Polresta, Kejari, Mandek… Kejari Menunggu Pengembalian Berkas Korupsi

In Metropolis

DEPOK – Sepertinya Polresta Depok bisa leluasa melengkapi berkas perkara korupsi Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, masih menunggu pengembalian berkas mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto, hingga batas yang tidak ditentukan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari mengatakan, menunggu berkas perkara kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka, yang saat ini masih dilengkapi penyidik Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok.

Pihaknya memberikan kesempatan kepada penyidik, agar bekerja untuk fokus dalam melengkapi berkas perkara yang menyeret dua mantan pejabat tinggi Kota Depok.

“Melengkapi berkas perkara seperti ini, biasa sama saja seperti berkas kasus pidana umum juga seperti itu,” ucap Sufari, kepada awak media, Jumat (19/10).

Menurutnya, tidak ada batas waktu dalam melengkapi berkas perkara tersebut. Terpenting penyidik bisa memenuhi petunjuk-petunjuk, yang telah diberikan kejaksaan. Sehingga nantinya bisa menjadi acuan kuat, dalam mengajukan kasus korupsi tersebut ke pengadilan. “Secara di KUHAP tidak ada tenggat waktu untuk kelengkapan berkas, yang pasti kita masih menunggu,” paparnya.

Sementara itu, Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto menerangkan masih terus melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dalam melengkapi berkas perkara. “Tim Penyidik masih proses, melengkapi petunjuk JPU,” singkatnya.

Sebelumnya, Berkas perkara penyidikan perkara korupsi mantan Walikota Depok Nur Mahmudi dan mantan Sekda Depok Hary Prihanto dikembalikan ke polisi, pengembalian teraebut lantaran berkas itu dinyatakan belum lengkap. Pengembalian berkas itu dilakukan pada Kamis, 4 Oktober 2018.

Pengacara tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka Harry Prihanto, Benhard Paul Sibarani mengatakan belum ada permintaan apapun dari Unit Tipikor Polresta Depok terhadap kliennya.

“Sejauh ini kita belum ada panggilan dari penyidik terhadap klien kami,” kata Benhard saat dihubungi wartawan di Pancoranmas, Jumat (19/10).

Menurutnya penyidik Unit Tipikor Polresta yang menetapkan kliennya sebagai tersangka sejak Senin (20/8) lalu juga tak meminta Harry menyerahkan berkas apapun ke penyidik.

Benhard hanya menyebut, Harry yang tak ditahan atas persetujuan penyidik akan kooperatif mengikuti permintaan penyidik Unit Tipikor Polresta Depok.

“Ya belum ada panggilan, permintaan apapun enggak ada, yang jelas kita pasti tetap akan kooperatif,” ujarnya.

Perlu diketahui, Jaksa peneliti dari Kejari Depok memberikan beberapa catatan untuk dilengkapi penyidik kepolisian. Berdasarkan keterangan Polresta Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto terjerat kasus penyelewengan pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Tapos, pada 2015.

Nur Mahmudi disebut membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. Namun, fakta yang ditemukan, anggaran APBD 2015 itu malah keluar (overlap atau tumpang tindih). Akibat kasus korupsi tersebut, diduga negara mengalami kerugian senilai Rp 10,7 Miliar.(irw)

You may also read!

Pedagang Kemirimuka Depok Banding

DEPOK – Perjuangan pedagang Pasar Kemirimuka, sedikit goyang dalam mempertahankan tanah negara dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Pengadilan

Read More...

Daftar ke RSUD Depok Cukup Via Online

DEPOK – Warga Depok kembali dimanjakan saat membutuhkan layanan RSUD Depok. Kemarin, RSUD yang berada di Kecamatan Sawangan tersebut

Read More...

40 Restoran Belum Bayar Pajak

DEPOK – Bisnis kuliner di Depok meningkat terus dalam tiga tahun terakhir. Namun tak semua pengusaha restoran di kota

Read More...

Mobile Sliding Menu