Analis Sebut Ganjil-Genap Bagus

In Metropolis
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PENERAPAN GANJIL GENAP : Sejumlah kendaraan saat melintas di kawasan Jalan Margonda Raya, kemarin. Pemerintah Kota Depok akan segera melakukan uji coba penerapan ganjil genap di jalan tersebut.

DEPOK – Ganjil-genap di Jalan Margonda Raya saat sabtu dan minggu, dianggap sangat tepat. Adanya penerapan sistem tersebut akan terdampak perekonomian di Kota Depok. Hanya saja, Dinas Perhubungan diminta mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menyempurnakan sistem tersebut.

Kepada Radar Depok, Analisis Transportasi, Djoko Setijowarno menyebutkan, kebijakan yang bagus bagi Kota Depok. Tapi Pemkot Depok juga harus belajar dengan Pemrov DKI Jakarta.

Menurut dia, jalanan raya ini untuk mobilisasi warga, warga kata memiliki hak. Maka dari itu, mobilisasi di jalan raya harus diatur karena kapasitas jalan terbatas. “Sementara jumlah kendaraan bermotor kian bertambah. Kebijakan Ganjil Genap harus dipersiapkan matang,” ulasnya.

Persiapan matang ini, lanjut dia seperti aksesibilitas transportasi umum harus bagus. Bahkan, harus menjangkau seperti kawasan perumahan dan pemukiman. Setidaknya, kalau berjalan kaki maksimal 500 meter sudah dapat halte bus.

Kebijakan ganjil-genap ini, sambungnya, pasti berdampak karena setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut umum. Apa lagi Jalan Margonda jantung ekonomi Kota Depok.

Selain itu, fasilitas pejalan kaki juga harus diperbaik. Di mana jalan tersebut harus ada bus besar yang melayani. “Angkot harus hilang. Minimal fasilitas angkutan umum, harus ada dulu. Kalau itu tidak disediakan, menzolimi warga namanya. Depok terlambat menata transportasi umum,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok, Fitri Hariono menyatakan, mendukung rencana pemberlakuan pembatasan kendaraan, melalui penerapan pelat nomor ganjil-genap setiap Sabtu dan Minggu.

“Sebenarnya yang paling tepat untuk mengurangi kemacetan di Kota Depok, yaitu dengan melebarkan jalan atau membuka jalan-jalan baru di Kota Depok,” kata Fitri.

Fitri melanjutkan, hal tersebut tentunya tidaklah mudah, karena semua terkait anggaran biaya yang sangat besar yang mungkin tidak dimiliki oleh Pemkot Depok.

Salah satu rencana pelebaran jalan yang sempat mengemuka adalah Jalan Raya Sawangan pada 2016 lalu. Provinsi Jawa Barat digadang-gadang akan memberikan bantuan. Tapi hal tersebut urung terlaksana.

“Ya karena provinsi hanya memberikan bantuan infrastrukturnya. Sedangkan Pemkot Depok yang membayar untuk pengganti lahan pelebaran jalannya. Justru inilah yang berat. Ganti rugi kepada masyarakat inilah yang besar anggarannya,” tutur anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini.

Saat itu, rencana pelebaran dimulai dari Jalan Raya Sawangan perlimaan Sandra hingga Jalan Raya Bojongsari. Pemkot Depok tidak memiliki anggaran besar untuk membebaskan lahan.

“Ini harusnya dibicarakan dengan pusat, provinsi dan pemkot. Karena Depok sendirian tidak akan sanggup membebaskan lahan dengan biaya yang sangat besar,” ujar Fitri. (irw)

You may also read!

Walikota Depok, Mohammad Idris Lobi Kang Emil Soal UMK

DEPOK – Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok 2019 saat ini masih dalam pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan

Read More...

Satu Keluarga Nyaris Terpanggang

DEPOK – Sebuah mobil sedan terbakar hebat di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Cisalak Pasar (Cipas), Cimanggis, Selasa (20/11) siang.

Read More...

1 Abad Hizbul Wathon, 106 Tahun Muhammadiyah Perjuangkan Dakwah dan Pendidikan

DEPOK – Ribuan kader Muhammadiyah memadati lapangan HW menggelar apel akbar di kawasan Beji Timur, memperingati milad 1 Abad

Read More...

Mobile Sliding Menu