Geliat Program Kementerian Sosial, Pelopor Perdamaian Bangkitkan Indonesia Damai

In Politika
Humas Kemensos
DUKUNGAN: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nurul Farijati (jilbab putih) menyematkan Rompi Dukungan Psikososial Kepada salah satu peserta Bimbingan Teknik Pelopor Perdamaian

Kementerian Sosial terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan Tenaga Pelopor Perdamaian agar bisa membangkitkan Indonesia yang damai di seluruh tanah air.

Laporan : Ricky Juliansyah

Upaya yang dilakukan Kemensos adalah memberikan pelatihan bagaimana Pelopor dapat mendeteksi potensi terjadinya konflik di daerah tempat mereka berada. Mereka harus bisa merangkul segala potensi lokal untuk mencegah terjadinya konflik.

Selama empat hari Kemensos melaksanakan kegiatan Pemantapan kepada 425 personel tenaga pelopor perdamaian dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam pemantapan para tenaga pelopor akan dipaparkan bagaimana merespon cepat persoalan sosial yang terjadi serta memahami karakter masyarakat.

“Untuk bisa membangkitkan Indonesia yang damai, pelopor perdamaian dituntut bisa mendeteksi segala potensi yang akan menimbulkan konflik sosial,” tutur Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat.

Bencana sosial yang terjadi di masyarakat mempunyai kompleksitas yang membutuhkan penanganan secara serius karena yang dihadapi adalah manusia. Berbagai kepentingan dan tujuan di masyarakat jika tidak dimediasi akan menimbulkan konflik sosial.

Untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan konflik maka Pelopor Perdamaian dituntut bisa berpikir bukan dari satu sisi dirinya saja melainkan juga berpikir dari sisi kelompok yang dihadapinya.

“Nah ini kan peran ganda. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sebagai pekerja kemanusiaan. Ini harus ditanamkan kepada mereka,” papar Harry.

Keberadaan pelopor perdamaian, diakui Harry masih kurang mengingat luasnya wilayah kerja yang mereka hadapi. Kemensos sendiri mencatat hingga saat ini baru sebanyak 1.454 anggota pelopor perdamaian.

“Dengan jumlah segitu tentu ini masih belum ideal. Idealnya satu kecamatan tiga pelopor perdamaian. Jika di Indonesia ada sekitar 7.000 kecamatan maka idealnya ada 21.000 pelopor perdamaian,” tegasnya.

Kurangnya jumlah Pelopor perdamaian tersebut, selama ini penyelesaian masalah sosial di masyarakat, mereka dibantu oleh pilar-pilar sosial lainnya seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

“Diperlukan kejelian dan inisiatif di tingkat grassroots bagi petugas pelopor perdamaian yang memiliki tanggung jawab dalam pemulihan sosial, upaya reintegrasi, menjaga kerukunan antar kelompok. Kita ingin meningkatkan kompetensi mereka agar lebih mampu menjalankan tugas di bidang pemulihan konflik sosial,” imbuhnya.

Dengan begitu, kata Harry, pemantapan kali ini dilakukan agar para tenaga pelopor perdamaian dapat mengatasi masalah sosial untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tenaga Pelopor Perdamaian dan Petugas Layanan Dukungan Psikososial (LDP) baik kemampuan diri dan mutu jejaringnya dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi di masyarakat.

“Selain itu, sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, pengalaman, dan pengembangan kemampuan teknis,” papar Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nurul Farijati. (*)

You may also read!

Depok Cekal Kucumbu Tubuh Indahku

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Sebelum beras menjadi bubur. Rabu (24/4), Pemkot Depok melayangkan surat keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keladinya, film

Read More...

Walikota Ajak 2.000 Anak Gerimis Telur

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Kota Depok berinisiasi meningkatkan pola pangan dan kecerdasaan tumbuh kembang anak. Caranya, dengan menggaungkan Gerakan Intensif Minum Susu

Read More...

CPNS Dapat Dispensasi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Pendidikan Kota Depok mengeluarkan kebijakan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer K2 guna menuntaskan

Read More...

Mobile Sliding Menu