Pemkot Depok Didesak Segera Gugat Petamburan

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKSI PROTES PEDAGANG : Sejumlah pedagang Pasar Kemiri Muka nelakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balaikota Depok, Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat, Senin (26/11). Mereka menuntut Pemkot Depok untuk melakukan gugatan serta pembuktian tanah Pasar Kemiri Muka adalah tanah milik negara.

DEPOK – Hidup matinya pedagang Pasar Kemirimuka, kini berada ditangan Pemkot Depok. Upaya gugatan yang akan dilayangkan pemkot jadi penentu kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka, atas PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Dari dasar itu kemarin, ratusan pedagang menggeruduk Balaikota Depok.

Di depan gerbang, pedagang berorasi mendesak Walikota Depok Mohammad Idris meminta, agar segera melakukan gugatan dan mengambil alih lahan Pasar Kemirimuka. Tak hanya itu, pedagang juga menuntut, agar Pemkot Depok memecat Kabag Hukum Pemkot Depok, karena dianggap tak bisa kerja.

“Sejak 3 bulan lalu kami melayangkan gugatan Derden Verzet, Pemkot Depok tidak berbuat apa-apa. Katanya mereka (Pemkot) akan mengajukan gugatan baru, tetapi ketika ditanya sampai dimana progresnya, mereka cuman ngomong sedang mempersiapkan gugatan,” keluh Koordinator Pedagang Pasar Kemirimuka, Karno kepada Harian Radar Depok, Senin (26/11).

Dia mengatakan, saat perdagang bertanya apa langkah Pemkot selanjutnya, mereka hanya diam dan mengaku sedang mempersiapkan gugatan terhadap PT Petamburan Jaya Raya (PJR).

Sementara itu, salah satu Koordinator Pedagang, Widodo mengatakan, pedagang berkompeten untuk memperjuangkan status lahan pasar Kemirimuka seluas 2,6 hektar itu, yang milik Pemkot Depok. Namun, dia merasa heran kenapa Pemkot Depok belum juga melakukan upaya hukum baru.

“Saya heran ada apa sih?. Padahal sesuai surat Kepala BPN Depok Nomor: 729/7-32.76/VII/2005 tanggal 09 Juli 2015, menyebutkan bahwa HGB ini telah berakhir hak nya tanggal 04 Oktober 2008 sehingga hak atas tanahnya hapus dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini dasar kami mendesak Pemkot Depok,” papar Widodo.

Pedagang juga meminta Walikota Depok Mohammad Idris, mencopot Kepala Bagian Hukum Pemkot Depok. Karena dianggap tidak biasa apa-apa dalam upaya mengambil alih Pasar Kemirimuka. Yang telah di menangkan oleh PT Petamburan Jaya Raya, hingga tingkat peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung pada tahun 2013 lalu.

“Kami mendesak copot Kabag Hukum Selviadona, karena tidak becus mengurusi kepemilikan lahan pasar Kemirimuka,” ucapnya.

Widodo memastikan, pihaknya akan meggelar aksi yang sama minggu depan. Jika masih belum juga ada tanda-tanda dari Pemkot Depok, untuk melakukan upaya hukum terhadap kepemilikan Pasar Kemirimuka. Dia menyebutkan, akan mengarahkan massa ke kediaman Walikota jika aksi selanjutnya tidak digubris.

Menimpali hal ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Depok, Kania Parwanti mengatakan, masalah tuntutan pedagang itu, sepenuhnya menjadi kewenangan Kabag Hukum Pemkot Depok. Namun, Disdagin masih mengelola dengan menempatkan UPT Pasar Kemirimuka.

“Kalau masalah tuntuan pedagang itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kabag Hukum, karena itu ranahnya tuntutan Pemkot Depok terkait kepemilikan hak tanah,” kata Kania.

Sementara, untuk pengelolaan pasar pihaknya masih tetap menganggap Pasar Kemirimuka sebagai aset Pemkot Depok. “Ini kan masih tercatat sebagai aset Pemkot Depok, ya kami masih mengelola dengan menempatkan UPT di Pasar Kemiriuka,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Depok, Selviadona tidak bisa menjawab pertanyaaan yang dilontarkan Radar Depok. Padahal sebelumnya, Kabag Hukum mengaku, ingin mengajukan gugatan pada minggu kemarin. Tapi hingga kemarin belum ada gugatan dari Pemkot Depok untuk PT Petamburan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK216.S/AGR-DA/177-86 tentang Persetujuan Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas 5 ha yang terletak di Desa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk Pembangunan Pasar Depok Lama oleh PT Petamburan. Dalam SK tersebut menyatakan bahwa tanah seluas 2,6 ha dari tanah yang dimohon untuk pembangunan Pasar Depok Lama dan Pasar Inpres, harus diberikan kepada pemerintah daerah.

“Jadi, dalam izin lokasi itu ada kewajiban dari PT Petamburan yaitu harus menyerahkan lahan seluas 2,6 ha dari total 5 ha kepada Pemkot Depok. Tetapi, hingga saat ini belum diserahkan. Ini yang akan terus kami perjuangkan,” jelasnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah memohon penetapan non-executable atau eksekusi, yang tidak dapat dijalankan dari Mahkamah Agung (MA). Sebab, sambungnya, sudah ada perubahan kepemilikan lahan pasar tersebut menjadi tanah milik negara.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan berbagai dokumen,” ujarnya.

Lahan Pasar Kemiri Muka telah menjadi tanah yang dikuasai negara. Karena, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 68/Kemiri Muka atas nama PT Petamburan Jaya Raya telah berakhir haknya pada tanggal 04 Oktober 2008.

“Saat ini sudah ada peralihan kepemilikan, sehingga kita sedang memproses penyerahan kepada pemerintah. Jadi, perjuangan kami bukan perbuatan melawan hukum, tetapi kita ingin menpertahankan aset milik negara,” tandasnya.(rub)

You may also read!

Farabi Tunggu ‘Dilamar’

RADARDEPOK.COM, DEPOK –Lima kursi di parlemen membuat Golkar Depok memiliki bargening position yang bagus menghadapi Pilkada Kota Depok pada

Read More...

Koruptor Ditangkap di Raffles Hills

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Perumahan Raffles Hills, Blok 3 nomor 16, Keluarahan Harjamukti, Cimanggis jadi tempat bersembunyi koruptor. Kemarin, mantan anggota DPR

Read More...

Karyawan Membandel, Potong Gaji

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Meski memiliki banyak rintangan, pembangunan jalan tol penghubung antara Jakarta, Depok sampai Kabupaten Bogor harus tetap

Read More...

Mobile Sliding Menu