Pasar Kemiri Muka, Nasibmu Kini

In Ruang Publik
FOTO: Babai Suhaimi

Oleh: Babai Suhaimi*)

Pasar adalah tempet pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut ilmu ekonomi pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya.

Di Indonesia banyak dikenal dengan sebutan pasar, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, pasar loak, pasar tumpah, pasar malam dan sebagainya. Dari sekian banyak sebutan pasar, pasar tradisonal adalah pasar yang pertama dan pasar yang banyak berada di Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007: Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan dengan tawar menawar.

Keberadaan pasar tradisional di kota Depok, sangat di butuhkan dan perlu dijaga keberadaannya terlebih lagi pada saat ini, pasar tradisional di kota Depok sudah sangat sedikit bahkan nyaris hilang digusur oleh keberadaan pasar modern dan swalayan. Pemerintah kota Depok sudah saatnya berhitung secara matang untuk tidak lagi mengizinkan adanya pusat-pusat perbelanjaan modern atau mal yang nota bene akan menggusur keberadaan pasar tradisional. Ingat menghilangkan pasar tradisional dan menggantinya dengan pasar modern adalah menghilangkan mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat.

Berbicara pasar tradisional di kota Depok tidak bisa dilepaskan akan keberadaan pasar Kemiri yang kini dikenal dengan pasar Kemiri Muka. Pasar kemiri adalah salah satu pasar yang besar di kota Depok, yang dibangun oleh pihak swasta atas kebijakan dan MoU pemerintah kota administratif Depok di bawah pemerintah kabupaten Bogor. Bagaimana bunyi kerjasamanya dan status kepemilikannya, di sinilah yang harus ada keterbukaan dari pemerintah kota Depok, dan membicarakannya dengan baik bersama lembaga pemerintahan daerah kota Depok termasuk dengan pedagang pasar kemiri. Sehingga bisa terselesaikan persengketaan yang ada dengan prinsip menyelamatkan semua pihak yang ada kaitannya dengan pasar kemiri.

Bila dilihat dari awal keberadaan pasar kemiri, maka dapat di katakan bahwa antara pemerintah, pedagang dan pihak swasta yang membangun tidak dapat dipisahkan, karena ketiga pihak tersebut memiliki andil yang besar akan keberadaan pasar tersebut.

Adanya pasar kemiri karena adanya pedagang, dan pasar kemiri ada karena adanya kebijakan pemerintah kota Depok saat itu yang melibatkan pihak swasta. Jika pada saat ini terjadi persengketaan, antara pedagang dengan pihak swasta atau pihak ketiga, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah kota Depok. Kenapa demikian? Karena keberadaan pasar kemiri adalah hasil dari kebijakan pemerintah dan dalam perjalanan pasar kemiri muka hingga saat ini banyak keterlibatan pemerintah kota Depok, baik dalam penataan infrastrukturnya (APBD) dan pengaturan pengelolaanya hingga di tariknya retribusi pasarnya. Dengan kata lain bahwa tidak bisa pihak swasta atau pihak ketiga dengan semudah itu menguasai atau memiliki pasar kemiri muka meski sudah mendapatkan keputusan hukum melalui proses pengadilan yang dimenangkan oleh pihak swasta atau pihak ketiga.

Dengan demikian pemkot Depok tidak boleh tinggal diam terhadap apa yang terjadi antara pedagang dengan pihak ketiga, bahkan sudah sepatutnya pemerintah kota Depok berjibaku sekuat tenaga untuk mengambil alih status kepemilikan pasar kemiri tersebut menjadi milik pemerintah kota Depok, demi menyelamatkan pedagang pasar kemiri yang memiliki nilai historis bagi keberadaan pasar kemiri dan kota Depok.

