Mediasi Petamburan Vs Pedagang Kemirimuka Depok Panas

In Metropolis
SIDANG: Sidang lanjutan derden verzet dengan agenda sidang mediasi, belum menemukan titik terang. Sidang akan dilanjutkan (23/7).

DEPOK – Masalah sengketa lahan Pasar Kemirimuka seperti tak kunjung usai. Keladinya, kedua belah pihak sama-sama ngotot untuk menguasai lahan seluas 2,6 hektar di Jantung Kota Depok. Kemarin, sidang gugatan dengan agenda mediasi antara PT Petamburan, dan pedagang sebagai pihak ketiga juga belum ada titik temu.

Menurut kuasa hukum Pedagang Kemirimuka, Leo Prihardiansyah. Belum ada titik temu antara pedagang dan PT Petamburan Jaya. Sementara itu, pihaknya mengaku tetap menginginkan lahan Pasar Kemirimuka dikembalikan ke negara, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor: 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86. “Belum ada kesepakatan antara pedagang yang menggugat dengan PT Petamburan Jaya,” kata Leo kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara itu, Ketua Satgas Bela Negara Pasar Kemirimuka, Karno mengatakan, lahan Pasar Kemirimuka merupakan lahan milik negara. sSehingga tidak ada yang bisa memiliki secara pribadi kecuali pemerintah.

Dia mengacu, pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor: 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86 dimana di dalam putusannya, yang menyatakan pihak pengembang salah hal ini PT Petamburan Jaya untuk menyerahkan aset dan lahan kepada Pemkot Depok. “Kan putusannya jelas, kalau sudah 5 tahun pengelolaan harus sudah dikembalikan ke pemerintah,” kata pria yang juga koordinator pedagang Pasar Kemirimuka.

Sementara, terkait PT Petamburan yang mengatakan tidak menerima uang iuran pasca pembangunan. Pihaknya menyalahkan pengelolaan dari PT Petamburan. “Tidak semua yang tidak lancar untuk membayar angsuran, ada beberapa pedagang yang mau melanjutkan iuran, tapi sejak tahun 1996 pengelola sudah meninggalkan Pasar Kemirimuka, jadi salah mereka,” kata Karno.

Selain itu, dia juga mengatakan, jika pedagang yang tidak membayar iuran, lalu kenapa Pemkot Depok yang harus menanggung. “Kan dalam Peraturan Gubernur jelas, jika sudah selesai masa pengelolaan selama lima tahun maka lahan dan bangunan diserahkan ke negara, tapi mereka ingkar,” kata Karno.

Terkait adanya sebagian pedagang yang tidak membayar sebaiknya itu diselesaikan secara pribadi, jangan malah menyalahkan pemkot dan merampas tanah negara. “Kalau ada pedagang yang masih hutang ya di tagih, kalau tetap tidak mau bayar ya laporkan, bukan malah meminta tanah negara,” kata Karno.

Sementara itu, saat ini dalam agenda mediasi sidang derden verzet, pedagang meminta PT Petamburan untuk membatalkan putusan hakim yang memenangkan PT Petamburan. Sebelum mediasi antara Pedagang dan PT Petamburan untuk mengelola lahan Pasar Kemirimuka dilakukan. “Kalau mau mediasi, silahkan cabut dulu tuntutannya, setelah itu baru kita bicarakan kelanjutannya,” kata Karno.

Sementara sebelumnya, Pihak PT Petamburan Jaya Raya yang diwakili oleh, Efendi Ghani tetap bersikukuh, bahwa lahan tersebut merupakan milik sah PT Petamburan Jaya Raya. Mengingat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan bahwa lahan disana milik PT Petamburan Jaya Raya.

Putusan PN Kabupaten Bogor itu tertulis dengan surat Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Bogor tanggal 29 Maret 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Oktober 2010 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 695 K/Pdt/2011, tanggal 9 Februari 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 476 PK/Pdt/2013, tanggal 4 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sengketa kepemilikan lahan seluas 2,8 hektare itu dimenangkan PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Perusahaan tersebut mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 68 atas nama PT PJR dan dinyatakan sah. “Kami adalah pemilik sahnya,” kata Efendi Ghani.

Sementara itu, sidang mediasi akan dilanjutkan Kamis (12/7) mendatang, dan menurut hakim Sidang mediasi akan dilakukan selama 30 hari, jika sampai 30 hari mediasi deadlock akan dilaksanakan sidang gugatan Derden Verzet. (rub)

You may also read!

Dorong Raperda LGBT

DEPOK – Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Depok mendukung pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender

Read More...

Mural Obat Jenuh Macet Juanda Depok

DEPOK – Dengan diadakannya perhelatan Depok Mural Competition (DMC) yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kota

Read More...

Ikadi Depok Bekali Kader DKM di UI

DEPOK – Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Depok menggelar pelatihan khatib Jumat untuk membekali 102 kader Dewan Kemakmuran Masjid

Read More...

Mobile Sliding Menu