Ribuan Pelajar di Depok Terancam Putus Sekolah

In Metropolis

DEPOK – Ribuan pelajar di Kota Depok terancam mengalami drop out (DO) alias putus sekolah. Mayoritas, faktor dari permasalahan ini ialah karena lemahnya ekonomi keluarga.

Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, angka tersebut didominasi ratusan pelajar di kawasan Kecamatan Sawangan. Jumlah pelajar yang terancam putus sekolah di Kecamatan Sawangan ada 500 orang. “Tidak hanya di Sawangan ada juga di sekitar Cinere dan Limo,” ucap Idris, belum lama ini.

Untuk secara keseluruhan angka anak putus sekolah di Kota Depok belum diketahui secara detail. Namun Idris, memperkirakan angkanya mencapai ribuan. “Saya belum secara persis menghitung jumlah anak yang rawan DO tapi perkiraan sekitar 1.500 atau 1.700 yang rawan DO,” bebernya.

Idris menegaskan, untuk tingkat kerawanan anak putus sekolah menurut pantauannya terjadi pada usia remaja, yang rata-rata berstatus pelajar SMP dan SMA. Pemicunya rata-rata adalah karena faktor ekonomi.

“Kebanyakan faktornya masalah ekonomi, yang kedua tingkat kesadaran orang tua. Dalam beberapa kasus yang saya temukan, orang tua menganggap anaknya harus kerja. Ya semacam tulang punggung keluarga,” paparnya.

Selanjutnya, untuk menanggapi masalah tersebut pihaknya tengah gencar bersosialisasi adan sistem jemput bola atau mendatangi langsung akar permasalahan.

“Waktu itu seperti kasus di Tapos ternyata memang orang tuanya tidak mengizinkan anaknya sekolah. Akhirnya kita dekati kenapa masalahnya karena biaya. Bukan sekedar biaya, kita bisa biayai anak ini tapi ternyata ibu itu membutuhkan anaknya untuk menbantunya bekerja, menopang ekonomi keluarga. Hal ini yang kita komunikasikan,” terangnya.

Idris menerangkan, rata-rata dari banyaknya kasus ditemukan, anak yang putus sekolah berada di tingkat SMA. Ada kurang lebih 700 anak, itu tingkat SMA semua. Tentu saja ini sangat prihatin dan tidak tinggal diam. “Peran Basnas sudah kita arahkan membantu rawan DO, kita bantu juga anak-anak putus sekolah dangan kita sertakan dalam BKPDM untuk ikut paket-paket, seperti paket C. Itu yang paling banyak,” tegasnya.

Menangapi hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengaku, prihatin atas angka ribuan potensi pelajar SMP dan SMA DO di Depok. Apa lagi kata dia, alasanya utama adalah ekonomi.

“Sebagai kota layak anak dengan kategori Nindya seharusnya hal tidak terjadi. Pemkot Depok harus melakukan upaya konstruktif untuk pemenuhan hak atas pendidikan, meskipun anak itu dipaksa bekerja karena keadaan ekonomi keluarga. Bisa disiasati dengan PKBM dan ujian kesetaraan paket B dan paket C,” pungkas Retno. (irw)

You may also read!

Pedagang Kemirimuka Depok Banding

DEPOK – Perjuangan pedagang Pasar Kemirimuka, sedikit goyang dalam mempertahankan tanah negara dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Pengadilan

Read More...

Daftar ke RSUD Depok Cukup Via Online

DEPOK – Warga Depok kembali dimanjakan saat membutuhkan layanan RSUD Depok. Kemarin, RSUD yang berada di Kecamatan Sawangan tersebut

Read More...

40 Restoran Belum Bayar Pajak

DEPOK – Bisnis kuliner di Depok meningkat terus dalam tiga tahun terakhir. Namun tak semua pengusaha restoran di kota

Read More...

Mobile Sliding Menu