Pasar Kemirimuka Depok Tidak Bisa Diesekusi

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DRPOK
PEMAPARAN SAKSI AHLI : Dr. Arsyin Lukman saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemkot Depok saat memberikan kesaksian dalam sidang Derden Verzet pasar Kemiri Muka di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (15/10).

DEPOK – PT Petamburan Jaya Raya (PJR) semakin terpojok saja. Kemarin, dalam sidang lanjutan Derden Verzet, sengketa lahan Pedagang Pasar kemirimuka dengan PT Petamburan. Saksi secara terang-terangan menyebut tanah sengketa tersebut milik negara. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli ini, melibatkan Arsyin Lukman Dosen Kenotariatan di Universitas  Indonesia (UI), Universitas Pancasila, dan Universitas Tujuh Belas Agustus.

Dalam persidangan, Arsyin Lukman mengatakan, status lahan Pasar Kemirimuka merupakan lahan milik Negara, eks Hak Guna Bangunan (HGB). Tanah yang terkait dengan tanah negara tidak bisa di eksekusi. Jika ada permasalahan, segera dihadapi dengan yang bersengketa, bagaimana penyelesaiannya. “Ini statusnya tanah milik Negara, eks HGB dari PT Petamburan Jaya,” kata Arsyin Lukman.

Arsyin menyebutkan, HGB maksudnya memanfaatkan tanah dengan pihak lain, dalam hal ini Negara, melalui Pemkot Depok. “Jadi PT Petamburan diberikan HGB untuk membangun Pasar Kemirimuka, tapi status tanah masih milik Negara,” kata Arsyin.

Jika HGB berakhir, otomatis pengelolaan tanah balik ke Negara, tapi bangunan yang diatasnya mengacu pada perjanjian pemohon dan termohon. “Kalau HGB berakhir, ataupun tidak, status tanah tetap milik negara,” papar Arsyin.

Sementara, pembaharuan hak tidak bisa dilakukan selama lahan tersebut sedang bersengketa. “Jika pemkot pernah memblokir, itu dimungkinkan, karena jika ada sengketa, tidak bisa dilakukan pembaharuan hak,” kata Arsyin.

Selain itu, bagi pengembang menurutnya wajib memberikan lahan Fasos Fasum di lingkungan pembangunan. “PT Petamburan sudah memenuhi fasos fasum belum, jika belum pemkot memiliki hak tagih atas fasos fasum di Pasar kemirimuka,” tegasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan hak atas tanah memang milik Negara. Namun, untuk pemanfaatan bangunan harus mengacu pada perjanjian awal antara pemkot dan PT Petamburan. “Kalau bangunan harus mengacu pada perjanjian yang telah berlaku sebelumnya,” papar Arsyin.

Sebelumnya, turut terlawan dua : Pemkot Depok menyerahkan bukti baru. Di hadapan majelis hakim terlawan menyerahkan HGB PT Petamburan telah habis.

Kuasa Hukum terlawan dua, Pemkot Kota Depok, Aji Rachmat menyerahkan bukti baru berupa fotokopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 729/7-32.76/VII/2005, perihal permohonan penjelasan status tanah Pasar Kemirimuka.

Aji menjelaskan, ada Hak Tangguhan No. 2374/1996 atas Hak Guna Bangunan No.68, dan telah dilakukan pemblokiran oleh walikota Depok tanggal 07 Mei 2004. Sedangkan HGB nomor 68 tersebut juga telah berakhir haknya pada 4 Novemver 2008. “Sehingga ha katas tanah hapus dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,” kata Aji kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Selain itu, Aji juga menyerahkan fotokopi surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3273/38.1/VIII/2017 perihal permohonan penangguhan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr.Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 256 K/Pdt/2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 476.PK/Pdt/2013.

Dengan demikian, pihaknya menyatakan terlawan I, dalam hal ini PT Petamburan Jaya, sama sekali belum menyerahkan kewajibannya untuk menyerahkan tanah 2,6 hektar. “Bahwa tanah seluas 2,6 hektar atas nama PT petamburan untuk penggunaan Pasar Depok Lama adalah Aset yang dikuasai oleh Negara, yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Depok,” tutupnya.(rub)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu