Setengah Bulan Tanpa Ilmu, Disdik Depok: Aspirasi Akan Disampaikan ke Pusat

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKSI GURU HONORER : Sejumlah guru honorer menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Depok, Senin (15/10). Aksi tersebut terkait dengan deklarasi mogok mengajar guru honorer yang berlangsung dari tanggal 15-31 Oktober di seluruh sekolah di Indonesia.

DEPOK – Jika ini benar, anak didik di Kota Depok akan ketinggalan pelajaran. Kemarin, puluhan guru honorer, yang tergabung dalam Front Pembela Honorer (FPHI) Kota Depok, menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kota Depok. Para guru honorer juga, akan mogok mengajar hingga 31 Oktober mendatang.

Salah satu guru honorer yang mengikuti demo, Ismawati antusias mengikuti aksi unjuk rasa. Perempuan yang mengajar di SDN Mekarjaya 15 itu, meminta agar Permenpan No 36 segera dihapuskan. Ini bisa dilihat dari persyaratan  aturan tersebut, tidak sesuai dengan kriteria guru honorer yang ada di lapangan.

“Dengan usia saja, kita sudah gugur sebagai syarat administrasi PNS, yang katanya dari BKSDM masih belum ketuk palu tapi itu melalui tes,” kata perempuan berusia 39 tahun ini.

Selain itu, dari umum juga telah dibuka untuk CPNS tahun 2018 dengan persyaratan utama pelamar berusia 18-35 tahun. Menurutnya, memang guru honorer bisa masuk namun tetap harus mengikuti tes. “Tolong, bagi kami tidak usah pake tes. Kita kan sudah di kontrak kepala sekolah. Kami juga sudah dapat SK walikota, berarti sudah punya data juga,” terangnnya kepada Harian Radar Depok, Senin (15/10).

Sekjen FPHI Kota Depok, Nur Rambe menuturkan, ada tiga tuntutan yang digelorakan oleh para guru honorer. Yaitu, Permenpan Nomer 36 Tahun 2018 yang cacat hukum, dan pembatalan Rekruitmen CPNS 2018.

“Ini sebetulnya launching, artinya mulai hari ini hingga 31 Oktober 2018 akan melakukan aksi mogok ngajar secara massal di seluruh sekolah. Kami juga akan memberitahukan kepada orang tua murid, melalui spanduk yang akan dipasang di setiap sekolah,” ucap Rambe saat ditemui di Gedung DPRD.

Rambe menuturkan, hal yang paling membuat cacat dalam Permenpan Nomer 36 Tahun 2018 menurutnya. Mengenai tenaga honorer yang telah berakhir di tahun 2014. “Sesuai PP 56 Tahun 2012 itu, berakhir tahun 2014 lalu tidak diatur lagi honorer ini mau dikemanakan. Jadi yang diatur itu PNS, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” katanya.

Namun, hingga saat ini menurutnya belum ada aturan khusus mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga dianggap tidak efektif. “P3K sendiri itu tidak ada peraturan pemerintahnya jadi ada alasan kuat untuk dicabut sudah tiga sampai empat tahun berjalan Undang-Undang ini tidak efektif,” bebernya.

Sebagai pengganti, pihaknya mengusulkan pemerintah segera mengeluarkan Perpu yang mengatur soal ASN, PNS dan juga guru honorer. “Kalau Kemenpan mengatakan siap untuk guru honorer lalu menjadi P3K kan gak segampang itu, ketika aturan muncul nanti malah gak bisa bagaimana,” paparnya.

Rambe menuturkan, akan segera memasang spanduk di sekolah-sekolah tempat mengajar para guru honorer. Ini sebagai bentuk permintaan maaf bagi masyarakat, karena adanya aksi mogok massal guru honorer hingga 31 Oktober 2018 mendatang.

“Secara umum ada 3.200 guru se-Depok yang akan melancarkan aksi demo. Tentunya akan dilakukan secara masif ini bukan paksaan, namun ini perjuangan,” tegasnya.

Di gedung wakil rakyat, Ketua Komisi D DPRD Depok, Pradana menegaskan, akan koordinasi dengan eksekutif perihal pertemuan hari ini. “Kami menunggu voice tag, jadi semua pembicaraan dan percakapan antara FPHI dengan DPRD dan eksekutif direkam, nanti kita akan ada berita acara untuk ditandatangani,” ujarnya.

Sebenarnya, ini terbentur karena UU Kemenpan-RB No 36 Tahun 2014 mengenai batas usia. Karena usia mereka rata-rata sudah di atas 36. 35 lebih satu hari pun sudah tidak bisa, nah ini yang menjadi kendalanya. “Nah, saya berharap dan menekankan kepada Pemkot Depok untuk melakukan kebijakan yang namanya dikresi,’ katanya.

Istilahnya mengambil sikap di luar ketentuan UU yang berlaku. Karena di Depok kekurangan guru. Guru honorer sudah mengabdi puluhan tahun dari zaman Kotip, nah ini juga harus diputuskan. Karena di daerah lain seperti Tangerang, NTB, mereka sudah bisa mengambil sikap, bahwa non PNS pun juga bisa.

 Menimpali permasalah tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Tinte Rosmiati menegaskan, seluruh guru honorer tetap dapat melaksanakan mengajar di sekolah masing-masing. Dan Pemkot Depok bersama DPRD Kota Depok, akan memfasilitasi menyampaikan aspirasi guru honorer Kota Depok ke pemerintah pusat.

“Itu hasil audiensi kami dengan DPRD Kota Depok, terkait tuntutan yang disampaikan oleh para guru honorer untuk membatalkan Permenpan RB No. 36 Tahun 2018,” katanya kepada Harian Radar Depok.

Berdasarkan data di Disdik. Jumlah guru honorer se-Kota Depok 1.940 orang, terdiri dari 251 orang mengajar di SMPN dan 1.684 orang mengajar di SDN. Sebenarnya, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dalam waktu dekat. Ini merupakan solusi dari pemerintah bagi tenaga honorer yang tidak lolos CPNS, atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti CPNS dengan membuat RPP P3K dan prosesnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa ASN terdiri dari dua, yakni pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Terkait dengan kebijakan P3K, sebaiknya tetap menunggu PP yang akan segera dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut,” tutup Tinte.(rub/san)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu