Satu ASN Depok Akan Dipecat

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAKTIFITAS : Sejumlah ASN saat beaktifitas di kawasan Kantor Balaikota Depok.

DEPOK – Menindaklanjuti kesepakatan bersama menteri, yang tertuang dalam surat Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018. Kemarin, Badan Kepegawain Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, memastikan akan memecat satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terjerat kasus.

Sekretaris BKPSDM Depok, Mary Liziwati mengatakan, ada satu ASN yang akan diberhentikan, karena terjerat kasus. Tapi masih menunggu inkrah dan salinan keputusannya pengadilan. Jika sudah maka status PNS akan dicopot atau diberhentikan dan secara otomatis gaji akan distop.

“Hanya satu orang, itu pun masih menunggu inkrah. Kalau sudah ada ya diberhentikan dan gaji distop,” ucap Mary, kepada Radar Depok, kemarin.

Menurut dia, penegasan ini sesuai sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017. Mary menjelaskan, seseorang ASN menjadi tersangka tapi belum ditahan masih menerima gaji 100 persen. Sedangkan, sudah ditahan dan belum inkrah statusnya diberhentikan sementara dan mendapatkan gaji 50 persen.

Hal ini, juga dialami mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, yang terjerat kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Yang bersangkutan, tetap dapat gaji dari negara. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017.

Mary mengatakan, sesuai aturan ASN yang terjerat hukum dan ditahan hingga diberhentikan sementara masih menerima gaji. “Sesuai PP masih menerima gaji 50 persen,” ucap Mary.

Apa bila PNS dinyatakan sebagai terpidana, jelas dia, dengan pidana penjara paling singkat dua tahun. Dia (Harry) telah dikenakan pemberhentian sementara terlebih dahulu, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana pada saat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat namun masih mendapat hak kepegawaiannya,tanpa jaminan pensiun.

Namun, apabila PNS dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun. Karena melakukan tindak pidana tidak berencana sebelumnya.

Kata dia, bersangkutan telah dikenakan pemberhentian sementara terlebih dahulu (ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana) pada saat mencapai Batas Usia Pensiun. “Maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat namun masih mendapat hak kepegawaiannya, dengan jaminan pensiun,” ungkap dia sesuai PP 11 Tahun 2017.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendatangani kesepakatan bersama.

Bukti itu tertuang dalam, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang, Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Sejauh ini, berdasarkan data BKN terdapat 2.357 PNS koruptor  diberikan keluluasaan bergerak baik di provinsi, pemkot hingga level kabupaten, serta Kementerian/Lembaga di pusat. Dalam data tersebut, Jawa Barat (Jabar) berda diurut kedua, dengan 193 ASN, dengan rincian 24 orang dari pemerintah provinsi dan 169 orang dari pemerintah kabupaten/kota.(irw)

You may also read!

SMK Arrahman Lepas 323 Siswa

PELEPASAN DAN PERPISAHAN: Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Arrahmaniyah menggelar pelepasan dan perpisahan Peserta Didik Kelas Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019,

Read More...

Awas Kabel Listrik Menjuntai

WASPADA : Kabel PLN lunglai di Jalan Naman Iskandar Cakra Limo Kelurahan/Kecamatan Limo, kemarin. Foto : SANI/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK-Petugas

Read More...

Giant Express Cinere Ludes

RAMAI: Warga berbondong-bondong berburu diskon di Giant Express Cinere mall, kemarin. Foto : RUBIAKTO/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK-Memanfaatkan Giant yang akan

Read More...

Mobile Sliding Menu