Keberadaan pasar kemiri dan keberlangsungan pasar kemiri harus menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penengah dan penyelamat, hal itu disebabkan :

  1. Keberadaan pasar kemiri adalah kebijakan yang telah di ambil pemerintah dengan melibatkan pihak swasta.
  2. Keberadaan pasar kemiri tidak dapat dipisahkan dan menyalahkan sampai lagi mengalahkan pedagang pasar kemiri, sebab pedagang pasar kemiri adalah bagian dari kebijakan pemerintah kota Depok.
  3. Pemerintah kota Depok harus membuka dan mengkaji kembali dengan sejujur jujurnya MoU pasar kemiri yang telah dilakukan dengan pihak swasta tersebut.
  4. Pemerintah kota Depok harus melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah diputuskan.
  5. Jika tidak dilakukan PK, maka pemkot Depok harus menjadi jembatan untuk mendudukan antara pedagang dengan pihak swasta tersebut. Hingga ada kesepakatan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebab antara pedagang dengan pihak ketiga telah memiliki kerjasama masing-masing yang perlu dibicarakan kembali sampai ketemu kata sepakat.

Hal itu harus dilakukan karena :

  1. Pihak swasta atau ketiga adalah pihak yang membangun pasar kemiri atas MoU dengan pemerintah daerah.
  2. Pedagang bersedia membeli dengan cara mengangsur, ada yang telah dibayar lunas dan ada yang belum lunas alias macet.
  3. Adanya dana APBD kota Depok yang diluncurkan dalam penataan pasar kemiri.
  4. Adanya retribusi yang dipungut oleh pemerintah, yang berarti menegaskan bahwa keberadaan pasar kemiri tidak dapat dilepaskan dari pengakuan pemerintah.
  5. Jika pihak ketiga akan mengambil alih tanah tersebut dengan dasar putusan pengadilan dan akan membangun, maka pihak ketiga harus tetap bermusyawarah dengan pemkot Depok. Sebab pemkot Depok wajib menjalankan Perda RT/RW, di mana lokasi pasar kemiri muka hanya boleh dibangun hanya untuk PASAR TRADISIONAL dan sudah barang tentu pasar tradisional tersebut adalah pasar kemiri, tidak boleh untuk yang lain dan mengganti nama pasar tersebut dengan nama yang lain. Selain dengan pihak pemkot Depok yang tidak kalah pentingnya adalah bermusyawarah dengan pihak pedagang pasar kemiri yang telah berpuluh tahun mendiami pasar kemiri, selain terkait historis akan pasar kemiri pedagang pasar kemiri juga ada MoU dengan pihak swasta yang harus diurai penyelesaiannya.
  6. Hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh pihak ketiga dan pemerintah jika akan dibangun oleh pihak ketiga atau swasta tersebut selain harus memenuhi apa yang tertuang dalam Perda RT/TW adalah pedagang pasar kemiri yang ada saat ini harus menjadi prioritas utama mendapatkan kios, dengan ketentuan tanpa DP alias DP nol persen.
  1. Perlu di buatkan MoU baru antara pemerintah dengan pihak swasta atau pihak ketiga dengan melibatkan pihak pedagang, sebab pemerintah kota Depok dan pihak swasta atau pihak ketiga jika mau jujur pasti ada kesalahan dan pelanggaran yang telah dibuat, dan bisa jadi menggugurkan MoU (perjanjian) yang telah dibuat dulu.

Pasar tradisional yang merupakan ciri khas dari jiwa dan semangat ekonomi bangsa indonesia harus dipertahankan oleh semua pihak. Menghilangkan pasar kemiri, yang memiliki nilai historis bagi keberadaan pasar itu sendiri dan kota Depok, sama dengan menghilangkan jiwa dan semangat ekonomi bangsa Indonesia serta menghilangkan sejarah akan kota Depok.

Menyelematkan pasar tradisional berarti menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan pasar kemiri Depok berarti menyelamatkan kota Depok. SAVE PASAR KEMIRI KOTA DEPOK. (*)

*)Politikus PKB Kota Depok

You may also read!

Suami di Depok Cekik Istri Hingga Tewas

DEPOK – Yerimia terbilang sadis terhadap istrinya Risma Sitinjak. Pria berusia 28 tahun itu mencekik Risma hingga tewas, di

Read More...

Luas Tanah Pasar Kemirimuka Depok SK Gubernur dan SHGB Beda

DEPOK – Ada fakta baru yang disajikan dalam pembacaan replik di sidang gugatan Derden Verzet, di Pengadilan Negeri (PN)

Read More...

Hewan Kurban Sehat Diberi Tanda Pin

DEPOK – Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok memeriksa hewan kurban di

Read More...

Mobile Sliding Menu