Kejagung Banding Putusan PN Depok

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIDANG TUNTUTAN FIRST TRAVEL : Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (7/5).

DEPOK – Kejaksaan Agung berencana melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok atas kasus First Travel. Pasalnya, ada kejanggalan dalam putusan tersebut.

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, kejanggalan ditemukan ketika dalam amar putusan, PN Depok menyebut bahwa aset First Travel disita untuk negara. Sementara dia berpendapat, aset-aset tersebut harusnya dikembalikan kepada para korban yakni, para calon jamaah yang menggunakan jasa umrah itu.

“Menurut pemahaman kita itu barang-barang yang disita dari pelaku First Travel itu ya harus dikembalikan kepada para korban,” kata Prasetyo di Kejakasaan Agung, Jakarta, Kamis (19/7).

Hal tersebut lantaran negara dalam hal ini bukan pihak yang menerima kerugian atas kelakuan bos First Travel.

“Dari putusan pengadilan mengatakan dirampas untuk negara, tapi negara tidak ada kerugian di sini. Nggak harus negara, tapi yang rugi adalah para pihak yang berangkat umrah, haji,” tegasnya.

Karenanya, Prasetyo mengatakan, banding atas putusan PN Depok harus dilakukan.

“Kita tinjau banding, kalau banding mengatakan permohonan kita (diterima) terkait barang bukti, ya nanti kita serahkan kepada mereka yang berhak,” tukasnya.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Muhammad Rum menegaskan bila upaya banding ditolak, pihaknya akan mengajukan upaya hukum lainnya. Sebab, pihaknya sendiri sebelumnya menuntut agar aset First Travel dikembalikan kepada para calon jamaah.

“Lakukan kasasi. Nanti kalau sudah nofum, baru kita liat lagi.”

Sebelumnya, hasil vonis PN Depok memutus seluruh aset First Travel yang dijadikan barang bukti dan dirampas untuk negara. Keputusan itu mematahkan upaya jaksa yang meminta aset tersebut dibagikan secara proporsional. Pasalnya, majelis hakim menilai akan terjadi ketidakpastian hukum apabila aset dikembalikan kepada korban, yakni calon jamaah.

Terpisah, mobil mewah barang bukti sitaan kasus penipuan penyelenggaraan umrah First Travel dikabarkan ‘menghilang’ dari Kejaksaan Negeri Depok. Kepala Kejari Depok Sufari menegaskan, barang bukti itu tidak hilang, melainkan sedang dipinjam pakai.

“Barang bukti berupa mobil itu sebagian loh ya, sebagian dari barang bukti itu berupa kendaraan itu dipinjam pakai, dipinjam pakainya itu sudah lama, sejak penerimaan tersangka dan barang bukti ke sini itu sudah dipinjem pakai,” kata Sufari, Kamis (19/7).

Sebagian barang bukti itu, kata Sufari, dalam kondisi sudah rusak. “Yang rusak itu kan diderek, setelah diperbaiki mereka itu baru dibawa. Sebetulnya udah lama itu, cuma tidak bisa terbawa semua karena rusak,” tandas.

Ia mengatakan, ada lima mobil yang statusnya dipijam pakai. Sementara enam mobil lainnya masih disimpan di tempat barang bukti di Kejari Depok. Barang bukti masih di Kejari Depok, dikatakan Sufari, karena kasusnya belum inkracht.

“Semua sebenernya belum inkracht, tapi yang lainnya ini milik terdakwa yang enam mobil itu nggak boleh dipindah-pindah dari sini,” ucapnya.

Sufari mengaku tidak hapal mobil apa saja yang statusnya dipinjam pakai. “Tapi salah satunya ada Hummer,” imbuhnya.

Sementara Sufari merahasiakan soal mobil itu dipinjam pakai oleh siapa. “Enggaklah jangan, itu kan milik orang. Yang jelas gitu aja bahwa barang itu disita dari yang peminjam pakai itu dan ada bukti kepemilikannya,” sambungnya.

Lima unit mobil yang dipinjam pakai itu, saat disita bukan lagi milik bos First Travel Andhika Surrachman dan Annisa Hasibbuan. “Tapi sudah dijual sebelum perkara ini dimulai. (Mobil disita dari pemilik) untuk membuktikan bahwa ada pencucian uang itu, bahwa uang milik korban itu dibelikan ini dibelikan itu,” tandas Sufari.

Sufari menegaskan, pinjam pakai barang bukti diperbolehkan selama memenuhi persyaratan. “Misal kamu punya mobil, dicuri orang, kan statusnya pencurian, tapi saat penyidikan, penuntutan, saudara tetap boleh pinjam pakai asal bisa menunjukan kalau mobil itu milik kamu, (ada) STNK, surat-surat. Ibaratnya gitu. Tapi kalau milik terdakwa dalam status pidana, ya jangan dulu, ga boleh, hilang nanti. Ini ada alasannya, ada buktinya maka berhak pinjam pakai,” pungkasnya. (dna/ce1/JPC/dtc)

You may also read!

Jalan Santai Isi HUT RI di Depok

DEPOK – Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia, warga RT08/10, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, menggelar kegiatan

Read More...

Brigif 17 Upacara Bareng Warga depok

DEPOK – Brigif Para Raider 17/1 Kostrad menggelar upacara kemerdekaan bersama ratusan masyarakat dan Muspika Kecamatan Cimanggis dan Polri.

Read More...

Junjung Nilai Perjuangan dengan Lomba

DEPOK – Menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat dilakukan dengan bermacam cara. Warga RT05/01, Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, melakukannya

Read More...

Mobile Sliding Menu