Butuh Kejelasan Beringin Pusat

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PROTES: Sejumlah massa dari Forum Mosi Tidak Percaya Kader Partai Golkar Kota Depok saat melakukan unjuk rasa di dekat Kantor DPD Golkar Kota Depok, Grand Depok City, Senin (17/9).

DEPOK – Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Mosi Tidak Percaya Kader Partai Golkar Kota Depok mengepung Kantor DPD Partai Golkar yang berlokasi di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) Kota Depok, Senin (17/9). Setelah mediasi yang cukup alot, akhirnya markas partai berlambang pohon beringin tersebut dikosongkan.

Pantauan Radar Depok di Kantor DPD Partai Golkar terlihat massa menggunakan sepeda motor dan roda empat dihadang aparat kepolisian saat hendak masuk ke Jalan GDC atau sekitar 50 meter dari kantor DPD pukul 09.30 WIB. Akhirnya massa melakukan unjuk rasa di tepi jalan yang dikawal puluhan pagar betis.

Ketua Forum Mosi Tidak Percaya Kader Partai Golkar Kota Depok, Edmon Johan mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi membawa beberapa tuntutan. Pertama, mendesak pengurus DPD Golkar Depok yang melakukan dugaan korupsi dana saksi Pilgub Jawa Barat untuk lengser. Kedua, agar harkat dan martabat Ketua PK dan Ketua Fraksi DPRD Kota Depok yang dipecat untuk dikembalikan. Ketiga, mendesak DPD Golkar Jawa Barat segera melaksanakan Musdalub Golkar Depok.

“Karena pengurus yang sekarang tidak becus menjalankan Golkar Depok. Kami juga menuntut DPRD Depok taat aturan, yaitu tidak mengganti Alat Kelengkapan Dewan dalam hal ini Ketua Fraksi Golkar seperti yang ditegaskan dalam surat DPD Golkar Jawa Barat. Karena DPD Golkar Depok dalam status quo,” kata Edmon.

Ia mengungkapkan, dalam surat dari DPD Golkar Jabar yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Sekretaris Sukim Nur Arif menyatakan bahwa DPD Golkar Provinsi pada tanggal 2 Agustus 2018 telah menerima surat dari Pengurus PK, Pekel, kader Partai Golkar, dan tokoh Golkar Depok perihal permohonan bersama segera dilaksanakan Musdalub DPD Golkar Kota Depok.

“Kemudian, sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPD Golkar Kota Depok tidak diperkenankan melaksanakan pergantian atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Kelurahan atau perubahan struktur Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Golkar di DPRD Kota Depok,” tuturnya.

Namun, sambung Edmon, apa yang tertuang dalam surat dan diterbitkan Pengurus DPD Partai Golkar Jabar pada 18 Agustus 2018 dilanggar terus oleh Pengurus DPD Golkar Depok dan surat tersebut dianggap palsu. “Kalau palsu jangan tanya kami, tanya langsung saja ke DPD Jabar, karena surat itu kami terima dari Jabar, bukan mengada-ada,” geram Edmon.

Terkait penggantian Ketua Fraksi pun seolah dipaksakan pada 10 September lalu, fraksi sudah menyampaikan kepada ketua DPRD, dalam rapat Bamus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariyono pun sudah dikatakan batal dan menunggu surat dari Jabar. “Begitu surat dari Jabar ada, tapi tetap saja diparipurnakan, kami ini kader Golkar harus mengamankan keputusan-keputusan yang ditentukan partai setingkat di atasnya, itu dalam peraturan organisasi jelas, maka dari itu kami datang ke sini, agar mereka (DPD Depok) tahu kalau kami protes besar-besaran. Kami datang ke sini pun sudah meminta izin kepada Jabar, dan instansi terkait,” tegas Edmon.

Ia kembali menegaskan, pihaknya sebagai kader Golkar tidak berhak dilarang untuk masuk ke kantor DPD. Padahal, tidak ada yang bisa memiliki kantor tersebut, terlebih yang membangun adalah kader-kader yang benar-benar cinta Golkar, dan tidak melarang orang untuk masuk ke sana.

“Setiap hari tidak ada kenyamanan bagi pengurus, karena ditakut-takuti, diintimidasi dan diancam mau dipecat, dia (Farabi) bilang jangan coba-coba melawan, karena pemimpin ini tangan besi, kalau tangan besi robot dong berarti. Jika ingin seperti itu, ada aturan. Tetapi, mereka tetap saja melanggar,” Edmon kesal.

