Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PEMBACAAN REPLIK PENGGUGAT : Suasana sidang Deden Verzet dalam agenda pembacaan replik dari penggugat yakni pedagang pasar di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN) kemarin. Luasan Pasar Kemirimuka, antara SK Gubernur dengan SHGB milik PT Petamburan Jaya Raya (PJR) jauh berbeda. Ditambah lagi, sengketa Pasar Kemirimuka oleh pihak ketiga, atau pelawan pedagang atas jawaban terlawan PT Petamburan Jaya Raya, turut terlawan II Pemerintah Kota Depok, dan terlawan III Koperasi Bina Karya menganggap eksepsi yang dibacakan sudah sepatutnya di tolak.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Kemirimuka, Leo Prirahdiansyah mengatakan, terhadap legal standing dalam perlawanan sudah sangat jelas. Karena pelawan merupakan pedagang Pasar Kemirimuka.

Dia juga mengatakan, pedagang juga memiliki hak atas bangunan, karena telah melakukan jual beli terhadap terlawan. “Sehingga pelawan merupakan pembeli yang harus dilindungi secara hukum, dan sehingga dengan demikian status pelawan sah demi hukum,” kata Leo kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Selain itu, tanah yang saat ini berdiri diatasnya berupa bangunan dan kios serta los adalah milik terlawan II. Karena tanah Pasar Kemirimuka berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86 tertanggal 26 Desember 1986. “Berdasarkan SK Gubernur, itu (Lahan Pasar Kemirimuka) merupakan lahan milik Negara,” tegas Leo.

Menurutnya, lahan pasar seluas 2,6 hektar dari tanah yang diperuntukan untuk pembangunan Pasar Depok Lama dan Pasar Inpres, harus dilepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten DT II Bogor sesudah jangka waktu lima tahun setelah pembebasan lahan.

Leo juga mengatakan, sesuai SHGB no.68/Desa Kemirimuka sesuai gambar situasi 16527/1988 atas nama PT petamburan Jaya, dengan luas 28.916 meter persegi tidak diakui sebagai tanah untuk pembangunan Pasar Kemirimuka sesuai dengan SK Gubernur. “Karena sesuai dengan SK Gubernur luas tanah hanya 2,6 hektar, dari mana mereka mendapat angka 28.916 meter persegi,” terang Leo.

Dengan demikian dengan adanya perbedaan luas atas tanah antara SK Gubernur dengan SHGB maka penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2016, no.04/Pen.Pdt/Del /Eks.Peng/2015/ PN.Dpk Jo No.16/Pdt.Eks/2012/PN.Bgr Jo. No.36/ Pdt.G/2009 /PN.Bgr Jo No.256/Pdt/2010/PT.Bdg Jo. No.695K/Pdt/2011 Jo. No.476 PK/Pdt/2013. “Seharusnya penetapan dibatalkan, dan diangkat sitanya,” ujarnya.

Leo juga mengatakan, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang menyebutkan Hapusnya HGB atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

Sementara itu, Hakim Ketua, Yuanne Marieetta yang menggantikan hakim ketua sebelumnya Dewa Ketut Kartana karena telah dimutasi mengatakan, akan menunda sidang hingga Senin (20/8) mendatang dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh terlawan.

“Saya menggantikan Wakil Ketua PN, sebagai hakim ketua dalam perkara derden Verzet. Karena pelawan telah membacakan replik, akan kita lanjutkan dengan pembacaan duplik Senin (20/8) mendatang,” terang Hakim Yuanne di muka persidangan.(rub)

You may also read!

Walikota Depok, Mohammad Idris Lobi Kang Emil Soal UMK

DEPOK – Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok 2019 saat ini masih dalam pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan

Read More...

Satu Keluarga Nyaris Terpanggang

DEPOK – Sebuah mobil sedan terbakar hebat di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Cisalak Pasar (Cipas), Cimanggis, Selasa (20/11) siang.

Read More...

1 Abad Hizbul Wathon, 106 Tahun Muhammadiyah Perjuangkan Dakwah dan Pendidikan

DEPOK – Ribuan kader Muhammadiyah memadati lapangan HW menggelar apel akbar di kawasan Beji Timur, memperingati milad 1 Abad

Read More...

Mobile Sliding Menu