Terkait Asusila Oleh Oknum Guru di Depok UI Siap Bantu, Asal..

In Metropolis

DEPOK – Universitas Indonesia (UI), tidak tinggal diam jika Pemkot Depok dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta bantuan. Asalkan, pihak terkait membuat surat resmi ditujkan kepada UI dalam menurunkan psikolog.

Humas UI, Rifelly Dewi mengungkapkan, bantuan terkait hal tersebut belum dengar. Jika benar ada, nantinya pihak-pihak terkait mesti buat surat resmi, agar bisa secepatnya ditindaklanjuti. “Bantuan terkait hal itu saya belum dengar, mungkin iya. Insya Allah siap bantu menurunkan psikolog,” singkat Dewi, kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Pradana Mulyoyunanda KLA menegaskan, perlu dievaluasi raihan Depok mendapatkan Nindya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab, program KLA tersebut tidak efektif hanya seremoni.

“Yang jelas Depok belum layak anak dan ketahanan keluarga. Ini perlu dievaluasi dari pusat,” ucap Pradana.

Kasus ini kata dia, Komisi D telah mendampingi orang tua dan korban ke Rumah Sakit Polri pekan lalu. Melihat kasus ini pihaknya sangat prihatin kondisinya.

Kata dia, Komisi D akan bersurat ke Pemkot Depok terkait hasil pengawasan dan hasil transparan dasar-dasar penilaian KLA yang dilakukan pihak kementerian.

“Kalau perlu sampai kepada kementerian agar dicabut status Nindya KLA Depok, karena kasus ini sudah bikin malu Depok dan sudah tingkat nasional,” kata dia.

Komisi D akan membuat surat kepada kementerian, agar dicabut status Nindya KLA Kota Depok. Lebih lanjut, pihaknya berencana setelah Lebaran akan memanggil Dinas Pendidikan dan DPAPMK.

Pemanggilan tersebut, kata dia untuk mengevaluasi proses perekrutan guru honor di setiap sekolah negeri.

Jika ada proses yang dilanggar dalam proses rekrutmen oleh pihak kepala sekolah. Maka, Komisi D minta ke Dinas Pendidikan untuk  memberikan sanksi kepada kepala sekolah.

“Kalau perlu Dinas Pendidikan wajib mengadakan psikotes kepada seluruh guru honorer  dan guru  yang sudah ASN, terutama pihak BKPSDM Depok harus mengadakan,” ulasnya.

Tidak hanya itu saja, meski pelaku diduga sudah ditanggap dan diproses secara hukum itu dinilai belum final. “Dalam hal ini perlu adanya pemutusan mata rantai umumnya di Depok,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPAI, Susanto mengatakan, adanya kasus ini pihaknya sudah berkoordinasi dengam Pemerintah Kota dan Polresta Depok untuk proses jangka pendek dan panjang. “Memang kita segera mungkin melaksanakan, sudah ada dua psikolog anak yang menangani hal ini,” kata Susanto.

KPAI juga memastikan, kepada pihak Pemerintah Kota Depok dan Polresta Depok untuk identifikasi para korban. Sebab, jika tidak teridentifikasi maka korban kedepan akan menjadi bahaya secara personal dan umum. “Harus lebih teliti mengindetifikasi korban dan saksi juga yang masih di bawah umur,” kata dia.(irw)

You may also read!

Suami di Depok Cekik Istri Hingga Tewas

DEPOK – Yerimia terbilang sadis terhadap istrinya Risma Sitinjak. Pria berusia 28 tahun itu mencekik Risma hingga tewas, di

Read More...

Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN)

Read More...

Hewan Kurban Sehat Diberi Tanda Pin

DEPOK – Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok memeriksa hewan kurban di

Read More...

Mobile Sliding Menu