Kontrol Sosial Harus Mengacu Aturan Negara

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DISKUSI : Sejumlah pemateri saat memberikan materi dalam Seminar Hukum Nasional “Penegakan Hukumdan Peran Serta Masyarakat” di Gedung Balai Rakyat, Depok II, Kecamatan Sukmajaya, kemarin.

DEPOK – Kontrol sosial di tengah masyarakat tidak boleh sembarangan diterapkan karena harus sesuai Undang-undang. Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunsong dalam Seminar Hukum Nasional di Balai Rakyat, Kecamatan Sukmajaya, kemarin (8/11).

“Kalau keliru bisa menimbulkan fitnah yang merugikan orang lain,” kata Bonar.

Menurutnya, dalam kebijakan publik, segala macam kontrol sosial harus yang diterapkan harus mengacu ke peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. “Karena negara kita adalah negara hukum,” tuturnya.

Untuk perumusan kebijakan publik sendiri, kata dia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kajian mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang akan diterapkan di tengah masyarakat.

“Ibarat memperbaiki mobil diperlukan pemeriksaan mendalam, bahkan berjam-jam, padahal setelah diketahui kerusakannya kecil hanya mungkin menghabiskan biaya 50 ribu saja,” terangnya.

Selain itu, dalam membuat UU juga tidak bisa sembarang karena akan berakibat fatal dalam tatanan sosial kemasyarakatan. “Kalau ada kasus yang penyelesaiannya belum ada peraturan perundang-undangan itu akan macet. Itulah kebijakan publik. Kalau ada satu ayat di satu UU tumpang tindih dengan UU lain itu juga dihindari,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKRI Cacsena Jawa Barat Ferry Tampubolon mengatakan, bahwa kegiatan seminar ini penting bagi masyarakat tentang hukum dan sadar hukum. Sebab, negara ini sebagai negara hukum.

“Ada hak berarti ada kewajiban. Lebih transparan dalam melakukan tugas aparatur negara,” tutup dia. (irw) 

You may also read!

Kejari Depok Irit Bicara

DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok masih belum buka-bukaan, terkait pengembalian berkas rasuah Jalan Nangka, Tapos ke Polresta Depok.

Read More...

Zoss Ada 51 Titik di Depok

DEPOK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, terus menambah keberadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss). Hal itu dilakukan untuk memberikan

Read More...

RS Harapan Depok Tantang YLCC di Pengadilan

DEPOK – Sengketa sewa menyewa gedung antara YLCC dengan RS Harapan Depok, akhirnya akan berujung dimejahijaukan. Kemarin, RS Harapan

Read More...

Mobile Sliding Menu