Pemecatan Tidak Sesuai Prosedur, Jabar Plototi Golkar Depok

In Utama

DEPOK – Arogansi pengurus DPD Golkar Kota Depok, yang ingin memecat Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok sampai ke telinga DPD Golkar Jawa Barat (Jabar). Tak hanya itu, dedengkot partai berlambang Pohon Beringin Depok ini, juga menilai pergantian ketua fraksi tidak dibenarkan.

Sekjen DPD Golkar Jawa Barat, Ade Barkah menegaskan, perbedaan dalam berpolitik hal biasa. Namun, bagaimana setiap pengurus saling komunikasi untuk menyelesaikan masalah. “Hal biasa (perbedaan pandangan politik),” kata Ade kepada Radar Depok, kemarin.

Terkait pemecatan sepihak Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok, menurut Ade belum ada tembusan dari DPD Partai Golkar Kota Depok ke DPD Golkar Jabar. Sehingga DPD tidak bisa sewenang-wenang memecat kader partai. “Belum terbukti apakah sudah dipecat, karena belum ada tembusan ke DPD Partai Golkar Jawa barat,” katanya tegas.

Bisa saja ucapan pemecatan, lanjut dia, hanya gertak sambel Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Padahal, mekanisme pemecatan tidak ditempuh sesuai prosedur.

Terkait pemotongan uang saksi Pilgub Jabar 2018 di Kota Depok, Ade mengatakan telah memanggil kedua belah pihak yang berselisih. “Keduanya telah kita panggil, dan keduanya sama-sama mempertahankan argumentasinya,” terang Ade Barkah.

Sementara, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Djaenul AB menegaskan, tidak dibenarkan adanya penggantian Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Depok, dan usulan pemecatan Anggota DPRD Kota Depok karena ada surat dari DPD Golkar Jabar.

Djaenul mengaku, prihatin dengan kondisi Golkar Depok saat ini. Itu dikarenakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi El Fouz terlalu otoriter. Djaenul pun tidak membenarkan adanya usulan DPD Partai Golkar Kota Depok yang diawali Sekjen DPD Partai Golkar Dindin Saprudin, untuk memecat dua anggota DPRD Kota Depok, yaitu Hj Juanah dan Supriatni.

“Ini kan partai bukan perusahaan, memang Golkar Depok itu punya perorangan dan ada direktur utamanya yang bisa memecat karyawan seenaknya. Harusnya menjadi Ketua DPD itu harus tegas, tapi harus lebih bijaksana dan harus lebih banyak pertimbangan,” tutur Djaenul kepada Radar Depok, di Kediamannya, Jumat (14/9).

Dia sendiri sudah 20 tahun menjadi pengurus di DPD, tetapi tidak pernah menghadapi hal yang seperti era kepemimpinan Farabi lakukan. Kemudian, dia sebagai Ketua Kaderisasi, tetapi tidak pernah mengetahui Bacaleg yang akan bertarung pada Pileg 2019.

“Saya fikir, saya wakil ketua, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Harusnya siapa pun calonnya harus diajak rembukan, apakah benar dia kader Golkar. Jangan pakai bahasa ini titipan dari pusat dan lainnya, saya tidak suka seperti itu. Sebab, yang mengetahui Depok, tentu orang Depok sendiri, saya ini orang Depok yang tahu kultur Depok,” tegasnya.

Menurutnya, jika yang mendaftar bacaleg pintar, tapi tidak  menjamin dapat meraih suara maksimal. Sekalipun ia keliling setiap hari di Depok dengan membuat kegiatan.

“Tidak akan menjamin dia jadi, belum tentu kalau tidak dibantu oleh orang yang tahu persis kultur Kota Depok seperti apa,” terangnya.

Terakhir, lanjut Djaenul, terkait pergantian ketua fraksi, dari DPD Jabar sendiri sudah bersurat sejak 12 September bahwa DPD Partai Golkar Depok tidak boleh ada kegiatan apapun, yang artinya status quo. Namun, mereka sendiri tetap saja melakukan pengganti ketua fraksi. Hal ini tentu sudah dapat dikatakan tidak fatsun dengan pimpinan.

“Ternyata di sini kan sudah melanggar dan tidak fatsun dengan pimpinan, padahal jelas itu surat dari DPD Jabar,” paparnya.

Untuk itu, ia berharap agar seluruh pihak dapat menenangkan diri dan dipahami, mulai dari pengurus DPD, PK, Pekel dan kader Golkar Depok jangan terpancing isu pergantian ketua fraksi.

“Beberapa hari kemarin sudah dibacakan di rapat Paripurna, tapi belum sah karena ada surat dari DPD Jabar terkait status quo. Pengurus DPD Golkar Depok harus memahami surat dari DPD Jabar. Saya Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok tidak membenarkan ada pergantian ketua fraksi,” ucap pria yang juga menjabat Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Gaolkar Depok ini.

Hal tersebut ia sampaikan lantaran mencintai Partai Golkar, bukan karena perorangan atau memiliki kepentingan. “Kalau kondisi ini terus berlarut, Golkar Depok akan hancur di masa yang akan datang. Saya mohon kepada Ketua DPD Partai Golkar Jabar segera menunjuk Plt Ketua DPD Partai Golkar Depok,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok, Dindin Syafrudin menegaskan, akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Depok. “Kami juga akan membatalkan pencalegan keduanya di Kota Depok,” kata Didin Syafrudin kepada Harian Radar Depok di lokasi.

Sementara soal musdalub, menurut Dindin hingga saat ini DPD Partai Golkar Kota Depok belum pernah menerima surat dari DPD Jawa Barat, terkait yang disampaikan oleh Juanah Sarmilih pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dan beredar juga di media masa. Karena ada mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh untuk pelaksanaan Musdalub paling tidak ada prilaku, dedikasi, loyalitas dan prilaku tercela (PDLT) yang dilanggar. Kalaupun ada indikasi pelanggaran, maka yang bersangkutan dipanggil untuk konfirmasi oleh DPD Jabar terkait hal tersebut.

Dia juga membantah semua PK meminta musdalub, kenyataan hanya segelintir orang yang tidak jelas mengatasnamakan PK. Sehingga membuat keruh suasana. Padahal, Partai Golkar Depok sebenarnya baik-baik saja, yang sedang fokus menghadapi pileg dan pilpres 2019 dalam keadaan solid dibawah kepemimpinan Farabi.

“Jelas segelintir orang itu tidak mencintai partai Golkar yang sedang berjuang memenangkan pemilu di Kota Depok. Bila memang ada pelanggaran maka akan ditunjuk seorang Plt yang akan bertugas memimpin DPD Partai Golkar sampai terpilihnya ketua DPD definitif,” tandas Dindin dalam keterangan persnya. (cky/rub)

You may also read!

Ina 3 Tahun, Tajudin-Aulia 15 Bulan

BANDUNG – Akhirnya kasus rasuah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong finish. Rabu (19/9), Agustina Tri

Read More...

Satpol PP Kota Depok Tertibkan 71 Pedagang Liar Jalan Mawar

DEPOK – Sedikitnya 71 pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar (Bangli), di belakang Pasar Depok Jaya dibongkar, kemarin.

Read More...

Petugas Kesehatan Se-Depok Dilatih Heat Plus

DEPOK – Petugas kesehatan di 35 Puskesmas se-Depok, dapat ilmu baru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI). Ilmu

Read More...

Mobile Sliding Menu