F-PAN Janji Perjuangkan Aspirasi Ojol

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
AUDIENSI: Anggota Fraksi PAN DPR RI Intan Fauzi (Kiri) dan Sungkono menerima audiensi Perwakilan Ojol Jabodetabek di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI, Rabu (17/10).

JAKARTA – Ojek Online (Ojol) Jabodetabek melakukan audensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di ruang Rapat F-PAN DPR, Rabu (17/10). Kedatangan rombongan ojol tersebut, berkaitan dengan permasalahan transportasi darat berbasis teknologi serta usulan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Perwakilan ojol ini diterima Anggota Komisi V DPR RI FPAN, Sungkono dan Intan Fauzi.

Selama ini, operasional ojol ini tidak dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Untuk itu, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Barat (Jabar) VI Kota Bekasi dan Depok ini berjanji, aspirasi ojol akan diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan revisi UU LLAJ nanti.

“Dasar hukum ojol akan diakomodir dalam pembahasan revisi nanti. Inilah yang perlu kita kawal, sehingga kendaraaan bermotor roda dua bisa masuk dalam defisini angkutan umum. Dengan adanya payung hukum ini maka pengemudi maupun penumpang itu terjamin, baik dari sisi keamanan dan kenyamanan,” ujar Intan kepada Radar Depok.

Seperti diketahui, pasal 47 UU LLAJ menyebutkan, yang termasuk dalam kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Sementara sepeda motor, bukan kendaran umum untuk angkutan penumpang.

Selain itu, Pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan menyebutkan kendaraan bermotor yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang adalah mobil penumpang umum dan bus umum. Dengan demikian, transportasi umum berbasis aplikasi lainnya tidak diperkenankan beroperasi sebagai angkutan penumpang, apalagi barang.

“Jadi, apa yang menimpa driver ojol ini bentuk ketidakhadiran negara dalam memberikan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Intan menyoroti soal relasi pekerjaan antara driver Ojol dan operator. Meski pun ojol memang belum diatur terkait aktifitasnya di jalan raya, tetapi hak dan status antara karyawan dan pengusahanya tetap terikat dalam sebuah payung hukum.

“Jadi, ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi yaitu menyangkut upah, masalah kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dll,” tegasnya.

Senada dengan Intan, Anggota Komisi 5 DPR, Sungkono mengaku siap memasukan usulan ojol dalam revisi UU LLAJ. Untuk itu, dia meminta driver ojol berjuang bersama-sama supaya pemerintah betul-betul berpihak kepada nasib driver ojol ini.

“Jadi, komitmen kami Fraksi PAN memastikan adanya payung hukum yang jelas bagi Ojol ini,” tuturnya.

Kendati demikian, Sungkono mengaku posisi F-PAN bukanlah menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Sisi lain, F-PAN bukan fraksi mayoritas di DPR, sehingga tidak mudah bagi F-PAN dalam mengambil keputusan.

“Tetapi yakinlah, masukan dari rekan-rekan ojol ini akan menjadi bahan pertarungan kami dalam membahas revisi UU Lalulintas nanti,” tegasnya.

Rizal koordinator Ojol yang mewakili dua juta pengemudi Ojol di seluruh Indonesia mengatakan, kebijakan yang dibuat oleh operator tidak memihak pengemudi ojek online meskipun keberadaan ojek online sebagai mitra. Namun, pihak operator tidak mau peduli bahkan banyak kebijakan operator yang menguntungkan perusahaan saja.

“Contohnya, kasus kecelakaan yang menimpa pengemudi online, kesehatan dan kesejahteraan, hampir tidak pernah diperhatikan,” imbuhnya. (cky)

You may also read!

Pedagang Kemirimuka Depok Banding

DEPOK – Perjuangan pedagang Pasar Kemirimuka, sedikit goyang dalam mempertahankan tanah negara dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Pengadilan

Read More...

Daftar ke RSUD Depok Cukup Via Online

DEPOK – Warga Depok kembali dimanjakan saat membutuhkan layanan RSUD Depok. Kemarin, RSUD yang berada di Kecamatan Sawangan tersebut

Read More...

40 Restoran Belum Bayar Pajak

DEPOK – Bisnis kuliner di Depok meningkat terus dalam tiga tahun terakhir. Namun tak semua pengusaha restoran di kota

Read More...

Mobile Sliding Menu