Ratusan Kendaraan di Depok Tak Lolos Uji KIR

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAAR DEPOK
PEMERIKSAAN KENDARAAN : Petugas melakukan pemeriksaan saat uji KIR kendaraan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Jalan Perhubungan, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, kemarin.

DEPOK – Pada pelaksanaan uji kendaraan bermotor alias KIR sepanjang Januari hingga Agustus 2018, ada ratusan kendaraan yang tidak lolos uji KIR. Penyebabnya bermacam-macam, di antaranya usia ekonomis kendaraan angkutan umum lebih dari 18 tahun, dan kondisinya tidak laik jalan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Depok Hadian Suryana mengatakan, kendaraan yang tidak lolos uji KIR selama 2018 yaitu 176 kendaraan angkutan perkotaan (Angkot), truk, serta angkutan barang.

Perlu diketahui, uji KIR ini guna pemenuhan terhadap persyaratan teknis bagi setiap kendaraan agar laik jalan. Meski begitu, pada tahun ini Dishub menargetkan 42.552 kendaraan melakukan uji KIR. Dari target tersebut baru tercapai 46,769 persen.

“Sekitar 19.901 kendaraan yang telah diuji KIR,” tutur Hadian kepada Radar Depok, kemarin (14/9).

Hadian menegaskan, uji KIR diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Yaitu enam bulan sekali kendaraan di uji KIR. Jika tidak, pemilik kendaraan dikenakan denda dua persen dari pokok pembayaran retribusi uji KIR. “Kendaraan pribadi tidak wajib untuk diuji KIR,” kata dia.

Guna mencegah kecelakaan lalu lintas, Hadian berharap semua pemilik kendaraan melakukan uji KIR. Ini juga sebagai pelayanan kenyamanan dan keamanan konsumen yang menyewa kendaraan, seperti bus dan lainnya.

“Kita harus belajar dari kecelakaan lalu lintas yang sudah terjadi. Perlu kesadaran pemilik kendaraan menguji KIR dan merawat kendaraanya,” kata dia.

Sebelumnya, guna mencegah peristiwa kecelakaan bus maut terulang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta lebih tegas menerapkan peraturan bagi para pengelola PO Bus.

Analisis Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Soetijowarno menegaskan, Kemenhub perlu memiliki pusat informasi PO bus pariwisata yang mudah diakses bagi calon pengguna bus maupun event organizer.

“Status PO bus wisata itu harus jelas. Informasi di Kemenhub bisa berupa nama perusahaan, alamat, pemilik, izin operasi, KIR terakhir, dan lainnya demi keselamatan pengguna kendaraan,” ucap Djoko.

Penanganan bus wisata lanjut Djoko, tidak banyak berubah sejak terjadi kecelakaan bus wisata yang menghebohkan di kawasan Puncak, Bogor, tahun lalu.

Selain itu, terakhir kecelakaan bus pengangkut rombongan karyawan PT. Catur Putra Jaya di Jalur Cikidang, Kampung Bantar Selang, Kabupaten Sukabumi yang menewaskan 21 penumpangnya, dan belasan lainnya luka berat dan ringan.

“Padahal, sudah ada usulan diberikan kala itu untuk membuat informasi khusus tentang bus wisata,” terangnya.

Djoko menyarankan, Kemenhub harus bisa bekerjasama dengan Kemendagri dan Kementerian Pariwisata gencar sosialisasi pusat informasi bus wisata yang mudah diakses calon pengguna bus. Hal tersebut agar kecelakaan serupa tidak terulang. (irw)

You may also read!

Tersangka Curanmor di Depok Tewas di Hotel Prodeo

DEPOK – Ternyata Hotel Prodeo Polresta Depok sangat angker bagi tahanan. Tersangka Yulius Lucas Tahapary alias Ulis, yang terjerat

Read More...

8.243 Pengendara Ditilang

DEPOK – Ternyata pengguna kendaraan di Kota Depok belum terlalu patuh akan aturan. Faktanya, selama operasi zebra sedari 30

Read More...

Kontraktor Rusak Taman Pipit Depok

DEPOK – Akibat tidak berkordinasi sejak awal, akhirnya seluas 20 meter Taman Pipit rusak. Kuat dugaan taman yang terletak

Read More...

Mobile Sliding Menu