DPRD ingin Aset Daerah Didata Secara Online

In Politika
Hasbullah for Radar Depok
RAPAT: Pansus 4 DPRD Jabar tengah membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Umum Energi Daerah

DEPOK – DPRD Jawa Barat sedang menggodok Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2050 serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karenannya, Anggota DPRD Jabar, M Hasbullah Rahmad berharap Raperda nantinya dapat mengelola dan mendata aset daerah secara online

“Kami ke rapat kerja ke pihak terkait ke Raperda ini,” kata Hasbullah kepada Radar Depok, Kamis (11/10).

Untuk pengelolan barang milik daerah (Aset), kata Hasbullah, aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, masuk ke neraca daerah, dan penilaian BPK ke pemerintah daerah salah satunya sehatnya aset.

“Aset menjadi ekual dengan kemampuan keuangan daerah karena ada nilainya,”

Kaitan dengan aset, sambung Hasbullah, DPRD Jabar ingin ada yang mendata, mengelola dan mengatur. Jadi tidak hanya mencatat, tapi aset yang tidak bermasalah diamankan dan aset yang bermasalah bisa diselesaikan, baik yang tidak ada surat atau dikuasai pihak lain, maupun juga untuk mengatur pemanfaatan aset.

“Aset ini bisa dikerjasamakan antara Pemda dan pihak ketiga, karena kalau aset itu dimanfaatkan, akan ada pendapatan daerah, walaupun nilainya tidak besar, tapi nilai aset itu sendiri tidak hilang, kita atur juga pemanfaatan aset. Jadi aset tersebut bisa disewakan ke pihak ketiga. Sebab, pemprov sendiri memiliki banyak aset, seperti hotel, lapangan golf, bidang tanah yang banyak,” terangnya.

Pihaknya juga ingin aset dapat dikelola secara online, jadi nanti akan tahu mana aset yang mengalami penyusutan seperti kendaraan dinas, dan aset yang mengalami peningkatan tiap tahun seperti tanah, karena NJOP akan naik.

“Kalau itu sudah dilakukan secara online, maka kita bisa mengetahui, perkembangan tiap tahun harta kekayaan daerah yang dimiliki Pemprov. Serta, dapat mereduksi penyerobotan lahan pemerintah oleh pihak lain, karena sudah terdata secara online,” tuturnya

Hal ini penting, agar tidak bermasalah. Karena di Jabar ada beberapa aset yang secara fisik dikuasai, tetapi lahan itu belum bersertifikat, atau sebaliknya ada lahan yang dimiliki pemerintah, tapi sertifikatnya secara fisik dikuasai pihak lain.

“Hal-hal ini harus segera kita selesaikan, agar nilai ekonomi dari aset tersebut muncul dalam neraca daerah, di APBD tiap tahun,” pungkasnya.

Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan usulan dari Pemprov Jabar, ditargetkan selesai 19 Oktober 2018. (cky)

You may also read!

Disdukcapil Kota Depok Bakar 30 Ribu Blangko e-KTP Rusak

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memusnahkan 30 ribu blangko Elektronik KTP di Balaikota Depok,

Read More...

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Disdagin Depok Operasi Pasar

DEPOK – Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI)

Read More...

NU Depok Serukan Perkuat Kebinekaan

DEPOK – Plt Ketua PC NU Kota Depok, Ahmad Solechan menyerukan ajakan untuk memperkuat kebinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Read More...

Mobile Sliding Menu