Pedagang Kemirimuka Depok Banding

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
GUGATAN DITOLAK : Suasana putusan sidang Derden Verzet pasar Kemiri Muka di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (12/11). Majelis hakim menolak gugatan pedagang mengenai sengketa lahan pasar Kemiri Muka tersebut.

DEPOK – Perjuangan pedagang Pasar Kemirimuka, sedikit goyang dalam mempertahankan tanah negara dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, yang dipenuhi ratusan pedagang mengenakan kaos merah bertuliskan Anti Esekusi Pasar Kemirimuka, tidak membuat gentar membacakan hasil putusan, kemarin.

Secara lantang, Sidang Putusan Majelis Hakim Ketua Yuanne Marieetta mengatakan, PN Depok menolak gugatan (Derden Verzet) pelawan. Ini karena tidak berdasar, dan tidak beritikad baik menghormati keputusan Inkracht Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, pada tahun 2013 lalu.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Depok yang dibacakan oleh Hakim Ketua Yuanne mengatakan, mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi pelawan untuk seluruhnya. Dalam provisi, menolak permohonan provisionil turut terlawan dua.

“Dalam pokok perkara menyatakan, menolak perlawanan terlawan. Dua menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak bertikad baik,” kata Yuanne dimuka sidang.

Menimpali putusan ini, Kuasa Hukum pedagang Pasar Kemirimuka, Leo Prihadiansyah mengatakan, menerima putusan majelis hakim, dan akan melakukan banding. “Hasil keputusan bersama pedagang Pasar Kemirimuka, kami akan banding,” tegas Leo.

Leo sendiri mempertanyakan putusan majelis hakim yang menyatakan, para pelawan adalah pelawan yang tidak bertikad baik. “Saya masih agak bingung soal (tidak beritikad baik) itu. Tapi kita hormati putusan hakim,” tegas Leo.

Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya menunggu Pemkot Depok untuk melakukan gugatan. Pasalnya, selama ini Pemkot Depok yang seharunya bekerja. Karena lahan Pasar Kemirimuka sudah tercatat di aset Pemkot Depok. “Kita tunggu pemkot, katanya mereka mengklaim bahwa lahan tersebut milik pemkot, tapi mereka diam saja,” papar Leo.

Terpisah Koordinator Pedagang Pasar Kemirimuka, Widodo mengatakan, akan melakukan banding. Pihaknya tetap menyatakan lahan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Depok, dan harus dipertahankan. “Kami banding, dan kami bersikukuh ini adalah lahan pemkot, akan kami perjuangkan,” terangnya Widodo.

Sementara itu, Kuasa hukum PT Petamburan Jaya Raya, Romulo Silaen mengatakan, pihaknya masih mengacu pada sertifikat yang dimiliki PT Petamburan. Dan selama ini yang meiliki sertifikat HGB hanya PT Petamburan. “PT Petamburan yang memiliki sertifikat, masalah belum diperpanjang kan memang sebelumnya ada pemblokiran oleh Pemkot Depok,” pungkas Romulo Silaen.(rub)

You may also read!

Disdukcapil Kota Depok Bakar 30 Ribu Blangko e-KTP Rusak

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memusnahkan 30 ribu blangko Elektronik KTP di Balaikota Depok,

Read More...

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Disdagin Depok Operasi Pasar

DEPOK – Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI)

Read More...

NU Depok Serukan Perkuat Kebinekaan

DEPOK – Plt Ketua PC NU Kota Depok, Ahmad Solechan menyerukan ajakan untuk memperkuat kebinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Read More...

Mobile Sliding Menu