PPP Depok Haramkan Money Politik Terutama untuk Bacaleg

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
KONSOLIDASI: Pengurus DPC PPP Kota Depok saat menggelar Rakorcab DPC PPP Kota Depok di Tirta Rasa Jalan Raya Muchtar Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan.

DEPOK – Jelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2019, DPC PPP Kota Depok mengingatkan Bacaleg-nya untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan money politik sebelum, saat dan sesudah masa kampanye atau pada saat sosialisasi ke masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 DPC PPP Kota Depok Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Mazhab HM saat dijumpai Radar Depok, Senin (17/9).

“Perbuatan atau kegiatan politik uang tentu hukumnya diharamkan karena ada perbuatan suap yang bisa mencederai demokrasi kita,” kata Mazhab kepada Radar Depok.

Hal tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 286 terdapat point pasangan calon, calon anggota DPR, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye dan atau tim kampanye dilarang dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaran pemilu dan/atau pemilih.

“Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif, pembatalan sebagai pasangan calon serta status caleg. Itu pelanggarannya yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Meski diberikan sanksi tidak menggugurkan sanksi pidananya,” papar Mazhab.

Sedangkan, pada pasal 523, dijabarkan Mazhab bahwa setap pelaksana, peserta atau tim kampanye Pemilu yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalam kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung bisa dipidana dengan ancaman penjara dua tahun dan denda Rp24 juta.

“Saat hari pemungutan suara pun mereka yang melakukan money poltik dapat dikenakan pidana tiga tahun dan denda Rp36 juta,” terang Mazhab.

Kemudian, yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya,  secara langsung atau tidak langsung bisa dipidana dengan ancaman penjara empat tahun dan denda Rp48 juta

Karenanya, legislator di DPRD Kota Depok ini meminta kepada seluruh bacaleg untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran, terlebih sampai melakukan money politik.

“Ketua DPC, Qonita selalu berpesan untuk meraih kemenangan bermartabat dengan cara-cara yang bermartabat. Karenanya, kami selaku pengurus DPC selalu mengingatkan kepada bacaleg,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat Pilgub Jabar 2018, Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Luthfiyah menegaskan pihaknya ingin bersaing sehat, bermartabat dan mengedepakan etika. Demikian juga untuk Pileg 2019.

“Makanya, Kami dari PPP mengedepankan proses kampanye, beretika, bermartabat dan baik. Kemenangan yang diraih pun bermartabat,” ucap Qonita. (cky)

You may also read!

12 Rumah di Depok Tersapu Beliung

DEPOK – 12 bangunan rumah warga di Kampung Bojong RT05/19, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, porak-poranda disapu angin puting beliung,

Read More...

Anggota Pramuka SWK Bantu Program TMMD di Depok

DEPOK – Sebanyak 12 anggota pramuka yang tergabung dalam Saka Wira Khartika (SWK) Kota Depok membantu personel Satuan Tugas

Read More...

44 Tim Adu Kuat di Piala PP Sukmajaya

DEPOK – 44 tim dari berbagai kategori akan beradu menjadi yang terbaik di kompetisi futsal yang diselenggarakan PAC Pemuda

Read More...

Mobile Sliding Menu