Pedagang Kemirimuka Kota Depok Ngadu ke DPD

In Metropolis
IST FOR RADARDEPOK
AUDIENSI : Pedagang pasar kemirimuka saat mendatangi kantor DPD RI, kemarin.

DEPOK – Perjuangan ratusan pedagang Pasar Kemirimuka benar-benar sampai darah titik penghabisan. Teranyar, Paguyuban Pedagang Pasar Kemirimuka mengadukan konflik lahan pasar antara Pemerintah Kota Depok dan PT Petamburan Jaya Raya (PJR), ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kemirimuka, Karno meminta, bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, agar Mahkamah Agung (MA) menunda eksekusi. Dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu, kami berharap agar aset negara tetap dikuasai negara dan tidak jatuh ke tangan swasta,” kata Karno kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Saat mendatangi gedung DPD RI, Karno juga meminta agar eksekusi Pasar Kemirimuka dibatalkan. Karena seluruh pedagang sudah 30 tahun berdagang di Pasar Kemirimuka.

Sementara itu, senator Provinsi Jawa Barat, Ayi Hambali menjelaskan, awalnya lahan tersebut adalah milik rakyat dan dibebaskan oleh PT PJR dengan syarat akan dikembalikan ke negara. Kini, waktu penguasaan oleh PT. PJR telah habis dan pihak BPN tidak mau memperpanjang.

Selanjutnya, PT PJR membawa masalah ini ke pengadilan, namun Pemkot Depok selalu kalah hingga ke Mahkamah Agung. Ayi mengatakan, keinginan rakyat adalah agar Peninjauan Kembali (PK) MA sebagai keputusan non eksekutorial.

“Sudah 3 kali akan dieksekusi setiap kali mau lebaran. Ini tidak bisa kita biarkan friksi seperti ini, jadi harus diatasi karena menyangkut nasib mencapai 5.000 pedagang,” jelas Ayi.

Setelah para senator menggali informasi dari para pedagang, Ketua BAP Abdul Gafar Usman mengatakan, DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, dan PT PJR.

“Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya di sini atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria,” ujar Abdul.(rub)

You may also read!

Polresta, Kejari, Mandek… Kejari Menunggu Pengembalian Berkas Korupsi

DEPOK – Sepertinya Polresta Depok bisa leluasa melengkapi berkas perkara korupsi Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari)

Read More...

Gara-gara Naavagreen Nyamuk Saja Jatuh, Grand Opening Hari Ini

DEPOK – Kebutuhan perawatan kulit wajah dan tubuh, sudah menjadi perhatian penting bagi perempuan maupun laki-laki. Apalagi di zaman

Read More...

Soal Limbah Situ Rawa Kalong, Pemkot Depok Tunggu Hasil BBWSCC

DEPOK – Tercemarnya Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug,  Cimanggis sudah tak terbendung. Saat ini, Pemkot Depok tengah menunggu

Read More...

Mobile Sliding Menu