SK Rasuah RTLH Cilodong, Kota Depok Dibuat Khamid

In Metropolis

DEPOK – Hari ini sidang lanjutan korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong di Pengadilan Tipikor Bandung. Rencananya, sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi Mahkota. Tapi ada fakta baru, ternyata struktur surat keputusan (SK) tim monitoring RTLH dibuat sebelum Camat Cilodong, Mulyadi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut, Tohom Hasiholan Silalahi. Dalam sidang lanjutan yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung, akan dilaksanakan sidang mendengarkan keterangan saksi.  Dalam sidang tersebut menurut JPU ketiga terdakwa saling memberikan kesaksian untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa. “Besok (hari ini) agendanya mendengarkan keterangan saksi mahkota, artinya ketiga terdakwa saling memberikan keterangan diantara mereka,” kata Tohom kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Terpisah, Camat Cilodong, Mulyadi mengaku, memang menandatangani SK untuk tim monitoring yang bekerja untuk membuat RTLH di Kelurahan Sukamaju. Namun, struktur tersebut telah selesai pada masa kepemimpinan camat sebelumnya. “Itu sudah tersusun pada masa kepemimpinan camat sebelumnya, saya tinggal meneruskan untuk menandatangani,” terang Mulyadi.

Dia juga mengatakan, dalam penandatanganan SK dia mengaku telah menyerahkan kepada yang telah diberikan SK. Karena menurutnya, ini permasalahan bukan pada siapa yang memberikan SK untuk pembangunan RTLH di Kerlurahan Sukamaju, Cilodong. “Inikan permasalahannya siapa yang memotong uang bantuan RTLH,” kata Mulyadi.

Terkait pemotongan yang dilakukan. Dia mengaku tidak mengetahui sama sekali, karena menurutnya sebagai camat sama sekali tidak mengetahui aliran dana yang diterima penerima manfaat. “Itu kan kuasa penerima manfaat, mulai pengambilan anggaran, sampai pembangunan RTLH semua dikelola oleh pemilik rumah,” ucap Mulyadi.

Namun, dia menyayangkan terdapat pengelola yang tidak tercantum dalam SK, padahal dirinya mengaku sudah menyarankan agar tidak turut campur untuk mengelola anggaran RTLH.  “Saya juga tidak tahu kenapa ada orang yang diluar SK mau terlibat, padalah saya sudah mengingatkan, LPM juga sempat mengingatkan tapi yang bersangkutan tetap keukeuh ingin mengelola bantuan RTLH,” tegas Mulyadi.

Perlu diketahui, sebelum Mulyadi menjabat Camat Cilodong, Khamid Wijaya duduk sebagai camat dan pada 19 Agustus 2016 dipindah tugaskan menjadi Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian kini menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Depok.  Ketika Radar Depok ingin menanyakan perihal tersebut, Khamid Wijaya belum merespon, baik melalui pesan singkat maupun telefon.

Sementara diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Andi Tatang Supriadi mengatakan kasus tersebut seperti dipaksakan.

Pasca sidang mendengarkan keterangan saksi yang dilaksanakan, Senin (3/7) kuasa hukum terdakwa tindak pidana korupsi RTLH, Kelurahan Sukamaju, Cilodong akhirnya Agustina Tri Handayani, Andi Tatang Supriadi angkat bicara.

Dia mengklaim dakwaan yang ditujukan seolah dipaksakan. “Ini dakwaan yang dipaksakan,” kata Andi Tatang Supriadi kepada Harian Radar Depok.

Seperti diketahui, program pembangunan RTLH di Kota Depok merupakan agenda pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai acuan kerja.

Berdasarkan perwa nomor 40 tahun 2009, pasal 11 sebelum dilaksanakan kegiatan, Camat diminta untuk membentuk dan menetapkan tim verifikasi, tim monitoring, dan mengevaluasi pembangunan RTLH.

Dalam pasal 12 nomor 2 disebutkan tim monitoring dan evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur kecamatan dan kelurahan, memiliki tugas memonitoring serta melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat, melakukan koordinasi dengan konsultan perancana, menyusun serta menyampaikan laporan Pertanggung jawaban, dan melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan RTLH.

Lucunya, dalam dakwaan yang ditujukan, sama sekali tidak mengacu pada perwa nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH. Tapi malah menggunakan perwal nomor 27 tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial, yang mengharuskan penerima manfaat membuat sendiri LPJ bansos. (rub)

You may also read!

SMPN 13 Depok Dicuekin Desari-Cijago

DEPOK – Ini harus jadi perhatian Tim Pembebasan Tanah (TPT), Tol Depok-Antasari (Desari) dan Cinere-Jagorawi (Cijago). Keladinya, sampai kemarin,

Read More...

Korban Begal Payudara di Depok Divisum

DEPOK – Polresta Depok serius menangani kasus pelecehan seksual terhadap korban, SN. Terbaru, SN sudah melakukan visum dan empat

Read More...

Dishub Depok dan Ojol Buat Tiga Kesepakatan

DEPOK–Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, menggelar pertemuan dengan aplikator dan komunitas ojek online (Ojol) di Jalan Merdeka Raua, Kecamatan

Read More...

Mobile Sliding Menu