3.200 Guru Honor di Depok Mogok Ngajar

In Metropolis

DEPOK – Pagi ini, ratusan guru honorer si-Kota Depok ontrog gedung DPRD Kota Depok, di Jalan Boulevard, Grand Depok City. Ribuan guru tersebut menuntut Permenpan Nomor 36 Tahun 2018, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018.

“Guru honorer kompak untuk merebut hak pengakuan dari pemerintah pusat,” kata Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Depok, Nur Rambe kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Rambe mengatakan, demo ini berskala Nasional, aksi tersebut dilakukan oleh guru honorer se-Indonesia mulai Senin (15/12) sampai Rabu (31/10) yang dilaksanakan masing-masing kabupaten/kota.

Pemilihan lokasi di Kantor DPRD Kota Depok, lantaran disana dianggap wadah untuk menyambung lidah guru honorer sebagai warga negara dan sebagai regulasi hukum, sebagai jembatan suara guru honorer.

“Karena itu kami pilih Kantor DPRD Depok. Aksi ke Jakarta itu ongkosnya mahal, saya rasa tidak ada yang salah dalam hal itu, masak kami harus keluar wilayah Depok dan aksi di Cianjur misalnya kan gak lucu,” kata Rambe.

Program pun sudah diatur, hari pertama di Gedung DPRD Depok. Selanjutnya mogok mengajar, bukan mangkir hadir. Walau banyak yang mangkir itu tergantung Kepala Dinas Pendidikan menyikapinya.

Rambe menyatakan, untuk guru honorer di Kota Depok mencapai 3.200 orang, bisa dikatakan gaji saat ini lumayan dibanding daerah lain, yang rata-rata dibawah Rp1 juta. “Makanya kami melakukan aksi sekaligus deklarasi mogok nasional yang dimulainya aksi mogok moral hari itu,” katanya.

Dia mengatakan, mogok diperboleh berdasarkan UU selama hak dasar pekerja/guru tidak terpenuhi. Yang pastiaksi demo ini, bukan melawan pemerintah Kota Depok, tapi pihaknya melakukan ini secara Nasional.

“Kalau berdasarkan diskusi korda beberapa waktu lalu, sekitar 300 guru honorer yang beraksi. Tapi kita lihat nanti, karena kepala sekolah dan PGRI sudah intervensi. Tapi menurut kordanya tetap jalan,” terang Rambe.

Rambe menambahkan, untuk pihak yang melakukan intimidasi baik organisasi perangkat daerah maupun yang dari organisasi profesi. Pihaknya akan melakukan somasi, namun aksi besok harus berjalan dulu. “Insya Allah kami akan somasi, tapi nanti. Biarkan mereka para intimidator berbuat seenaknya dengan bentuk surat yang sudah kami pegang, serta edaran melalui WA,” tegasnya.

Sementara itu, menurut anggota Komisi D, DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah mengatakan, pemerintah harus melihat ke bawah. Terlebih bagi guru honenrer yang telah lama mengabdi di sekolah.

Seharusnya pemerintah harus melakukan semacam fit and propertest  bagi guru honorer yang telah mengabdi. “Kita perlu mengakomodir, guru honorer yang telah mengabdi, rekrutmen K1 dan K2 juga kan belum selesai,” kata Lahmudin.

Dia mengatakan guru yang tua, bukan berarti tidak berkualitas, tapi dia telah mengabdi pada dunia pendidikan. “Jangan semuanya diambil dari jalur tes CPNS, perlu ada seleksi tingkat kota untuk memberi penghargaan bagi pahlawan pendidikan yang sudah lama mengabdi,” ujar Lahmudin.(rub)

You may also read!

Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

DEPOK – Pemkot Depok tidak diam dalam memperjuangkan Pasar Kemirimuka. Pasca putusan sidang Derden Verzet sengketa lahan Pasar Kemirimuka,

Read More...

Cuaca Buruk, Harga Beras di Depok Naik

DEPOK – Cuaca buruk di sejumlah daerah, berdampak pada kenaikan harga beras di Kota Depok. Meski tidak begitu besar,

Read More...

TMMD Ke-103 Depok Rampung

DEPOK – Kurang lebih 30 hari pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103, di Kecamatan Cipayung, resmi selesai

Read More...

Mobile Sliding Menu