagaimana lagi, memang kami disini berkewajiban untuk mengikuti dan menyelesaikan apapun itu yang belum tuntas,” pungkasnya.

Nana menambahkan, hingga saat ini baru ada tujuh wilayah di Jawa Barat telah mengeluarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP).

“Ya ada sebagian wilayah telah menyerahkan hasilnya, tapi ada beberapa wilayah juga diundur seperti kita tentu ini akan kita laporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat,” tandasnya. (cky)

You may also read!

850 Restoran di Depok Belum Bayar Pajak, Dewan: Perlu Pendekatan Persuasif

DEPOK – Guna mengetahui sebuah restoran belum membayar pajak, dan upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tersebut, pada 2019

Read More...

Pohon Natal Setinggi 15 Meter Sambut Pengunjung Mall

DEPOK – Memasuki libur panjang anak sekolah, Hari Natal (25/12), serta tahun baru, sejumlah pusat perbelanjaan dan hiburan di

Read More...

Pasokan Listrik Natal-Tahun Baru Aman

DEPOK – PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB) memastikan akan menjaga pasokan listrik di Jawa Barat dan

Read More...

Mobile Sliding Menu