Suami Anggota Dewan Depok Tak Ditahan

In Metropolis

DEPOK – Sidang lanjutan perkara pidana pengerusakan dengan Nomor Perkara 440/Pid.B/PN Depok/2018 atasnama Udi, S.Ag (54) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok dalam agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam agenda sidang, Kamis (18/10), mendengar keterangan saksi dari mantan Lurah Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Jarkasih dan Staf BPN Kota Depok, Murdianto Hendro Bekti.

Sebelumnya, terdakwa Udi, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rozi Juliantono dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksi Murdianto di persidangan menerangkan, dirinya dipanggil menjadi saksi karena adanya pengerusakan terhadap tembok bangunan yang terletak di Jalan Leuwinanggung RT02/08, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos.

Ia mengatakan, hal itu terkait sertifikat tanah hak milik Nomor : 414/Leuwinanggung 1997 tanggal 11 Oktober 2010 atasnama Anie Roslina Siahaan dengan luas 827 meter persegi.

Menurutnya, permohonan pengajuan pengukuran yang pertama mengajukan terhadap obyek tanah tersebut adalah H. Hamid Djiman pada Tahun 1997 berdasarkan persil tanah milik adat.

“Kalau dari Nota Dinas Kepala Seksi Konflik dan Sengketa Tanah tanggal 27 Maret 2017 disebutkan, di atas bidang tanah itu ada bangunan. Selain itu, riwayat tanah Kota Depok sebagian ada di BPN Bogor, karena BPN Depok baru berdiri pada tahun 1999,” kata Murdianto dalam keterangan.

Sementara Jarkasih, mantan Lurah Leuwinanggung dalam keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah memaparkan, dirinya menjadi Lurah Leuwinanggung dari tahun 2011 hingga 2016.

Ia mengakui, ada permohonan pengajuan sertifikat tanah atasnama Siti Sutinah yang adalah istri dari terdakwa Udi. “Dalam surat pengajuan sertifikat tanah dari BPN Depok tersebut, ada lampiran surat yang saya ragukan. Sebab, tanda tangan saya saat itu menjabat sebagai Lurah Leuwinanggung, NIP saya serta stempel kelurahan di dalam surat itu dipalsukan,” ungkap Jarkasih.

Jarkasih juga menjelaskan bahwa buku Leter C yang digunakan sekarang ini merupakan buku Leter C yang baru, yang menurutnya mungkin dibuat dari Agraria pada tahun 1986. Sehingga diketahui obyek perkara pidana itu adalah bidang tanah pensiunan karyawan PT Pertamina.

“Buku yang kami gunakan saat ini buku Leter C yang baru, sedangkan buku Leter C yang lama hanya untuk menelusuri saja. Sifatnya hanya sebagai penunjang,” tuturnya.

Jarkasih menambahkan, di buku Leter C yang baru hanya ada catatan nama-nama, sedangkan peta atau lokasi yang menunjukkan letak bidang tanah berada kenyataannya tidak ada. Maka, tiap mengeluarkan sertifikat tanah berdasarkan buku Leter C yang baru.

“Surat pengajuan sertifikat tanah tersebut atasnama Siti Sutinah yang adalah istri dari terdakwa Udi,” tegasnya.

Perlu diketahui, Hj. Siti Sutinah adalah anggota Badan Musyawarah yang juga anggota Komisi A yang membidangi Pemerintahan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok. (rub)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu