Dosen FKUI Minta IDI Daftar Badan Hukum

In Utama
JAWA POS
KETERANGAN PERS: Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Judilherry Justam (berbaju biru) ketika memberikan keterangan pers terkait persoalan IDI di Jakarta, kemarin.

DEPOK – Sejumlah dokter mengajukan gugatan terhadap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI). Salah satunya Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Judilherry Justam.

Judilherry mengatakan, gugatan ini dilakukan karena IDI disebutnya tidak mendaftarkan organisasinya sebagai badan hukum.

“PB-IDI telah melanggar ketentuan UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM,” kata Judilherry, Jumat (19/10).

Mantan Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini mengungkapkan, telah melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum.

“Misalkan IDI tidak memiliki status badan hukum sejak tahun 2009, apa yang terjadi kalau ada masalah hukum?. IDI juga tidak punya pengawas, undang-undang keormasan menuntut bahwa perkumpulan, yayasan itu harus ada pengawas internal, IDI tidak punya, siapa yang koreksi kalau IDI tidak punya?,” sebutnya.

“Yang utama, IDI itu tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Dokter Layanan Primer dan Uji Kompetensi dokter yang namanya UKMPPD, itu uji kompetensi dokter yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Judelherry, gugatan hukum yang dilayangkan ke pengadilan adalah langkah terakhir yang dapat dilakukan demi perubahan positif organisasi kedokteran. Dia menegaskan, tujuan dari gugatan ini semata hanya untuk perbaikan internal organisasi.

Menanggapi hal ini, Sekjen IDI Adib Khumaidi mengatakan bahwa gugatan ini merupakan yang kedua kalinya dilayangkan. Pada gugatan pertama, kata Adib, penggugat kalah.

“Hampir sebagian besar isi pengajuan gugatan sama dengan uji materi yang pertama,” ujar Adib ketika dihubungi JawaPos.com.

Masalah, lanjut Adib, sejatinya lebih bersifat internal organisasi. “Semestinya bisa disampaikan melalui mekanisme organisasi seperti muktamar, rapat pleno, dan sebagainya,” pungkasnya. (JPC)

You may also read!

Pedagang Kemirimuka Depok Banding

DEPOK – Perjuangan pedagang Pasar Kemirimuka, sedikit goyang dalam mempertahankan tanah negara dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Pengadilan

Read More...

Daftar ke RSUD Depok Cukup Via Online

DEPOK – Warga Depok kembali dimanjakan saat membutuhkan layanan RSUD Depok. Kemarin, RSUD yang berada di Kecamatan Sawangan tersebut

Read More...

40 Restoran Belum Bayar Pajak

DEPOK – Bisnis kuliner di Depok meningkat terus dalam tiga tahun terakhir. Namun tak semua pengusaha restoran di kota

Read More...

Mobile Sliding Menu