Padahal lanjut Edmon, Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memiliki slogan ‘4G’ juga merupakan gabungan dari empat slogan yang digagas oleh Golkar, yakni Golkar Bangkit, Golkar Jaya, Golkar Maju, dan Golkar Menang. “Ini kan yang sedang kami bangun dan pertahankan. Kami ingin status quo dulu, kami meminta kosongkan dulu kantor DPD, jangan ada kegiatan apapun, nanti keputusan DPD Jabar apa, setelah itu bikin keputusan apapun silakan,” tegas Edmon.

Sementara itu, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Cilodong, Tuti Alawiyah menilai Farabi telah melakukan pelanggaran dengan merencanakan pemecatan secara sepihak beberapa PK Golkar di wilayah Depok. “Bapak ketua kita itu sangat melanggar aturan DPW Jabar bahwa pada tanggal 12 Agustus fraksi diberikan surat untuk tidak memecat PK-PK di wilayah. Namun, faktanya beliau memecat PK yang tidak sependapat dengan beliau,” ucap Tuti kepada Radar Depok.

Tuti menuturkan, ada empat PK yang dipecat termasuk dirinya. Selain itu, menurutnya ketua fraksi juga diganti sewenang–wenang. “Dia menempatkan saudara-saudaranya sebagai bacaleg pada urutan ke satu, sedangkan kita yang sudah berjuang selama 20 tahun tidak dihargai oleh beliau,” kata Tuti.

Hingga pukul 11.00 WIB, massa aksi masih bertahan di luar gedung DPD Golkar Kota Depok. Tiga orang perwakilan massa masuk ke dalam ruangan Kantor DPD untuk, melakukan audiensi. Namun, deadlock dan tidak menghasilkan kesepakatan.

AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PROTES: Sejumlah massa dari Forum Mosi Tidak Percaya Kader Partai Golkar Kota Depok saat melakukan unjuk rasa di dekat Kantor DPD Golkar Kota Depok, Grand Depok City, Senin (17/9).

Sekretaris DPD Golkar Depok, Dindin Saprudin mengatakan, Musdalub tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada mekanisme untuk melakukan Musdalub yang ingin agar Farabi diturunkan dari kursi Ketua DPD Golkar Depok.

“Tuntutan itu kan harus ada mekanisme yang harus dilakukan di Jawa Barat, bukan permintaan dari forum mosi (pendemo) yang menuntut Musdalub, itu mekanisme di organisasi. Jawa Barat pasti akan ajak DPD Depok untuk rapat musdalub menyampaikan permasalahan apa terkait DPD kota Depok dan nanti akan ada sanksi berupa Plt,” kata Dindin.

Ditanya terkait pemecatan Ketua PK, Didin mengatakan hal itu didasarkan rapat pleno yang sudah digelar. Ia berkilah tidak ada pemecatan, melainkan mengubah status Ketua PK menjadi Plt. Didin menyebut hal itu didasarkan pengiriman surat protes ke DPD Jawa Barat tanpa melalui DPD Golkar Depok terlebih dahulu.

Sementara soal dugaan pemotongan uang saksi, Didin mengatakan tidak ada pemotongan uang saksi, saksi untuk Pilgub Jabar 2018 telah disepakati dari Demokrat, sehingga saksi dibentuk oleh Demokrat. Namun, 6 jam sebelum hari H, DPD Golkar Jabar meminta Depok untuk mengerahkan saksi luar, akhirnya mengundang untuk rapat pleno memutuskan mekanisme bagaimana mendapatkan hasil data Pilgub. “Jadi tidak bisa diputarbalikan, dapat sekian-sekian, karena ada di dalam pleno,” papar Dindin.

Terkait ini, lanjut Dindin, harus dikaji yang jenis, hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Depok dengan para Ketua PK se-Kota Depok, diputuskan dan disepakati  bahwa dibentuk satu koordinator untuk mengumpulkan data C1 plano per 10 TPS, dengan uang transport per koordinator Rp200 ribu.

“Saya akhirnya bertanggung jawab untuk membentuk juga orang-orang untuk mencari data C1 plano, tidak ada pemotongan Rp200 ribu per koordinator, kami tidak berbicara per TPS, kami diminta untuk mengumpulkan C1 Plano per 10 TPS,” katanya.

Namun, ditanya jumlah koordinator yang dibentuk tiap PK dirinya mengaku tidak hafal. Selain itu, pihaknya juga tidak memerintahkan untuk membentuk saksi per TPS, tapi membentuk kooordinator untuk mencari data C1 Plano per 10 TPS. “Kalau total rupiah yang diberikan dari Jabar saya tidak tahu,” katanya.

