Jika Tak Kredibel Hukumnya Haram

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAMAL: Warga saat memasukan uang pada kotak amal yang dititipkan di salah satu warung kopi yang berada di kawasan Kecamatan Beji, Sabtu (14/7).

DEPOK – Kotak amal menjadi media sodakoh bagi masyarakat. Namun, kini kotak amal sudah bertransformasi, jika biasanya kotak amal ditemukan di tempat ibadah, fenomena kotak amal kini dapat ditemukan di jalan atau tempat lainnya. Berbagai peruntukan seperti renovasi masjid hingga penyaluran ke panti asuhan.

Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, Encep Hidayat mengakatan, aturan atau prosedur dalam sumbang menyumbang, atau meminta sumbangan dan pemberi sumbangan termasuk dalam kategori sodakoh. Dimana sodakoh itu dalam syariat harus ada ijab kobul.

“Penyumbang harus paham siapa yang disumbang, yang minta sumbangan pun harus orang kredibel atau jujur diakui kebutuhannya,” kata Encep kepada Radar Depok.

Encep mengungkapkan bahwa kotak amal merupakan alat yang digunakan untuk meminta sumbangan, namun tak banyak penyumbang ini tidak kenal dengan siapa yang dimintai sumbangan. Jika begitu adanya dugaan kebohongan sangat besar. “Maka sebenarnya memasukkan uang ke kotak amal yang tidak ada jaminan kejujuran itu tidak menyumbang atau sodakoh tapi adalah orang yang tertipu,” lanjutnya.

Encep menambahkan, dirinya pun mengamati sejak dulu, jadi tidak ada jaminan dari RT, RW, atau Kelurahan untuk pasang kotak amal. “Jadi siapa yang minta sumbangan dan uangnya dijadikan untuk apa itu tidak jelas, harusnya kan nyumbang ada izin pemerintah,” katanya.

Sehingga Encep menyimpulkan, kalau bodong itu bukan kategori sumbangan, tapi penipuan mengata namakan sumbangan. “Kalau dalam Islam itu jelas hukumnya haram, dan yang menyumbang artinya menyianyiakan hartanya (tertipu),” simpulnya.

Namun, Encep mengatakan, MUI hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa terkait fenomena kotak amal tersebut. “Saya pikir kalau sesuatu yang sudah jelas tidak perlu difatwakan lagi, itu sudah jelas salah. Kalau fatwa itu kan susuatu yang perlu penjelasan. Jadi kalau dana sosial harus izin dari pemerintah, baik lembaga atau yayasan. Itu sama saja sifatnya pungli,” ujarnya.

Terpisah, Komisi Fatwa MUI Kota Depok, Muhammad Asnawi Ridwan mengatakan, jika dalam syariat Islam, sumbangan itu bisa dalam bentuk infak atau sodakoh, sedangkan zakat bukan sumbangan karena merupakan hal yang sifatnya wajib dikeluarkan oleh umat islam.

“Hukum meminta sumbangan dalam syariat Islam adalah meminta sumbangan dijalan Allah untuk kepentingan membantu orang yang tidak mampu dibolehkan dalam Islam,” kata Asnawi.

Sehingga, lanjut Asnawi, selama permintaan sumbangan itu untuk kebaikan dan jalan takwa dibenarkan oleh Allah SWT. Namun, jika sumbangan itu diperuntukkan untuk renovasi pembangunan dan ternyata tidak sesuai itu sifatnya tipuan. “Kalau di dalam Islam dan hukum negara jika disalahgunakan itu tidak boleh dan haram, apalagi ini dana yang terkumpul ternyata untuk kepentingan pribadi bukan seperti yang semestinya,” lanjutnya.

Asnawi menuturkan, dalam kitab kifayatul akhyar juz 1 hal: 324 disebutkan segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh pula dihibahkan. “Dari penuturan ini bisa digarisbawahi bahwa semua prosedur akad jual beli juga berlaku dalam hibah atau shodaqoh,” tuturnya.

Dalam kitab tersebut, ada tiga prosedur jual beli yakni transaksi atau akad jual beli, jelas siapa penjualnya dan jelas siapa pembelinya. “persyaratan tersebut demi menghindari kerugian dari salah satu pihak karena terjebak pada praktek penipuan,” ungkap Asnawi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memasang kotak amal di berbagai tempat hukumnya haram jika tanpa ada jaminan kredibilitas kejujuran dari aparat pemerintah. “Dan yang memasukkan uang ke kotak amal tersebut bukanlah termasuk berbuat amal shodaqoh atau hibah, bahkan justru sebagai pihak yang tertipu,” tegasnya.

Perlu Perhatian Serius Lembaga Zakat

Keberadaan badan zakat atau amal yang fiktif alamat atau legalitasnya tidak jelas perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jelas merugikan banyak orang dan umat. Ketua Lazismu Kota Depok Mahmudin Sudin menyebutkan, masalah ini harus negara yang menindak tegas untuk diberedel. Karena mengganggu lembaga zakat yang sah diakui negara yakni Kementrian Agama dalam menghimpun dari para muzakki.

“Maka saran saya khususnya ke Baznas sebagai induk lembaga zakat nasional mengajukan ke pemerintah untuk menindak tegas lembaga zakat abal-abal,” kata Mahmudin, kepada Radar Depok.

Jelas dia, lembaga zakat ini sudah ada  Undang-Undang Dasar (UUD) tentang Zakat Nomor 23 Tahun 2007. Masyarakat atau perusahaan hendaknya berzakat ke lembaga zakat yang jelas telah ber-SK Kementerian Agama RI sebagai lembaga zakat nasional seperti Lazismu salah satunya. “Sebenarnya presiden wajib bertindak tegas termasuk tegas dalam memerintahkan zakat. Satu lagi, bahwa saya berharap kepada perusahaan termasuk bank hendaknya tidak menyalurkan sendiri dan lembaga sendiri dana zis yang dikumpulkan, serahkanlah ke lembaga zakat yang telah sah,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, sistem penghimpunan dan distribusi semua lembaga zakat yang sah itu sama semua. “Diaudit oleh tiga lembaga yaitu internal lembaga, BPK RI dan Baznas,” jelasnya.  (san/irw)

You may also read!

Polresta, Kejari, Mandek… Kejari Menunggu Pengembalian Berkas Korupsi

DEPOK – Sepertinya Polresta Depok bisa leluasa melengkapi berkas perkara korupsi Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari)

Read More...

Gara-gara Naavagreen Nyamuk Saja Jatuh, Grand Opening Hari Ini

DEPOK – Kebutuhan perawatan kulit wajah dan tubuh, sudah menjadi perhatian penting bagi perempuan maupun laki-laki. Apalagi di zaman

Read More...

Soal Limbah Situ Rawa Kalong, Pemkot Depok Tunggu Hasil BBWSCC

DEPOK – Tercemarnya Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug,  Cimanggis sudah tak terbendung. Saat ini, Pemkot Depok tengah menunggu

Read More...

Mobile Sliding Menu