Sebar Ujaran Kebencian ASN Dipecat

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKTIFITAS ASN PULANG KANTOR: Sejumlah ASN sedang beraktifitas di kawasan Kantor Balaikota Depok saat jam pulang kantor, kemarin (21/5).

DEPOK – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok, wajib hati-hati menggunakan media sosial. Karena, jika ASN kedapatan menyebarkan hoax atau ujaran kebencian akan langsung diberikan sanksi. Terberat adalah sanksi pemecatan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis enam bentuk larangan ujaran kebencian, yang tergolong sebagai pelanggaran disiplin bagi ASN. Meski rilis tersebut berlaku bagi ASN di seluruh Indonesia, tetapi Pemkot Depok hingga saat ini belum mendapatkan surat edaran dari BKN tersebut.

“Aturan tertulis atau surat resmi belum diterima. Nanti kita ikuti arahan pimpinan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono, kepada Radar Depok, kemarin (21/5).

Hardiono menilai, pada dasarnya manusia itu saling menyayangi, bukan saling membenci. ASN merupakan aparatur sipil negara yang harus mendukung, merawat, dan melindungi Pancasila, UUD 45, dan NKRI. “Agar negara kita semakin kokoh,” tutur Hardiono.

Senada, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok, Mary Liziwati mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat edaran tersebut. “Tapi secara umum kita akan mengikuti aturan pusat,” ucap Mary kepada Radar Depok.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menyebutkan, aturan ini tentunya secara nasional diterapkan, termasuk di Kota Depok. Sedangkan sesuai kinerja, tentu tidak ada kaitannya dengan kinerja ASN secara signifikan. Qurtifa menilai, ada tekanan kebebasan dalam mengekspresikan pandangan, sikap, dan pikiran yang saat ini lebih dibatasi.

“Kinerja ASN tak masalah, tapi kebebasan untuk berekspresi ada bayangan tekanan dan dibatasi,” tegas Qurtifa kepada Radar Depok.

Ia juga berharap, perlu ada penjelasan lebih lanjut soal pemahaman larangan ujaran kebencian tersebut. Di sisi lain, kebijakan ini memang sebagai kontrol agar tercipta suasana aman dan kondusif.

“Diharapkan regulasi yang dibuat tidak berdampak menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan bagi ASN guna menuangkan ide serta gagasan positifnya dalam merespon berbagai masalah bangsa,” ujar Qurtifa.

Sebelumnya, BKN memberi peringatan keras kepada pegawainya untuk tidak memposting konten bernada ujaran kebencian, intoleransi, dan perpecahan di media sosial. Larantan itu juga berlaku untuk serta ASN.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, BKN menekankan agar jajaran ASN menjaga Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

“Sanksinya mulai dari teguran ringan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, sampai akhirnya pemberhentian tidak dengan hormat alias disiplin terberat itu memungkinkan tergantung kasusnya,” ujar Ridwan, beberapa waktu lalu.

Ridwan mengatakan, sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Larangan mengunggah konten ujaran kebencian memang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Namun, aturan itu bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya, kata Ridwan, sebelumnya sudah ada peringatan agar ASN netral dalam politik praktis seperti Pilkada dan Pilpres.

“BKN mensinyalir masih banyak, entah sengaja atau tidak, memposting sesuatu yang berakibat ujaran kebencian dan forward pesan yang mengekspresikan preferensi politiknya di depan publik,” kata Ridwan.

Berdasarkan pengamatan BKN bersama Kemekominfo, belakangan ASN yang menyebarkan ujaran kebencian maupun menunjukkan identitas politiknya di media sosial mulai berkurang. Menurut Ridwan, kesadaran pegawai mulai tinggi bahwa ada konsekuensi jika melanggar aturan tersebut.

“Yang tadinya teman-teman banyak yang tangannya gampang banget nulis di medsos, kemudian dihapus, jadi privat,” kata Ridwan. “Tapi kalau masih ada, silakan dijatuhkan hukuman disiplin,” lanjut dia.

BKN, kata Ridwan, juga mengajak Menteri, Gubernur, Walikota, hingga Bupati untuk mengamati pergerakan bawahannya di media sosial. Jika ada indikasi tidak netral ataupun menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi, bisa diberi teguran. Jika tidak mempan, maka bisa dijerat sanksi bertahap. (irw/kcm)

You may also read!

Awas Terpeleset

RUSIA – Kolombia akan segera berhadapan dengan Jepang dalam perhelatan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2018 pada Selasa

Read More...

Diintai Swedia, Korea Ganti Nomor Punggung

SAINT PETERSBURG – Pelatih Timnas Republik Korea, Shin Tae-yong punya cara unik membuat bingung Swedia, jelang bentrok dua negara

Read More...

6 Bulan Meksiko Persiapkan Taktik Lawan Jerman

MOSCOW – Arsitek timnas Meksiko, Juan Carlos Osorio mengklaim kemenangan 1-0 pasukannya atas Jerman di matchday 1 Grup F

Read More...

Mobile Sliding Menu