Awas Korupsi Nangka Berujung SP3

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BELUM SIDANG : Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail usai diperiksa penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polresta Depok, dalam kasus dugaan korupsi proyek lebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos.

DEPOK – Berkas dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan tapos, milik Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto tak ada juntrungannya. Cuma mondar-mandir di Polresta Depok, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, dan balik lagi ke Polresta Depok. Akhirnya, sebagian pihak khawatirkan berkas tersebut nantinya berujung SP3 alias dihentikan. Setelah dinyatakan P19 oleh Kejari Depok pada Rabu (3/10) lalu. Kini berkas tersebut mengendap di Polresta Depok.

Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Profesor Asep Warlan Yusuf mengkritisi, kasus yang menjerat mantan Walikota Depok, dan Sekda Kota Depok. Menurutnya, Polisi harus lebih teliti dalam menyiapkan berkas sebelum dilimpahkan ke Kejari. Pasalnya, kelengkapan berkas sangat dibutuhkan dalam tahapan hukum selanjutnya.

“Secara aturan memang diperbolehkan mengembalikan berkas ke Polisi, tapi kan seharusnya jangan sampai terjadi,” ujar Prof Asep hanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sebagai bentuk kepastian hukum, aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut juga harus bekerja maksimal, dan terbuka. “Harus terbuka, karena ini kan masalah kepentingan masyarakat luas. Semua berhak mengetahui prosesnya, sesuai dengan undang-undang keterbukaan publik,” papar Prof Asep.

Dia juga menekankan, jangan sampai kasus tersebut di SP3. Meskipun penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. “SP3 hanya bisa dilakukan jika terjadi nebis in idem atau seseorang tidak boleh dituntut dua kali. Karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tersangka meninggal dunia,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kejari Depok, Sufari mengatakan, berkas dari tim penyidik Polresta Depok sebelumnya sudah diterima. “Setelah diterima dan diteliti, ternyata sudah P-19 dan harus dikembalikan lagi ke tim penyidik Tipikor Polres Depok dari tim Kejari Depok. Ini dikarenakan masih kurang lengkap dan harus dilengkapi,” ucapnya.

Dia mengatakan, setelah berkas diserahkan seminggu lalu oleh tim Tipikor Polres Depok ke Kejari Depok. Kemudian diteliti serta diperiksa berkas oleh tim bidang Pidana Khusus Kejari Depok. Terpaksa dikembalikan lagi, karena masih ada kekurangan data dalam pemberkasan untuk dilengkapi kembali.

Pihaknya memang telah mengembalikan berkas tersebut ke tim Tipikor Polres Depok, untuk dilengkapi berkas kedua tersangka dugaan korupsi pembebasan Jalan Raya Nangka senilai Rp10 miliar lebih. “Kami tunggu saja hasil perbaikan berkas dari tim Tipikor Polres Depok,” terangnya.

Terpisah, Kapolresta Depok, Kombes Didik Sugiarto menuturkan, mohon doanya agar cepat selesai. Intinya, saat ini Polresta Depok terus melengkapi berkas. “Jika sudah lengkap kami akan kembalikan ke Kejari, kemudian penyidik. Intinya saat ini penyidik terus menindaklanjuti dari JPU,” paparnya.

Didik kembali menegaskan, meminta doa restunya kepada masyarakat agar kelengkapan berkas itu dapat cepat selesai.(rub)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu