PK Golkar Kota Depok: Pengurus Sunat Dana Saksi Pilgub, DPD Bakal Pecat Dua Kader

In Utama
RAMA SAKTI/RADAR DEPOK
GALANG KEKUATAN: Ketua PK, Sekretaris, kader, hingga tokoh Golkar Depok mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan DPD Golkar Depok.

DEPOK – Gaduh di tubuh DPD Partai Golkar Kota Depok kian memanas. Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kota Depok dan Sekretaris serta pengurus DPD Golkar Depok, saling buka aib. PK buka suara ihwal adanya pemotongan dana saksi Pilgub Jawa Barat 2018. Sementara,  pengurus akan memecat  dua anggota Fraksi Partai Golkar Kota Depok, yang telah melakukan tindakan indisipliner, tidak loyal terhadap pimpinan.

Tuti Alawiyah, Ketua PK Cilodong membenarkan dana saksi Pilgub Jabar yang di dapat dari DPD Golkar Depok hanya Rp20 ribu. Awalnya, Tuti mempercayai dana saksi tersebut. “Di Cilodong ada 152 TPS (tempat pemungutan suara). Saya hanya dikasih dana saksi dari DPD Rp5.200.000,” kata Tuti kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Jika benar dana saksi yang didapat per TPS adalah Rp100 ribu, seharusnya PK Cilodong menerima Rp15.200.000. Tuti yang bekerja siang hingga malam untuk mengkampanyekan pasangan cagub Dedi Mizwar dan cawagub Dedi Mulyadi, mengaku kecewa atas kesewenang-wenangan pengurus DPD Golkar Depok yang ‘menyunat’ dana saksi. “Lah ini mah harusnya (DPD Golkar Depok) nambahin, bukan malah motong. Saya sebagai Ketua PK kerja siang-malam nggak habis pikir,” selorohnya.

Persoalan tidak sampai di situ. Tuti mengaku, pernah dipecat oleh pengurus DPD Golkar Depok sebagai Ketua PK hanya alasan ikut menghadiri sosialisasi empat pilar anggota DPR RI, Wenny Haryanto. “Gua juga dipecat. Masak cuma dateng ke acaranya Bu Wenny langsung dipecat. Ini kan namanya pengurus DPD sudah keterlaluan,” katanya.

Sebagai Ketua PK, Tuti sudah tidak mempercayai kepemimpinan pengurus DPD Golkar Depok yang dipimpin Farabi A Rafiq. “Harus secepatnya Musdalub. Farabi sudah nggak pantas mimpin Golkar Depok. Seorang ketua partai besar memimpin semaunya,” umpatnya.

Tuti bahkan, selama kampanye Pilgub Jabar tidak pernah melihat Farabi mengkampanyekan Dedi Mulyadi. “Saya nggak pernah lihat dia sosialisasi ke masyarakat. Jangankan sosialisasi, turun saja nggak,” tandasnya.

Pernyataan serupa dilontarkan Sekretaris PK Sukmajaya, Endang Supena. Endang menyebut dana saksi diambil langsung oleh Sekretaris DPD Golkar Depok, Dindin Syafrudin dan salah satu pengurus, di DPD Jabar. “Semua PK (dana saksi) dipotong. Di wilayah saya, Kelurahan Cisalak ada 403 TPS. Dikalikan saja 403 x 80.000,” kata Endang.

Sejak masuk jadwal kampanye pilgub, Endang menilai pengurus DPD Depok tidak punya itikad memenangkan Dedi Mizwar-Dedi Mulyadi. Apalagi, kata dia, Dedi Mulyadi notabene Ketua DPD Golkar Jabar yang seharusnya didukung sekuat tenaga. “Ini malah uang ketuanya sendiri yang disikat. Justru harusnya DPD Depok berkorban, membantu dana kampanye,” kata Endang.

Suara lantang ikut dikatakan Sekretaris PK Cilodong, Helmia M. Dia mendapat keterangan terkait pemberian dana saksi sebesar Rp20 ribu dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Depok, Poltak Hutagaol. “Pada saat bertemu di DPD Golkar, saudara Poltak Hutagaol bercerita pemberian uang saksi dari DPD Golkar Kota Depok itu adalah benar sebesar Rp20 ribu per TPS,” tutur Helmia.

Ia memang berbicara apa adanya mengenai uang saksi, apa yang ia buat dan disampaikan ke tim investigasi DPD Golkar Jawa Barat merupakan realita tanpa dikurangi atau dihilang-hilangkan. “Tapi setelah dikonfirmasi ke DPD Jabar sendiri uang yang diberikan untuk saksi sebesar Rp100 ribu. Itu jauh dari apa yang kami terima dan dijelaskan oleh Poltak Hutagaol,” tegas Helmia.

Terpisah, di Kantor DPD Golkar Depok Jalan Boulevard GDC, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok, Dindin Syafrudin menegaskan, akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Depok. “Kami juga akan membatalkan pencalegan keduanya di Kota Depok,” kata Didin Syafrudin kepada Harian Radar Depok di lokasi.

Sementara soal musdalub, menurut Dindin hingga saat ini DPD Partai Golkar Kota Depok belum pernah menerima surat dari DPD Jawa Barat, terkait yang disampaikan oleh Juanah Sarmilih pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dan beredar juga di media masa. Karena ada mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh untuk pelaksanaan Musdalub paling tidak ada prilaku, dedikasi, loyalitas dan prilaku tercela (PDLT) yang dilanggar. Kalaupun ada indikasi pelanggaran, maka yang bersangkutan dipanggil untuk konfirmasi oleh DPD Jabar terkait hal tersebut.

Dia juga membantah semua PK meminta musdalub, kenyataan hanya segelintir orang yang tidak jelas mengatasnamakan PK. Sehingga membuat keruh suasana. Padahal, Partai Golkar Depok sebenarnya baik-baik saja, yang sedang fokus menghadapi pileg dan pilpres 2019 dalam keadaan solid dibawah kepemimpinan Farabi.

“Jelas segelintir orang itu tidak mencintai partai Golkar yang sedang berjuang memenangkan pemilu di Kota Depok. Bila memang ada pelanggaran maka akan ditunjuk seorang Plt yang akan bertugas memimpin DPD Partai Golkar sampai terpilihnya ketua DPD definitif,” tandas Dindin dalam keterangan persnya.(ram/cky/rub)

You may also read!

Asep Kalap Lihat Paha Bule, Pemerkosa-Pencuri WNA Jerman di Depok Ditangkap

DEPOK – Asep Maulana sudah mengenakan kaos berwarna orange dengan tulisan tahanan, saat masuk hotel prodeo Polresta Depok. Pria

Read More...

Tujuh Rumah Gedong Numpang Listrik, Developer Aruba Residence Depok Putus Aliran

DEPOK – Entah apa permasalahannya sampai-sampai developer Aruba Residence berbuat tega seperti ini. Selama sembilan hari, tujuh rumah mewah

Read More...

Sehari 60 Orang Buat Kartu Kuning

DEPOK – Selain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ternyata, pemohon pembuatan Kartu Kuning atau AK1 juga mengalami peningkatan   kemarin.

Read More...

Mobile Sliding Menu