Pengamat Politik: MA Abaikan Moralitas Bernegara

In Utama
Ubedilah Bahrun, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta

DEPOK – Mahkamah Agung (MA) akhirnya (13/9) memutuskan bahwa PKPU No 20 tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Dengan putusan itu maka caleg mantan koruptor boleh menjadi calon anggota DPD dan DPR RI.

“Ini musibah untuk Indonesia. Institusi penegak hukum tertinggi telah membuat sejarah duka mengubur moralitas dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Bahrun kepada Radar Depok, Rabu (19/9).

Ubedilah melanjutkan, sumber persoalanya memang ada di Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibuat DPR bersama pemerintah. Tetapi, MA sebagai garda terakhir untuk menyelesaikan persoalan ini telah mengabaikan moralitas sekaligus mengabaikan rasionalitas publik.

“Bahwa rakyat banyak (rasionalitas publik) sesungguhnya sudah muak dengan para koruptor, tapi MA mengabaikan suara hati rakyat banyak ini. Bukankah dalam moralitas hukum ada prinsip salus populi suprema lex esto, suara rakyat banyak adalah hukum tertinggi. MA mengabaikan ini,” paparnya.

Menurut dia, MA tidak mempertimbangkan bahwa akibat putusannya ada efek berbahaya, yaitu efek pada cara pandang publik yang terkonstruksi dari putusan tersebut, yaitu muncul pandangan di masyarakat bahwa korupsi itu tidak apa-apa, sebab masih bisa nyaleg DPRD dan DPR RI. Ini efek paling menyedihkan untuk negeri yang seharusnya memerangi korupsi tetapi justru membuka pintu terbuka bagi mantan koruptor untuk melenggang ke senayan.

“Duka juga makin mendalam karena Presiden, Ketua DPR, dan elit politik lainya juga cenderung diam. Padahal solusi terbaiknya sangat sederhana yaitu DPR bersama pemerintah lakukan revisi Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017. Diamnya elit ini menggambarkan betapa kronisnya penyakit moral politik negeri ini,” ucap Ubedilah.

Kata Ubedilah, mantan koruptor dicalegkan partai faktornya minimal ada dua, pertama, karena parpol seara sadar merujuk undang-undang Pemilu untuk membuka pintu hak politik mantan koruptor untuk Nyaleg sekaligus mengabaikan moralitas politik.

“Kedua, karena Parpol kekurangan SDM politik yang memiliki modal financial untuk Nyaleg,” tuturnya

Plus minus terkait Caleg dari mantan koruptor. Besar kemungkinan, sambung dia, kerugian besar jika mantan koruptor dicalegkan Parpol, yaitu aka nada pandangan masyarakat yang negatif terhadap partai. Jika pandangan negatif meluas, maka masyarakat tidak akan menjatuhkan pilihan pada partai tersebut.

“Sementara, keuntungannya yang akan diperoleh partai jika mencalegkan mantan koruptor, biasanya adalah keuntungan financial,” kata Ubedilah.

Ditanya terkait wacana KPU yang akan memberikan tanda untuk Caleg mantan koruptor, Ubedilah menilai, jika revisi PKPU membolehkan Caleg Koruptor sesuai putusan MA, maka sah secara undang-undang KPU mengumumkan bahwa Caleg yang bersangkutan adalah mantan koruptor. Sedangkan, cara mengumumkannya bisa di TPS atau memberi tanda pada gambar Caleg.

“Mengumumkan kepada publik tentang Caleg Koruptor itu tidak melanggar prinsip atau azas keadilan dalam Pemilu, justru dengan cara diumumkan ke public, berarti KPU memegang teguh prinsip keadilan,” terang Ubedilah.

Ubedilah pun menjabarkan, setidaknya ada empat alasan mengapa mantan narapidana korupsi tidak patut menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pertama adalah untuk mengembalikan marwah DPR. Menurut Ubedilah, citra DPR sedang terpuruk karena beberapa anggotanya tersangkut kasus korupsi.

“Citra DPR memburuk. Dalam situasi seperti ini membutuhkan upaya untuk memulihkan marwah DPR. Maka keinginan KPU untuk membuat PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg adalah salah satu solusi penting untuk mengembalikan marwah DPR,” kata dia.

Kedua, lanjut Ubedilah, larangan menjadi caleg bagi para mantan napi koruptor juga dimaksudkan untuk mengikis praktik korupsi sistemik yang kerap terjadi di DPR. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan tersebut dimaksudkan agar sejak awal para caleg bebas dari rekam jejak koruptor.

Ketiga, larangan tersebut juga memenuhi keinginan publik. Ada semacam rasionalitas publik yang menghendaki larangan tersebut ditegaskan KPU.

“Keempat , KPU melalui larangan tersebut ingin mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kalau kepentingan rakyat banyak itu berarti hukum tertinggi sebagaimana prinsip hukum Solus Populi Suprema Lex, yakni kepentingan rakyat banyak adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. (cky)

 

You may also read!

Senin, Penentuan Nasib 500 CPNS Depok

DEPOK – Nasib 500 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari Kota Depok akan ditentukan pada Senin, 10 Desember 2018.

Read More...

Lokasi Longsor di Depok akan Dipasangi Bronjong

DEPOK – Kali Tanah Baru di RT05/03, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, yang mengalami longsor pada  Kamis (6/12) silam,

Read More...

Chicking Depok Rasa Dubai

DEPOK – Rasanya hampir kebanyakan orang suka menyantap makanan berbahan dasar ayam. Baik ayam goreng tradisional, ayam goreng tepung

Read More...

Mobile Sliding Menu