Episode Rasuah Nangka Berlanjut

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
Ilustrasi: Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. 

DEPOK – Bak sinetron berseri, kasus rasuah Jalan Nangka, Kecamatan Tapos akhirnya lanjut kembali. Teranyar kemarin, kasus dugaan korupsi yang disangkakan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Harry Prihanto, pencekalan diperpanjang enam bulan. Di naskah lain, Polresta Depok pun sudah mengembalikana berkas yang sempat dipulangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, per tanggal 4 Oktober 2018 lalu.

Kantor Imigrasi (Kanim) II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, nama Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, sudah masuk di sistem cekal Imigrasi kembali. “Sudah ada di sistem pencegahan ke luar negeri,” ucap Dadan, kepada Radar Depok, kemarin.

Sesuai laporan yang diterima, kata Dadan, kepolisian mencekal Nur Mahmudi Ismail selama enam bulan kedepan. “Saya dapat info dari polisi. Lebih detailnya soal pencegahan ada di Polri,” terang Dadan.

Terpisah, Kabid Humas polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan, penyidik telah meminta perpanjangan masa pencekalan Nur Mahmudi Ismail. Surat pencekalan itu telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis, 18 Oktober 2018.

“18 Oktober surat pencegahan ke luar negeri sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi. (Pencegahan diperpanjang) selama 6 bulan ke depan,” singkat Argo.

Sementara itu, Kasubag Humas Polresta Depok, AKP Firdaus menyebutkan, sejauh ini pelengkapan berkas seperti petunjuk kejaksaan saat berkas dikembalikan, sudah dipenuhi Polresta Depok. “Kami sudah lengkapi dan sudah kami serahkan kembali berkasnya ke Kejaksaan Depok hari ini (kemarin),” tandasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan Polresta Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto, terjerat kasus penyelewengan pengadaan tanah dan pelebaran Jalan Nangka, Tapos, pada 2015.

Nur Mahmudi disebut membuat surat yang membebankan pengembang, untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. Namun, fakta yang ditemukan, anggaran APBD 2015 itu malah keluar (overlap atau tumpang tindih). Akibat kasus korupsi tersebut, diduga negara mengalami kerugian senilai Rp10,7 Miliar.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018. Berkas dua tersangka kemudian dikirimkan Polresta Depok ke Kejari Depok pada 21 September 2018. Merasa ada kekurangan dan harus dilengkapi dalam berkas yang dikirim Polresta Depok. Lalu, Kejari mengembalikan (P19) berkas tersebut kepada Polresta Depok, 4 Oktober 2018. Kasus berlanjut, setelah Polresta Depok mengirimkan ulang berkas yang belum lengkap ke Kejari Depok, Senin (22/10/2018).(irw/rub)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu