Media Disosialisasikan Peraturan Dirjampelkes, BPJS Kesehatan Ajak Jaga Ketahanan Nasional

In Metropolis
IMMAWAN/RADARDEPOK
SOSIALISASI : Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi mengajak awak media menyebarkan edukasi kesehatan kepada masyarakat, kemarin

DEPOK – BPJS Kesehatan mengundang awak media Se-Jabodetabek di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor kemarin. Undangan tersebut untuk menyamakan pandangan terkait Peraturan Dirjampelkes Nomor 2,3 dan 5 tahun 2018 tentang pelayanan katarak, bayi lahir sehat dan pelayanan rehabilitasi medik.

Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi mengungkapkan, koordinasi dan hubungan baik antara awak media dengan BPJS kesehatan, sebagai badan publik sangatlah penting. Terutama, dalam hal sosialiasi aturan dan edukasi masyarakat. “Sebab itulah badan publik tidak boleh jauh dari wartawan,” ujar Made kepada harian Radar Depok, Jumat (10/8).

Pada kesempatan tersebut, Made mengajak awak media untuk bersama-sama memberi edukasi kepada masyarakat, demi meratanya informasi akan aturan yang berlaku. “Agar tidak ada lagi kesalah pahaman dan penentangan atas aturan ini akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi,” imbuhnya.

Menurut Made, peraturan Dirjampelkes yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan telah melalui pengkajian yang matang dari jauh-jauh hari. Serta, disusun berlandaskan pada Undang-Undang yang, dengan jelas, memberi penekanan pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, lanjut Made, demi memberikan pelayanan yang merata kepada 200 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di-cover oleh BPJS Kesehatan, perlu dilakukan beberapa pengaturan. “Sekali lagi, pengaturan. Bukan pembatasan,” serunya.

Dia mencontohkan, pada peraturan Dirjampelkes nomor 3 tentang bayi lahir sehat yang kerap diartikan sebagai pembatasan pelayanan untuk bayi lahir sehat. Padahal, aturan tersebut hanya mengefisiensi pelayanan yang sekiranya dapat dikurangi untuk pelayanan yang lebih live saving (mempertaruhkan nyawa).

Perumpamaan pelayanan yang dapat dikurangi pembiayaannya, kata Made, seperti perawatan esensial untuk bayi. Yakni, diselimuti, ditetesi tetes mata, atau diinjek vitamin K.

”Untuk pelayanan ini, bisa diklaim kan dengan ibu. Sebaliknya, kalau bayi membutuhkan sumber daya tertentu seperi inkubator, baru bisa diklaim sendiri,” terang Made.

Menurut Made, peengaturan dalam sistem pelayanan ini merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Universal Health Coverage di tahun 2019. Terutama, dari sisi kesediaan anggaran.

Made menilai, penerapan Universal Health coverage memang dibutuhkan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Sebab kesehatan dewasa ini, kata Made, btidak lagi berbicara tentang hal teknis seperti jumlah rumah sakit atau berapa jumlah rehabilitasi medik yang dapat ditanggung JKN. Melainkan, kesehatan sekarang ini sudah berbicara tentang ketahanan nasional.

”Contoh sederhananya adalah persoalan stunting. Bayi penderita stunting pasti memiliki IQ dibawah rata-rata. Kalau SDM suatu negara kurang baik seperti ini, bagaimana negara tersebut bisa bertahan?” seru Made.

Karena itu, made meminta dukungan kepada seluruh awak media untuk bekerja sama mensosialisasikan aturan baru tersebut, demi memperkuat ketahanan nasional dari sisi kesehatan SDM.(mg2)

You may also read!

Pemagaran Aset Pemkot Depok Ditolak Pedagang

DEPOK – Rencana Pemerintah Kota Depok memasang pagar sekitar Jalan Haji Ohan, sebelah Utara Pasar Cisalak sepertinya tak akan

Read More...

Cijago Tawar Murah Lahan 106 Warga Depok

DEPOK – Pembebasan lahan Seksi III Cinere-Jagorawi (Cijago) menyisakan penolakan. Sedikitnya 106 warga di Kelurahan Tanah Baru, Beji secara

Read More...

Askot PSSI Depok Dilantik

DEPOK – Meiyadi Rakasiwi resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI Kota Depok, di Aula Teratai Lantai 1

Read More...

Mobile Sliding Menu