Perlu Sosialisasikan Track Record Caleg

In Utama
Dirga Ardiansa, Pengamat Politik Universitas Indonesia

DEPOK – Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legilatif (Caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sehingga MA memperbolehkan mantan napi mendaftarkan diri sebagai Caleg. Keputusan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Bagaimana menurut pengamat politik terkait hal ini. Berikut hasil wawancara wartawan Radar Depok Nur Aprida Sani dengan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Dirga Ardiansa.

Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait Keputusan MA soal dibolehkannya eks napi koruptor Nyaleg?

Kalo buat saya sangat menyayangkan bagaimana MA mengambil keputusan itu. Buat saya Peraturan KPU yang melarang napi koruptor untuk mencalonkan anggota legislatif sudah tepat. Tetapi di sini konteks pengambil keputusan di bawah UU adalah ranahnya MA, lembaga seperti KPK harus menghargainya kalau dalam segi hukum.

Kalau Dari Sisi Politik Seperti Apa?

Dari sisi politik masih bisa diperdebatkan. Sebenarnya dalam konteks politik, yang namanya representasi antara wakil-perwakil (pencalegan) kuncinya sebenarnya di fungsi legislatif itu, untuk memastikan alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat dalam kontek budgeting APBN/APBD. Tetapi di sini mereka malah menyalahgunakan mandat yang sudah diberikan tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi adalah sebuah dosa yang paling besar, dan itu harusnya jangan dibiarkan napi koruptor diperbolehkan mencalonkan.    

Lalu, Langkah Yang Harusnya Dilakukan?

Dalam konteks seperti sekarang ini, dalam ilmu politik yang harus dilakukan adalah memberikan tekanan kepada partai untuk tidak mencalonkan nama eks koruptor ke dalam daftar Caleg. Walaupun hukum sudah diputuskan, kita harus memberikan pressure dari gerakan masyarakat sipil, pegiat pemilu, termasuk KPU, DKPP, dan Bawaslu untuk mengimbau agar partai tetap beritikad baik dengan tidak memasukkan nama yang terindikasi track record korupsi. Harus terus dilakukan intervensi politik kepada partai politik (Parpol).

Apakah Keputusan MA Ini Dapat Meruntuhkan Martabat Legislatif?

Ini kan masih dalam tahap pemindahan kategori pencalonan yang memperbolehkan napi koruptor. Ini pun juga masih bisa tidak mungkin terjadi. Kalau dari bayangan hukum, semua orang berhak mencalonkan tapi itu hak untuk dipilih. Berbeda perspektif ketika posisi untuk memilih, bisa saja mereka (napi koruptor) tidak dipilih oleh para pemilih yang cerdas. Untuk itu diperlukan langkah kedua setelah pressure ke Parpol harus ada penekanan kepada masyarakat melalui pendidikan politik. Yaitu, ada kampanye sosialisasi dan pemberian informasi terkait track record Caleg tersebut. Jadi punya beberapa filter walaupun ada payung hukumnya (keputusan MA).

Apa Tindakan Tersebut Dapat Mencederai Putusan MA?

Jelas tidak dong. Dalam hukum persepektifnya hak seorang napi koruptor yang juga warga negara tetap diperbolehkan untuk mencalonkan karena kesepakatan Undang-undang. Tetapi tidak melanggar juga perspektif pemilih yang mendorong dirinya untuk tidak memilih koruptor. Semuanya sah-sah saja, tidak masalah. (san)

You may also read!

Awas Korupsi Nangka Berujung SP3

DEPOK – Berkas dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan tapos, milik Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto tak ada

Read More...

MR-ORI Depok di Bawah Target Kemenkes

DEPOK– Cakupan imunisasi measle-rubella (MR) dan outbreak response imunization (ORI) difteri 3 di Kota Depok, masih di bawah target

Read More...

Sehat Dimulai dari Cuci Tangan

DEPOK – Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS). Selasa (16/10), Walikota Depok Mohammad Idris, Dinas Kesehatan (Dinkes)

Read More...

Mobile Sliding Menu