BEM UI Tolak Iriawan

In Utama
FOTO: M.Iriawan, Pelaksana Tugas (plt) Gubernur Jabar.

DEPOK – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa kembali mengeluarkan ‘kartu kuning’. Kali ini terkait Komjen M Iriawan atau sering disebut Iwan Bule yang diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Zaadit yang pernah mengeluarkan ‘kartu kuning’ untuk Presiden Joko Widodo itu menyebut bahwa pengangkatan mantan Kapolda Jabar itu adalah sebuah pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi adalah Komjen M Iriawan yang saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif.

Hal itu didapat atas dasar pemahaman dan kajian bahwa isi dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 itu adalah sebuah kesalahan. Iwan Bule, saat ini belum menyatakan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pelantikan Iwan Bule oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, disebutnya bertentangan dengan tiga pertaturan perundangan sekaligus.

“Yakni UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian,” kata Zaadit.

Oleh karena itu, BEM UI menolak dengan tegas pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Selain itu, Zaadit menyatakan mendesak pemerintah untuk segera melantik Pj Gubernur Jabar yang sesuai dengan UU Pilkada dan UU ASN.

“Mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah,” lanjutnya.

Terakhir, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak pelantikan Pj Gubernur Jabar.

“Menolak pelantikan Pj Gubernur Jabar yang berasal dari kalangan angkatan bersenjata dan terus mengawal supremasi sipil sebagai amanat reformasi,” tegasnya.

Tidak hanya BEM UI, BEM seluruh Jabar juga mengirim surat protes ke Kemendagri terkait penunjukan Komjen M Iriawan jadi pelaksana tugas (plt) Gubernur Jabar. Melalui surat itu, mereka meminta penjelasan Mendagri terkait penunjukan perwira polisi aktif tersebut. Surat diserahkan Koordinator BEM seluruh Jawa Barat Muhammad Fauzan dan rekannya. Fauzan datang sekitar pukul 14.15 WIB ke kantor Kemendagri.

“Ini teman-teman se-Jawa Barat, korwilnya Universitas UPI, respon teman-teman semua hampir sama, kita prinsipnya menolak ditentukannya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif,” kata Fauzan kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/6).

Fauzan meminta Mendagri untuk menjelaskan alasan dilantiknya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif yaitu Komjen Mochamad Iriawan. Jika alasanya karena Jawa Barat daerah rawan konflik, Fauzan mempertanyakan dimana titik rawan konflik itu.

“Kan alasannya karena rawan konflik makanya dijadikan polisi sebagai PJ Gubernurnya makanya kami tanyakan Jawa Barat di mana rawan konfliknya. Pilkada sudah 4 bulan berjalan itu aman-aman saja, ini kan framing yang kurang baik mengklaim Jawa Barat seperti itu,” imbuhnya.

Fauzan mengatakan, BEM seluruh Jawa Barat baru mengetahui pelantikan PJ Gubernur itu pada H-1. Setelah itu, pihak BEM dikatakannya langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah dari BEM seluruh Jawa Barat. “Intinya surat yang diberikan ini surat penolakan. Intinya polisi harus mengundurkan diri dulu, pensiun tapi Pak Iwan masih polisi aktif walaupun dia belum ada amanah di Mabes Polri tapi masih anggota Polri. Kan gubernur jabatan politik, polisi nggak boleh terlibat dalam politik praktis, ini kan flashback orde baru,” kata Fauzan.

Jika tidak ada respon dari Kemendagri, kata Fauzan, pihaknya akan menggelar aksi yang besar. Menurutnya, BEM Jawa Barat juga sudah mengeluarkan petisi penolakan dan ditandatangani 1.000 orang.

Sebelumnya, berbagai pihak mengkritisi sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Pelantikan itu dituding melanggar konstitusi.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menduga Kemendagri melanggar konstitusi sekaligus mencederai Undang-Undang Pilkada. Dalam UU Pilkada, telah diatur secara limitatif pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi Pj gubernur. Ketentuan itu diatur dalam pasal 201 ayat 10 UU Pilkada. “Pertanyaannya, bagaimana mungkin perwira tinggi Polri bisa disamakan dengan pimpinan tinggi madya?” ucap dia.

Dalil lain yang diduga dilanggar Kemendagri yakni Permendagri 74/2016, pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pj gubernur harus diisi pimpinan tinggi madya Kemendagri atau provinsi. “Apa tidak ada pejabat Kemendagri dan provinsi yang memiliki kapabilitas? Itu pertanyaannya,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Muradi mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar pemerintah dalam pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Alasannya, perwira tinggi Polri yang akrab disapa Iwan Bule itu kini menjabat sekretaris utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). “Waktu itu mungkin masih Asisten Operasi Kapolri, masih bagian terintegrasi dari Polri, tentu tidak boleh. Nah, sekarang kan sudah Sestama Lemhanas,” ujar Muradi, Selasa (19/6).

Pengajar di Universitas Padjajaran ini menilai, kemungkinan ada beberapa alasan pemerintah mengangkat Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar. Antara lain, Iriawan merupakan mantan Kapolda Jabar dan putra asli Jabar. Pengangkatan Iwan Bule untuk mengantisipasi kondisi yang ada di Jabar. “Bisa jadi mendalami konteks tertentu, misalnya daerah rawan konflik,” ucapnya.

Menurut Muradi, Jabar sangat dekat dengan DKI Jakarta. Sangat penting menempatkan penjabat yang mampu menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada Jabar berlangsung.

“Pemerintah pusat juga tentunya ingin penjabat gubernur yang selaras dengan kebijakan politik dari pemerintah pusat,” katanya.

Muradi lebih lanjut mengatakan, masyarakat juga perlu tahu bahwa posisi penjabat gubernur bukan merupakan jabatan publik yang berdurasi lama. Maksimal hanya enam bulan dan itu pun dalam momen tertentu, yaitu pilkada.

“Saya kira mekanisme itu menjadi kebijakan presiden untuk menentukan penjabat di beberapa tempat. Kalau untuk Jabar yang dipilih Iwan Bule, mungkin ada unsur mungkin dia bekas Kapolda dan memang orang Jabar,” pungkas Muradi. (pjk1/jpg/JPC/net)

You may also read!

Setengah Bulan Tanpa Ilmu, Disdik Depok: Aspirasi Akan Disampaikan ke Pusat

DEPOK – Jika ini benar, anak didik di Kota Depok akan ketinggalan pelajaran. Kemarin, puluhan guru honorer, yang tergabung

Read More...

Pasar Kemirimuka Depok Tidak Bisa Diesekusi

DEPOK – PT Petamburan Jaya Raya (PJR) semakin terpojok saja. Kemarin, dalam sidang lanjutan Derden Verzet, sengketa lahan Pedagang

Read More...

Sebulan TMMD Garap Cipayung, Kota Depok

DEPOK – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 pada Tahun 2018 resmi dibuka, di Lapangan Serong, Kecamatan

Read More...

Mobile Sliding Menu