Ina Dituntut Paling Berat

In Utama
IST FOR RADARDEPOK
SIDANG TUNTUTAN: Karena telah sesuai dengan fakta persidangan dan perbuatan, masing-masing terdakwa Ina, Tajudin dan Aulia dituntut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Bandung.

DEPOK – Sempat ditunda, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dengan tuntutan berbeda, dalam sidang tindak pidana korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.

JPU menuntut Agustina Tri Handayani alias Ina 6,6 tahun penjara, Aulia Haman Kartawinata dan Tajudin masing-masing 1,6 tahun penjara.

JPU dalam persidangan tersebut, Anas Rustamaji mengatakan menyatakan terdakwa satu Aulia Haman Kartawinata dan terdakwa 2 Tajudin Bin Tarmudi terbukti bersalah dengan pasal 3 UU 31/99 jo UU 20/2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhp.

Sehingga JPU menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara, dengan menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.

Selain itu, JPU dengan tuntutan yang terpisah JPU menyatakan terdakwa Agustina Tri Handayani terbukti bersalah dengan pasal 2 UU 31/99 jo UU 20/2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ina kami tuntut dengan Pidana Penjara selama enam tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp200 juta subside kurungan tiga bulan penjara,” kata Anas Rustamaji.

Menurut Anas, penerapan pasal yang berbeda dan lamanya pidana penjara dikarenakan sudah sesuai dengan fakta perbuatan masing-masing terdakwa dan dinilai sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Sementara itu, kuasa hukum Agustina Tri Handayani, Andi Tatang Supriadi mengaku keberatan dengan tuntutan yang diajukan JPU. Tatang mengatakan berdasarkan dari fakta persidangan sebelumnya dia mengatakan yang terbukti mengelola dana RTLH Kalurahan Sukamaju, Cilodong adalah almarhum Nurhusein, Susanti.

Namun demikian yang menjadi pertanyaan bagaimana alur pengalihan fungsi dari pemegang anggaran yang sebelumnya almarhum Nurhusein ke Agustina Tri Handayani.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami, dan ini semuanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pemerintah,” kata Tatang.

Kalau memang keterbukaan publik, menurutnya Jaksa harus periksa semua aparat pemerintahan yang terlibat. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga turut serta. “Ina di sini hanya menjadi korban,” kata Tatang.

Sementara sidang yang dipimpin Hakim Ketua Lince Anna Purba akan dilanjutkan pada Senin (20/8) dengan agenda pembacaan Pledoi yang dilaksanakan di pengadilan Tipikor Bandung. (rub)

You may also read!

Asep Kalap Lihat Paha Bule, Pemerkosa-Pencuri WNA Jerman di Depok Ditangkap

DEPOK – Asep Maulana sudah mengenakan kaos berwarna orange dengan tulisan tahanan, saat masuk hotel prodeo Polresta Depok. Pria

Read More...

Tujuh Rumah Gedong Numpang Listrik, Developer Aruba Residence Depok Putus Aliran

DEPOK – Entah apa permasalahannya sampai-sampai developer Aruba Residence berbuat tega seperti ini. Selama sembilan hari, tujuh rumah mewah

Read More...

Sehari 60 Orang Buat Kartu Kuning

DEPOK – Selain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ternyata, pemohon pembuatan Kartu Kuning atau AK1 juga mengalami peningkatan   kemarin.

Read More...

Mobile Sliding Menu