Satu ASN Depok Akan Dipecat

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAKTIFITAS : Sejumlah ASN saat beaktifitas di kawasan Kantor Balaikota Depok.

DEPOK – Menindaklanjuti kesepakatan bersama menteri, yang tertuang dalam surat Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018. Kemarin, Badan Kepegawain Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, memastikan akan memecat satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terjerat kasus.

Sekretaris BKPSDM Depok, Mary Liziwati mengatakan, ada satu ASN yang akan diberhentikan, karena terjerat kasus. Tapi masih menunggu inkrah dan salinan keputusannya pengadilan. Jika sudah maka status PNS akan dicopot atau diberhentikan dan secara otomatis gaji akan distop.

“Hanya satu orang, itu pun masih menunggu inkrah. Kalau sudah ada ya diberhentikan dan gaji distop,” ucap Mary, kepada Radar Depok, kemarin.

Menurut dia, penegasan ini sesuai sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017. Mary menjelaskan, seseorang ASN menjadi tersangka tapi belum ditahan masih menerima gaji 100 persen. Sedangkan, sudah ditahan dan belum inkrah statusnya diberhentikan sementara dan mendapatkan gaji 50 persen.

Hal ini, juga dialami mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, yang terjerat kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Yang bersangkutan, tetap dapat gaji dari negara. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017.

Mary mengatakan, sesuai aturan ASN yang terjerat hukum dan ditahan hingga diberhentikan sementara masih menerima gaji. “Sesuai PP masih menerima gaji 50 persen,” ucap Mary.

Apa bila PNS dinyatakan sebagai terpidana, jelas dia, dengan pidana penjara paling singkat dua tahun. Dia (Harry) telah dikenakan pemberhentian sementara terlebih dahulu, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana pada saat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat namun masih mendapat hak kepegawaiannya,tanpa jaminan pensiun.

Namun, apabila PNS dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun. Karena melakukan tindak pidana tidak berencana sebelumnya.

Kata dia, bersangkutan telah dikenakan pemberhentian sementara terlebih dahulu (ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana) pada saat mencapai Batas Usia Pensiun. “Maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat namun masih mendapat hak kepegawaiannya, dengan jaminan pensiun,” ungkap dia sesuai PP 11 Tahun 2017.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendatangani kesepakatan bersama.

Bukti itu tertuang dalam, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang, Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Sejauh ini, berdasarkan data BKN terdapat 2.357 PNS koruptor  diberikan keluluasaan bergerak baik di provinsi, pemkot hingga level kabupaten, serta Kementerian/Lembaga di pusat. Dalam data tersebut, Jawa Barat (Jabar) berda diurut kedua, dengan 193 ASN, dengan rincian 24 orang dari pemerintah provinsi dan 169 orang dari pemerintah kabupaten/kota.(irw)

You may also read!

Awas Korupsi Nangka Berujung SP3

DEPOK – Berkas dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan tapos, milik Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto tak ada

Read More...

MR-ORI Depok di Bawah Target Kemenkes

DEPOK– Cakupan imunisasi measle-rubella (MR) dan outbreak response imunization (ORI) difteri 3 di Kota Depok, masih di bawah target

Read More...

Sehat Dimulai dari Cuci Tangan

DEPOK – Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Selasa (16/10), Walikota Depok Mohammad Idris, Dinas Kesehatan (Dinkes)

Read More...

Mobile Sliding Menu