Menilik efek Program Kemensos di Masyarakat

In Politika
Ist FOR RADARDEPOK
SAMBUTAN : Menteri Sosial RI Idrus Marham saat menghadiri acara di Jakarta.

Menteri Sosial RI Idrus Marham menyambut baik data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan persentase penduduk miskin pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen, menurun 0,30 persen poin dibanding September 2017 yang sebesar 10,12 persen.

Laporan : Ricky Juliansyah

“Ini sesuai dengan harapan pemerintah yang terwujud lebih awal dari target. Awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa single digit di tahun 2019, ternyata terwujud tahun 2018. Hal ini juga sebagai kosekuensi jumlah penerima PKH meningkat dari 6 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018,” ujar Mensos begitu bersemangat lantaran program PKH memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

BPS juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 dimana gini ratio di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389. Raihan positif ini tak lepas dari peran beragam bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas.

Mensos mengungkapkan beberapa program Kementerian Sosial menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Prduktif (UEP). Bansos ini, lanjutnya, disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Subsidi Pupuk, Subsidi Listrik, dan sebagainya.

“Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I Tahun 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I tahun 2017 yang tumbuh 3,39 persen. Demikian halnya Program Rastra dan BPNT pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal,” terang Menteri.

Ia mencontohkan jika satu keluarga mendapat beragam bansos, subsidi atau bantuan stimulan lainnya, diharapkan mereka dapat mandiri dalam waktu kurang dari lima tahun. Misalnya anaknya dapat bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar, ibunya menerima bansos PKH, kalau sakit mereka punya Kartu Indonesia Sehat.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” tutur Mensos optimistis.

Rencana indeks bantuan sosial PKH akan dinaikan signifikan dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk dan stunting serta mencegah putus sekolah. (*)

You may also read!

Mediasi Aruba Gagal

DEPOK – Kisruh di perumahan Aruba Residence di Jalan Pemuda Pancoranmas, antara warga dan pengembang hingga saat ini masih

Read More...

Ribuan Santri Depok Long March Lima Kilometer

DEPOK – Ribuan santri Kota Depok mengikuti kirab santri dan melakukan long march sejauh lima kilometer, di Jalan Raya

Read More...

Walikota Depok Ajak Warga Sayangi Jantung

DEPOK – Salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia ialah jantung, yang menjadi pusatnya kehidupan. Untuk itu, Wali Kota

Read More...

Mobile Sliding Menu