Disdik Depok: Guru Dilarang Buat PR dari LKS

In Utama
ACHMAD FAHRY/RADARDEPOK
FOKUS: Siswa-siswi SDN Depok Jaya 1 saat melakukan kegiatan belajar di ruang kelas.

DEPOK–Sejalan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dan Kurikulum 13(K-13). Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, bakal melarang guru di sekolah memberikan Pekerjaan Rumah (PR) kepada siswa menggunakan lembar kerja siswa (LKS).

Kepala Disdik Depok, Mohamd Thamrin menegaskan, pemberian PR kepada siswa masih diberlakukan di sekolah-sekolah yang di Kota Depok. Karena, Ia menganggap sebuah PR adalah cara yang baik untuk menjalin komunikasi antara anak dan orangtua saat berada di rumah sesuai arahan dari Kurikulum 13 (K-13).

“Di kurtilas anak lebih didorong pada penguatan karakternya, dan faktor penentunya adalah komunikasi. Jadi dengan adanya PR orangtua bisa membantu dan berdiskusi bersama untuk mengerjakan tugas anaknya,” kata Thamrin kepada Radar Depok, Kemarin (20/7).

Thamrin mengungkapkan, kini Disdik Kota Depok tengah fokus mengoptimalkan lima hari sekolah (full day) dengan proses belajar mengajar selama delapan jam. “Selama delapan jam itu mereka mulai belajar jam 07.00-13.00, nanti setelahnya baru mereka isi dengan kegiatan penguatan karakter sampai jam 15.00,” ungkapnya.

Kegiatan penguatan karakter mengacu pada penerapan K-13, yang kini dijadikan pedoman belajar untuk sekolah di Kota Depok. Kegiatan yang dimaksudkan Ia diantaranya, Ekstrakurikuler (ekskul) dan kerja kelompok.

“Jadi tugas-tugas (PR) yang diberikan guru dikerjakan di sekolah secara berkelompok dengan guru dan teman-temannya. Jadi saat sampai dirumah mereka sudah tidak lagi memikirkan PR fokus untuk istirahat,” jelasnya.

Seperti diketahui, lanjut Thamrin, hanya beberapa dari sekolah swasta yang sudah menerapkan hal tersebut. Namun, masih disayangkan karena penerapannya belum secara maksimal, yakni di Hari Sabtu masih diisi dengan kegiatan ekskul.

“Harusnya Sabtu sekolah dikunci dan siswa menghabiskan waktu di rumah bersama kedua orangtuanya,” jelas Thamrin.

Menambahkan ucapan Thamrin, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Tinte Rosmiati menyatakan, pemberlakuan aturan tersebut sesuai dengan adopsi Kurikulum 2013 (K-13) yang telah diikuti oleh seluruh sekolah SD maupun SMP di Kota Depok.

“Semua sekolah di Kota Depok saat ini sudah menggunakan Kurikulum 2013. Dalam regulasi yang sudah dibuatkan oleh kementerian, bahwa dalam K-13 siswa tidak lagi diberikan pekerjaan rumah mata pelajaran yang sudah diberikan di sekolah,” ucap Tinte.

Sebelum masuk ke tahun ajaran baru, kata Tinte, seluruh guru di SD maupun SMP yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Depok telah diberikan bimbingan teknis mengenai K-13.

“Memang tidak diberikan surat pemberitahuan secara khusus mengenai hal itu (memberikan PR). Namun, karena semua sekolah sudah mengikuti K-13 maka seluruh elemen mendukung regulasinya juga,” paparnya.

Tinte menerangkan, dari pengamatannya selama ini, kurikulum tersebut membawa dampak positif, di mana siswa memiliki waktu luang di rumah untuk melepas beban sejenak usai belajar.

Menurut dia, diketahui waktu anak banyak dihabiskan di sekolah sehingga dipastikan akan menyita waktu bermain dan berkumpul bersama keluarga.

“Kita melihatnya dari berbagai sudut pandang, anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Mengenai tugas-tugas sekolah bisa saja diberikan, namun untuk saat tertentu saja,” kata Tinte.

Kalau PR harian yang sifatnya menguras waktu anak, sudah tidak boleh lagi, ini juga sesuai Undang-Undang Nomor 33 ayat 12 yang menyatakan bahwa anak punya hak untuk berkumpul dan bermain juga mengeluarkan, memasukan pendapat.

Selanjutnya, Tinte menuturkan mengenai proses belajar mengajar sesuai Kurikulum 13. Selain mengerjakan tugas dan belajar di sekolah, siswa juga diajak untuk berdiskusi menyelesaikan solusi sebuah masalah.

“Tentu tidak one way. Tidak satu arah, melainkan dua arah, tetap ada diskusi mengerjakan tugas-tugas lain sebisa mungkin dilakukan di sekolah,” katanya.

Bila kedepannya masih ditemukan ada guru yang memberikan kewajiban PR kepada siswa melalui LKS, maka Disdik akan segera memberikan sanksi berupa teguran.

“Ada teguran tentunya, laporkan saja kepada kami (Disdik),” tegas Tinte.

Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan,  guru-guru di sekolah tidak memberikan PR kepada siswa dari ‘menu cepat saji’ alias hanya dari lembar kerja siswa (LKS). Jika hendak memberikan PR, semestinya guru meramu kontennya lewat materi pelajaran yang telah disampaikan.

“Yang saya minta tidak dilakukan adalah kalau guru memberi tugas PR bukan menu pelajaran buatannya sendiri, tetapi diambilkan dari menu “cepat saji” dari LKS yang dia beli. Apalagi kalau pengadaannya juga ada permainan antara guru atau sekolah dengan penjual LKS,” tandas Muhadjir.(san)

You may also read!

Jalan Santai Isi HUT RI di Depok

DEPOK – Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia, warga RT08/10, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, menggelar kegiatan

Read More...

Brigif 17 Upacara Bareng Warga depok

DEPOK – Brigif Para Raider 17/1 Kostrad menggelar upacara kemerdekaan bersama ratusan masyarakat dan Muspika Kecamatan Cimanggis dan Polri.

Read More...

Junjung Nilai Perjuangan dengan Lomba

DEPOK – Menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat dilakukan dengan bermacam cara. Warga RT05/01, Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, melakukannya

Read More...

Mobile Sliding Menu