Didin berpendapat, aksi protes ini disebabkan penomoran bacaleg. Menurutnya penomoran yang dilakukan sudah melalui mekanisme yang berlaku.    “Kalau analisa atau asumsi saya ini yakinlah ada temen-temen yang tidak legowo dalam penomoran (bacaleg). Udah itu kuncinya karena kalau masalah saksi bukanlah. Nomor itu apa sih, nomor buntut juga bisa jadi, kan terpenting suara terbanyak. Jadi apa yang menjadi gengsi nomor (akar masalahnya) dan mekanisme penomoran ini kan ada mekanismenya. Ada dasarnya,” tandas Didin.

Para pendemo yang menunggu hingga pukul 17.00 WIB, akhirnya berhasil dimediasi Wakapolres Depok AKBP Arif Budiman dengan pengurus DPD Golkar Depok. “Semua sepakat bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Depok. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan kantor DPD Golkar ini tidak ada aktivitas, dikosongkan,” kata Arif.

Sementara itu, tokoh senior partai Golkar H. Sarmili tampak hadir pada aksi unjuk rasa tersebut. Ia mengaku, miris dengan kondisi Golkar Kota Depok saat ini. “Saya cuma melihat saja ke sini, setelah mendengar laporan ada aksi unjuk rasa dan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kepengurusan era kepimpinan Farabi,” kata Sarmili kepada Radar Depok.

Ia menilai, aksi massa yang melakukan unjuk rasa yang dilakukan kader Golkar Depok, sah-sah saja dilakukan, karena mereka cinta dengan Golkar dan tidak ingin partai tersebut hancur oleh segelintir oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan partai. “Mau dibawa ke mana ini Golkar Depok, jika kondisinya seperti ini, padahal sebentar lagi mau Pemilu. Seharusnya kan merapatkan barisan, dan berjuang bersama-sama membesarkan partai yang sama-sama kita cintai,” tegasnya.

Tokoh yang akrab disapa Dewa ini melanjutkan, meski saat ini istrinya, yakni Hj Juanah duduk di kursi legislatif Kota Depok dari partai Golkar, namun ia sama sekali tidak ikut campur urusan kepartaian dan DPRD.

“Saya sangat sedih dengan berita di Medsos. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi di Golkar Depok, saya dapat laporan banyak pengurus PK dan Pekel tidak nyaman lagi, harusnya pemimpin dan pengurus kota bisa mengayomi hingga ke pengurus di tingkat bawah seperti era almarhum Wan Naming Botin, atau Babai Suhaimi, tidak ada yang sampai unjukrasa dan banyak yang kecewa kayak sekarang,” kata H. Sarmili.

Ia mengaku miris dengan kondisi Golkar saat ini, berkaca dari perjuangan mendirikan kantor DPD Partai Golkar Kota Depok yang keberadaannya begitu megah di Jalan Boulevard GDC. “Perjuangan meratakan tanahnya saja pakai pacul, dulu perjuangan sekali, jangan sampai oleh orang baru yang tidak pernah berjuang sejak awal untuk membesarkan Golkar di Depok malah menghancurkannya dari dalam,” tegas Sarmili.

Untuk itu, ia meminta kepada pengurus Jabar dan pusat untuk mengambil sikap, agar kondisi ini tidak berlarut-larut, mengingat Pemilu 2019 sudah di depan mata. “Saya masih ingat benar, pesan Aburizal Bakrie secara pribadi waktu peresmian kantor DPD, beliau meminta agar Golkar Depok tidak ada konflik internal,” ucap Sarmili.

Ia bersyukur, meski melakukan unjukrasa, tapi massa tetap tertib dan tidak berlaku anarkis. Hal ini, sambung dia, sebagai bentuk kedewasaan dan kecintaan kader Golkar Depok kepada partainya. (cky)

You may also read!

12 Rumah di Depok Tersapu Beliung

DEPOK – 12 bangunan rumah warga di Kampung Bojong RT05/19, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, porak-poranda disapu angin puting beliung,

Read More...

Anggota Pramuka SWK Bantu Program TMMD di Depok

DEPOK – Sebanyak 12 anggota pramuka yang tergabung dalam Saka Wira Khartika (SWK) Kota Depok membantu personel Satuan Tugas

Read More...

44 Tim Adu Kuat di Piala PP Sukmajaya

DEPOK – 44 tim dari berbagai kategori akan beradu menjadi yang terbaik di kompetisi futsal yang diselenggarakan PAC Pemuda

Read More...

Mobile Sliding Menu