Jabar Siapkan Plt Ketua Golkar Depok

In Utama
RICKY/RADAR DEPOK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN: Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Jabar, M. Amin Fauzi menunjukkan dua surat dari Ketua DPD Golkar Jabar yang harus dipatuhi DPD Golkar Depok.

DEPOK – Kursi Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok yang dijabat Farabi A Rafiq bergoyang kencang. Tim investigasi yang terdiri dari enam orang, lima di antaranya telah merekomendasikan kepada Ketua DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) yang isinya: Ketua DPD Golkar Depok harus digantikan Pelaksana Tugas (Plt).

“Surat rekomendasi dari tim investigasi yang ditanda tangani Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu sudah ada di Jakarta (DPP Golkar, red),” kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Jabar, M. Amin Fauzi dalam konferensi pers di Depok, Selasa (18/9).

Artinya, kata Amin yang juga salah satu tim investigasi DPD Golkar Jabar, penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Depok hanya tinggal menunggu waktu. “Sabar saja,” kata Amin seraya tertawa.

Amin menyatakan turun ke Kota Depok ditugaskan langsung Ketua DPD Golkar Jabar untuk melakukan pembenahan kepengurusan Golkar Depok. Menurut Amin, demo yang dilakukan Forum Mosi Tidak Percaya Pengurus Golkar Depok pada Senin (17/9) kemarin, adalah puncak dari kesewenang-wenangan yang dilakukan pengurus DPD Golkar Depok terhadap Ketua PK maupun Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok.

“Melihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini, kami tim investigasi begitu prihatin. Kekisruhan ini berawal dari teman-teman PK maupun Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok yang merasa mendapat ketidakadilan, hingga melakukan perlawanan. Nah, demo kemarin merupakan puncak euforia yang ada,” katanya.

Amin bercerita, awalnya DPD Golkar Jabar mendapat informasi bahwa telah terjadi sengketa di tubuh pengurus DPD Golkar Depok. Kemudian DPD Jabar membentuk tim investigasi yang terdiri dari enam orang.

Kemudian berjalannya waktu, tim investigasi melakukan pemanggilan terhadap masing-masing pengurus yang berseteru untuk mencari informasi. Setelah tim turun ke lapangan, akhirnya didapati kesimpulan bahwa pengurus DPD Golkar Depok telah melakukan pelanggaran.

“Per tanggal 12 September 2018, akhirnya tim invetigasi mengeluarkan surat yang isinya bahwa DPD Golkar Jabar pada 2 Agustus 2018 telah menerima surat dari Pengurus PK, Pekel, kader Golkar, dan tokoh Golkar Depok perihal permohonan bersama segera dilaksanakan Musdalub,” papar Amin.

Poin ke dua isi surat, kata Amin, sehubungan dengan poin pertama, DPD Golkar Depok tidak diperkenankan melaksanakan pergantian atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) PK, Pekel, atau merubah struktur Fraksi Partai Golkar dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Depok.

“Tetapi perintah ini diabaikan pengurus DPD Depok. Bahwa saya tegasnya surat yang ditanda tangani Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Sekretaris Sukim Nur Arif adalah benar, bisa dipertanggung jawabkan. Harusnya pengurus DPD Depok fatsun, patuh dengan ini. Bukan malah menabrak aturan. Jadi kalau ada yang mengatakan surat ini palsu, saya bertanggung jawab. Karena saya tim investigasi,” kata Amin, tegas.

Tim investigasi bahkan sampai harus mengeluarkan surat yang sama tertanggal 18 Agustus 2018 dengan isi yang sama, lantaran Ketua DPD Golkar Depok tetap mencoba melakukan pergantian Ketua Fraksi Golkar DPRD Depok dan melakukan pemecatan terhadap empat Ketua PK.

Sementara terkait persoalan uang saksi yang hanya diberikan per TPS Rp20 ribu, Amin menegaskan jika pengurus DPD Golkar Depok melakukan penyimpangan.

“Untuk uang saksi memang harusnya diberikan kepada setiap saksi per TPS Rp100 ribu. Nggak boleh dipotong-potong dengan alasan apapun. Karena ini sudah perintah Ketua DPD Jabar. Sebagai pengurus, harusnya tidak mengorbankan hak-hak materi saksi. Kalau begini merugikan lembaga Golkar Jabar,” kata dia.

Seyogyanya, lanjut Amin, seluruh pengurus Golkar mengindahkan jargon Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto yakni Golkar bersih, bersih, bersih.

“Sampai sekarang pun kami minta laporan kepada pengurus DPD Depok terhadap penggunaan uang saksi tidak dibuat,” katanya.

Untuk Musdalub sendiri, Amin menambahkan, tinggal menunggu instruksi dari DPP. “Semua surat dari tim investigasi yang ditanda tangani pak Dedi Mulyadi sudah ada di Jakarta (DPP). Termasuk masukan dari teman-teman PK yang menginginkan Musdalub,” tegas Amin.

Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Bidang Kepartaian, Budhy Setiawan menilai, pemotongan anggaran saksi merupakan bentuk pelanggaran, dan merupakan sabotase pada pemenangan dalam pilkada Jawa Barat.

“Itu sangat memungkinkan disebut sebagai pelanggaran, karena setiap pilkada Partai Golkar punya target, kalau ada upaya untuk memotong anggaran saksi itu sama saja menghambat pemenangan. Malah bisa dibilang sabotase, bahkan bisa menjadi upaya menggagalkan kemenangan,” kata Budhy saat dihubungi Radar Depok.

Namun demikian, menurutnya saat ini dalam kisruh DPD II Partai Golkar Kota Depok juga sudah melakukan mediasi oleh DPD I Golkar Jabar. “Kami DPP juga pernah memanggil DPD II Kota Depok, DPD I Jawa Barat, dan pengurus fraksi di Kota Depok,” kata Budhy.

Menurutnya substansi pelanggaran masih butuh pembuktian, kami memberikan saran terhadap Jabar untuk melakukan mediasi. “Untuk melakukan Musdalub memang perlu beberapa tahap, dan tahap awal mediasi di tingkat Jabar,” tegas Budhy.

Namun, saat sedang melakukan tahap mediasi, pihaknya memberikan saran terhadap DPD Golkar Jabar, semua pihak yang sedang bersengketa, tidak boleh melakukan perubahan struktur organisasi.

“Selama proses jangan ada pergantian PK, maupun Fraksi di DPRD Kota Depok. Itu tidak boleh, dan harus dikembalikan ke status asal, pihak yang bersengketa tidak boleh dilakukan keputusan-keputusan yang dilakukan sepihak,” papar Budhy. (cky/rub)

You may also read!

Disdukcapil Kota Depok Bakar 30 Ribu Blangko e-KTP Rusak

DEPOK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok memusnahkan 30 ribu blangko Elektronik KTP di Balaikota Depok,

Read More...

Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Disdagin Depok Operasi Pasar

DEPOK – Mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI)

Read More...

NU Depok Serukan Perkuat Kebinekaan

DEPOK – Plt Ketua PC NU Kota Depok, Ahmad Solechan menyerukan ajakan untuk memperkuat kebinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Read More...

Mobile Sliding Menu