Cijago Tawar Murah Lahan 106 Warga Depok

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIPROTES WARGA : Pengendara saat melintas di dekat spanduk penolakan warga mengenai besaran ganti kerugian proyek Tol Cijago Seksi III di kawasan Jalan Curug Agung, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, kemarin.

DEPOK – Pembebasan lahan Seksi III Cinere-Jagorawi (Cijago) menyisakan penolakan. Sedikitnya 106 warga di Kelurahan Tanah Baru, Beji secara terang-terangan ingin tanahnya dibayar yang wajar, bukan seadanya.

Salah satu warga Kelurahan Tanah Baru, Zainal Abidin mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak menolak pembanguan Tol Cijago sesi III tersebut. Dia mengatakan, sejak penetapan SK Walikota Depok tahun 2006 beberapa proses sudah dilewati bersama.

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 BPN Kota Depok mengeluarkan pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nominatif Pengadaan Tanah No.01/Peng-Cijago/XII/2017. Klarifikasi sanggahan dan Survey oleh Tim Penilai Publik KJPP Firman Azis dilaksanakan pada Februari 2018.

Kemudian setelah menunggu selama hampir 12 tahun pada tanggal 30 Mei 2018 menjelang hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H. Seluruh warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Cijago, diundang  Panitia Pengadaan Tanah Kota Depok untuk musyawarah bentuk ganti kerugian.

“Tapi saat dipanggil tidak ada musyawarah, kepada yang berhak diberikan amplop berisi resume ganti kerugian yang dibuat KJPP Firman Azis, dan diminta untuk segera menyetujuinya,” kata Zainal kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Dia menceritakan, sebelumnya masyarakat yang berhak membayangkan harga tanah yang mendekati harga di Kelurahan Kukusan. Data pembayaran tanah di Kelurahan Kukusan pada 2016 sebesar Rp16.145.000 per meter persegi, Rp13.386.644 per meter persegi dan Rp12.414.285 per meter persegi.

“Saya berpatokan dengan warga Kukusan, Tetapi kenyataannya tanah dihargai dari yang di jalan raya dengan harga Rp7.000.000 dan Rp6.000.000 per meter persegi, kemudian masuk gang Rp5.000.000, Rp3.500.000, Rp1.800.000 dan Rp1.600.000. per meter persegi,” beber Zainal.

Dengan demikian, terdapat sekitar 106 warga keberatan dengan hasil resume tersebut, sehingga pihaknya membentuk tim untuk menolak ganti rugi yang ditetapkan. Intinya Forum Warga Tanah Baru hanya meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah dengan harga yang wajar melalui persidangan Majelis Hakim. “Warga Tanah Baru hanya menghitung wajar tidak neko-neko, kami menginginkan harga terendah Rp 5 juta dan Rp 11,5 juta yang tertinggi,” kata Zainal. (rub)

You may also read!

Pedagang dan Pemkot Depok Lawan Petamburan

DEPOK – Akhirnya pedagang dan Pemkot Depok bersatu melawan PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Selasa (18/9), sejumlah pedagang Pasar

Read More...

Satu ASN Depok Akan Dipecat

DEPOK – Menindaklanjuti kesepakatan bersama menteri, yang tertuang dalam surat Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.

Read More...

PLN TJBB Depok Diontrog Karyawan Kontrak

DEPOK – Ratusan pegawai kontrak tiba-tiba ingin merangsek masuk kantor PT PLN (persero) Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB), Kelurahan

Read More...

Mobile Sliding Menu