Rekap P21 Minta Dibeberkan

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
GUDANG ASET FIRST TRAVEL : Tim Kuasa Hukum First Travel saat menunjukkan aset koper biro jasa haji dan umrah tersebut di kawasan Jalan Gotong Royong, RT 03/14, Kecamatan Sukmajaya, kemarin (30/7).

DEPOK – Maraknya informasi terkait barang bukti agen perjalanan Umrah First Travel yang telah dilakukan jual beli membuat salah satu orang yang ditunjuk sebagai pemegang aset oleh bos First Travel angkat bicara.

Sebelas ribu koper beserta isinya berupa perlengkapan umrah milik First Travel saat ini disimpan di mess dua lantai yang belum rampung dikerjakan di Jalan Ir H Juanda Depok RT03/RW14 Jalan Gotong Royong, Gas Alam – Pasar Kambing.

Ribuan koper tersebut sebelumnya diperuntukan untuk jamaah Fisrt Travel yang gagal berangkat, karena First Travel tersandung masalah hukum.

“Saya telah dimandatkan oleh Andika Surachman selaku bos First Travel, untuk mengelola dan menjaga aset First Travel,” kata pemegang kuasa First Travel, Amir T Latuconsina.

Menurutnya, kasus yang melibatkan Andika, Anissa, dan Kiki terasa ganjil. Ia menilai sejak awal pihak kepolisian belum mengeluarkan rekap P21. “Karena aset First Travel banyak, kita meminta agar pihak kepolisian membuka rekap P21 aset milik First Travel,” kata Amir kepada wartawan.

Sehingga dirinya dapat memilah mana aset yang disita oleh negara, dan yang tidak. “Jika tidak disita, bisa langsung kami kembalikan ke jamaah, karena memang ini aset milik jamaah,” kata Amir.

Karena menurutnya, aset yang diberikan kuasanya ke Amir T Latuconsina terdapat 36 ribu jamaah yang akan dikelola. Namun dirinya juga memastikan bahwa 65 persen jamaah belum melunasi biaya keberangkatan umrah. “Inikan pembayarannya diangsur, dan First Travel belum melunasi,” kata Amir.

Selain itu, dirinya juga meminta salinan rekap P21 sebagai bahan pertimbangan dirinya di pengadilan tinggi. “Ini Andika, dan Anissa banding, saya butuh itu (rekap P21, Red) sebagai barang bukti,” kata Amir.

Sementara itu lanjutnya, Andika Surachman juga telah melayangkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani dirinya, Minggu (22/7). Dalam suratnya Andika mengaku tidak pernah melakukan proses Jual Beli menghadap dan menandatangani dokumen serah terima, pengurusan akta jual beli, sejak dirinya di tahan di Kepolisian pada Agustus 2017.

Dalam suratnya Andika juga mengatakan, jika terjadinya proses tersebut maka itu bukan menjadi tanggung jawab Andika selaku pribadí maupun Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata.

Sementara apabila terjadi proses pemindahan, jual beli dan juga peralihan hak tersebut atas benda yang dimiliki pribadi dan perusahaan, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Sementara itu, Kuasa Hukum Jamaah Korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah menyatakan, apapun bentuknya baik itu pinjam pakai, pakai pinjam, jual beli maupun beli jual, pihaknya meminta berita acaranya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Menurut Riesqi, pihak Terdakwa I Andika Surachman yang disebut Kepala Kajari Depok Sufari telah menjual barang bukti First Travel berupa lima unit mobil mewah dan satu unit rumah di Sentul City seharga satu miliar rupiah adalah tidak benar.

“Kalau memang benar seperti itu kita akan mengajak jamaah untuk bersilahturahmi ke Kejari Depok. Kita mau tanya langsung karena berarti itu aset jamaah,” kata Riesqi kepada wartawan saat konferensi pers tentang seluruh aset Andika Surachman dan First Travel di Jalan Gotong Royong, Sukmajaya, Senin (30/7).

Riesqi menegaskan, perbuatan yang dilakukan Andika Surachman dalam putusan pengadilan dinyatakan tindak pidana pencucian uang yang berarti hasil kejahatan penipuan dan predikat crimenya diatur di dalam Pasal 2 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Mobil mewah yang dipinjam pakai Kejari Depok serta satu unit rumah di Sentul City yang disebut haknya sudah dialihkan kepada vendor, diakui dari uang jemaah berarti ada hak jemaah selaku korban di dalamnya. Jadi wajar kan kalau jemaah mau silahturahmi ke Kejari Depok,” ungkapnya.

Bilamana memang barang bukti mobil-mobil mewah tersebut sudah pinjam pakai kepada vendor, Riesqi menegaskan, pihaknya meminta kepada Kejari Depok agar menunjukkan berita acaranya kepada jemaah.

“Kalau memang punya vendor, kita mau lihat berita acaranya. Kalau berita acara itu dikeluarkan dan ditunjukkan kepada kami, barulah kami yakin,” paparnya.

Sedangkan mengenai akta jual beli, Riesqi menambahkan, apapun bentuknya, pihaknya minta berita acaranya sesuai Pasal 72 KUHAP, terdakwa berhak mendapatkan salinan berkas perkara.

“Yang saya pertanyakan apakah bukti penyitaan itu masuk ke dalam berkas salinan perkara atau tidak? Begitu pula apakah masuk dalam berita acara? Sebab, Pengacara Andika di sini juga berperan mengurangi tindak pidana hukuman Andika serta memberangkatkan para jamaah,” pungkasnya. (rub)

You may also read!

Relawan Mujahidin Ajak Warga Tabayun

RADARDEPOK.COM, TASIKMALAYA- Banyaknya berita yang simpang siur dan berita hoax yang membakar suhu politik menjelang pengumuman hasil Pemilu 22

Read More...

Harga Tiket Bus Gila-gilaan

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pemudik Depok tahun ini pasti bakal kebingungan pulang kampung halaman naik transportasi apa. Selain tiket pesawat yang sudah

Read More...

Pembalap Depok Jatuh Lagi

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Pembalap Indonesia asal Kota Depok Dimas Ekky Pratama gagal finis pada balapan Moto2 Prancis 2019 di Sirkuit Le

Read More...

Mobile Sliding Menu