Pakar Sebut Ada Peran DPRD Kota Depok

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BELUM DITAHAN : Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail usai diperiksa penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polresta Depok, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 10,7 miliar, Kamis (13/9).

DEPOK – Khalayak Kota Depok pasti saat ini bertanya-tanya drama Jalan Nangka selanjutnya, setelah dua tersangka diperiksa secara maraton. Tapi, sampai kemarin dari Polresta Depok belum berucap sama sekali. Sejumlah pihak menilai, tak mungkin mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI), dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto (HP), hanya berdua menjalankan rasuah.

Kepada Harian Radar Depok, Pakar Politik dan Pemerintahan  Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menyebutkan, semua bisa mengklaim tidak terlibat. Namun, semua harus berdasarkan proses pemeriksaan. Selain itu menurutnya, korupsi Jalan Nangka tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang saja, dan besar kemungkinan dilakukan beberapa instansi. Pasalnya, penggunaan anggaran diajukan dan atas dasar persetujuan DPRD.

Dia mengatakan, sebaiknya polisi terbuka terkait pemeriksaan NMI yang merugikan APBD Kota Depok milliaran rupiah. “Sekarang kita tunggu dan kawal prosesnya, jangan sampai proses pemeriksaan cacat hukum,” tegas Asep Warlan.

Dia mengatakan, keterangan NMI sangat dibutuhkan, sehingga permasalahan korupsi yang ada di Jalan Nangka bisa terungkap. “NMI harus kooperatif, harus cerita siapa saja yang terlibat,” kata Asep Warlan.

Menurutnya, pengakuan NMI bisa saja meringankan putusan pengadilan, karena NMI mau membongkar siapa saja yang terlibat untuk meloloskan APBD Kota Depok sampai Rp10,7 miliar. Dalam menggunakan anggaran, eksekutif sebelumnya pasti telah melakukan koordinasi dengan legislatif. Tinggal ditelusuri saja siapa aktor intelektualnya. “Pasti ada komunikasi sebelum menentukan anggaran yang akan digunakan, sekarang tinggal tunggu NMI berkicau,” terangnya.

Sementara, Kuasa Hukum mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim memastikan, tidak ada nama lain yang terlibat dalam kasus korupsi anggaran APBD 2015 terkait Proyek Pelebaran Jalan Nangka. “Tidak ada, tidak ada nama lain (DPRD Kota Depok) juga tidak,” ucap Iim.

Namun, Nur Mahmudi dan kuasa hukumnya tidak menjelaskan terkait keterlibatan mantan Walikota Depok itu, dalam kasus yang disangkakan kepadanya. Ketika ditanya apakah Nur Mahmudi merasa tidak salah terkait proyek di Jalan Nangka, Iim menyerahkan kepada penyidik. “Itu biar penyidiklah yang menyampaikanlah,” kata Iim.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak ditahan oleh penyidik kepolisian. Karena Nur Mahmudi dinilai kooperatif dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Depok, Jawa Barat.

“Subjektivitas penyidik ya, dan tidak wajib, tidak harus, tapi itu subjektivitas penyidik, yang bersangkutan kooperatif pada saat dimintai keterangan. Itu semua adalah kewenangan penyidik terhadap tersangka,” ujar Argo, Jumat (14/9).

Dari pemeriksaan itu, penyidik akan melakukan gelar perkara lagi. Dalam kasus ini sudah ada sekitar 80 saksi dan ahli yang diperiksa. Beberapa petunjuk yang didapatkan yang akan dicek kembali.

“Nanti kita cek di pengadilan masalah proses perizinan dan bagaiman penganggaran di situ. Ini nanti masih ada beberapa ya, membuat resume dan sebagainya, yang dilakukan oleh penyidik,” tandas Argo.

Seperti diketahui, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto terjerat kasus penyelewengan pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat, pada 2015.  Nur Mahmudi disebut membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. Namun, fakta yang ditemukan, anggaran APBD 2015 itu malah keluar jadi tumpang tindih. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memeriksa kerugian daerah akibat proyek tersebut hingga Rp10,7 miliar.(rub/JPC/net)

You may also read!

Ina 3 Tahun, Tajudin-Aulia 15 Bulan

BANDUNG – Akhirnya kasus rasuah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong finish. Rabu (19/9), Agustina Tri

Read More...

Satpol PP Kota Depok Tertibkan 71 Pedagang Liar Jalan Mawar

DEPOK – Sedikitnya 71 pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar (Bangli), di belakang Pasar Depok Jaya dibongkar, kemarin.

Read More...

Petugas Kesehatan Se-Depok Dilatih Heat Plus

DEPOK – Petugas kesehatan di 35 Puskesmas se-Depok, dapat ilmu baru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI). Ilmu

Read More...

Mobile Sliding Menu